Strategi Politik Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Lubuklinggau

Abstract

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah bisnis yang menggunakan area yang tidak diperuntukkan untuk berjualan, seperti jalan, trotoar, dan emperan toko. Untuk menyelesaikan masalah pedagang kaki lima, Pemerintah daerah, pedagang kaki lima, dan masyarakat sekitar harus bekerja sama. dengan adanya diskusi yang membahas masalah pedagang kaki lima dan bagaimana mereka diatur, sehingga keberadaan pedagang kaki lima di seluruh wilayah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, selain itu, keberadaan pedagang kaki lima diharapkan tidak menyebabkan kerusakan atau menurunkan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya untuk memungkinkan pembentukan tata ruang yang menjaga ekosistem fisik dan sosial yang ada di dalamnya, sehingga diperlukan penataan untuk pedagang kaki lima untuk memaksimalkan fungsi tata ruang Kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada pengamatan dan wawancara mengenai implementasi kebijakan politik pemerintah menata pedagang kaki lima Di Kota Lubuklinggau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau sudah menerapkan kebijakan berupa peraturan daerah (perda) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang ketenteraman dan Ketertiban. Dengan dibuatnya food court (Merdeka walk) secara gratis bagi pedagang yang sudah didata menunjukkan kebijakan yang sedang direncanakan pemerintah Kota Lubuklinggau berhasil dilakukan meskipun baru direncanakan.