Dinamika Representatif pada Fit and Proper Test Calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI: Studi Kasus Putusan Alimin Sujono

Angelica Albina Pagnozzi; Shanty Kartika Dewi

doi:10.71417/jchi.v2i1.144

Authors

Angelica Albina Pagnozzi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Author
Shanty Kartika Dewi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Author

DOI:

https://doi.org/10.71417/jchi.v2i1.144

Keywords:

Fit And Proper Test, Independensi Yudisial, Representasi Politik, Budaya Senioritas, Seleksi Hakim Agung

Abstract

Fit and proper test calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI merupakan mekanisme konstitusional untuk menjamin integritas yudisial, namun sering memunculkan persoalan rasionalitas keputusan dan independensi kehakiman. Penelitian ini menganalisis dinamika representatif dalam penolakan calon Alimin Sujono melalui kerangka representasi politik dan etika kelembagaan. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, populasi mencakup proses Komisi III dengan sampel purposive kasus Alimin Sujono. Instrumen terdiri dari observasi partisipan selama magang empat bulan, analisis dokumen, dan pemberitaan media, dianalisis melalui triangulasi sumber dan reduksi tematik. Hasil menunjukkan nol suara persetujuan akibat fokus berlebih pada putusan pidana mati perkara Sambo, absennya evaluasi komprehensif, dominasi budaya senioritas, serta transparansi prosedural tanpa justifikasi substantif. Kesimpulan menegaskan lemahnya representasi substantif yang merusak legitimasi demokratis dan independensi yudisial, dengan rekomendasi standar penilaian terukur.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aji Baskoro, R. (2024). Politisasi rekrutmen hakim konstitusi dan implikasinya terhadap independensi yudisial. Jurnal Konstitusi, 21(3), 389–408.

Alen, M., Palilingan, J., & Pinori, J. J. (2025). Fit and proper test sebagai instrumen politik hukum dalam seleksi hakim agung di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 55(1), 45–62.

Azhar, M. (2025). Intervensi politik dalam seleksi hakim dan tantangan independensi peradilan di Indonesia. Jurnal Yudisial, 18(1), 1–19.

Creswell, J. W. (2021). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publications.

Emzir. (2021). Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data. Rajagrafindo Persada.

Fahmiron. (2020). Independensi dan akuntabilitas hakim dalam penegakan hukum sebagai wujud independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Litigasi, 17(2), 3467–3516. https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158

Indikator Politik Indonesia. (2025). Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara Oktober 2025. Indikator Politik Indonesia.

LSI (Lembaga Survei Indonesia). (2024). Survei nasional kepercayaan publik terhadap lembaga negara. https://www.lsi.or.id/survei-dan-publikasi-lsi

Muria Network. (2025, October). Survei 2025: DPR RI catat tingkat ketidakpercayaan publik tertinggi 41%. https://www.murianetwork.com/politik/pr-101878/survei-2025-dpr-ri-catat-tingkat-ketidakpercayaan-publik-tertinggi-41

Pitkin, H. F. (1967). The concept of representation. University of California Press.

Purindrasari, F. C., & Zain, T. H. (2024). Jaminan keamanan hakim dalam mewujudkan independensi peradilan. Jurnal IT Science, 8(1), 112–129.

Satriawan, I., & Lailam, T. (2021). Problematika independensi kekuasaan kehakiman dalam proses seleksi hakim konstitusi. Jurnal Konstitusi, 18(4), 763–785.

Satriawan, I., Lee, J., Wijayanti, S. N., & Hidayat, A. (2025). Judicial appointment and political influence: A comparison between Indonesia and South Korea. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 32(1), 1–27.

Sokong, A., & Furqan, M. (2024). Independensi dan akuntabilitas hakim dalam mewujudkan peradilan imparsial. Jurnal Hukum Universitas Soedirman, 14(2), 201–219.

Sudaryono. (2021). Metodologi penelitian (4th ed.). Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Walangitan, S. (2025). Tekanan politik terhadap lembaga peradilan dan implikasinya terhadap legitimasi putusan. Indonesia Journal of Business Law, 5(1), 67–85.