Affirmative Action dan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Indonesia: Tantangan Mewujudkan Representasi Perempuan yang Substantif

Abstract

Artikel ini menganalisis sejauh mana efektivitas Affirmative Action melalui penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilu Indonesia serta berbagai tantangan dalam mewujudkan representasi perempuan yang benar-benar substantif.   Fokus utama kajian ini adalah kesenjangan antara landasan konstitusional, yuridis, dan internasional kebijakan afirmasi dengan praktik politik elektoral yang masih berorientasi pada pemenuhan administratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum Affirmative Action, menelaah pelaksanaan kuota gender dalam sistem pemilu dan rekrutmen partai politik, serta mengidentifikasi hambatan struktural, kultural, dan politis yang memengaruhi keterwakilan perempuan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah relatif memadai, kebijakan afirmasi belum sepenuhnya mendorong representasi perempuan yang substantif. Oleh karena itu, penguatan komitmen partai politik, perluasan pendidikan politik, serta transformasi struktural dan kultural menjadi prasyarat penting agar keterwakilan perempuan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga substantif.