Peran Kewarganegaraan dan Pemerintah Aktif Berdasarkan Undang-Undang dan Pancasila dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Abstract

Korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia karena berdampak negatif pada masyarakat, birokrasi, politik, dan generasi muda. Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi landasan moral dan filosofis dalam mendorong peran aktif warga negara dan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran aktif warga negara dan pemerintah serta kontribusinya terhadap penguatan demokrasi yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis kebijakan dengan menelaah implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif melalui pengawasan, pelaporan, serta penguatan nilai-nilai anti-korupsi menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang bersih dan demokrasi yang stabil. Oleh karena itu, penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila dan undang-undang perlu dijadikan strategi utama melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga anti-korupsi.