UU TPKS dan UU ITE sebagai Perlindungan Hukum Korban Revenge Porn

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, namun juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) berupa revenge porn. Revenge porn merupakan tindakan penyebaran foto atau video intim seseorang tanpa persetujuan korban dengan tujuan mempermalukan, mengintimidasi, atau melakukan balas dendam. Tindakan ini memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan mental korban, terutama perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban revenge porn ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan UU ITE karena mengakui revenge porn sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik serta mengatur hak korban atas perlindungan dan pemulihan. Namun, implementasi UU TPKS masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, budaya patriarki, dan kurang optimalnya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat untuk mencegah dan menangani revenge porn secara efektif.