Pembuktian Kerugian dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Penulisan Naskah Film
DOI:
https://doi.org/10.71417/jchi.v2i2.261Keywords:
Perbuatan Melawan Hukum, Pembuktian Kerugian, Alat Bukti Elektronik, Perjanjian Penulisan Naskah FilmAbstract
Perkembangan industri perfilman mendorong meningkatnya penggunaan perjanjian kerja sama dalam proses penciptaan karya sinematografi, termasuk perjanjian penulisan naskah film. Namun, pelaksanaan perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembuktian kerugian dan kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam perkara perbuatan melawan hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian penulisan naskah film Dikejar IPK 3. Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab hukum dan teori pembuktian sebagai landasan analisis untuk mengkaji pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, pembuktian kerugian, serta kedudukan bukti elektronik dalam proses penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan dokumen perjanjian yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembuktian kerugian dalam perkara perbuatan melawan hukum harus didasarkan pada adanya kerugian yang nyata, hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, serta pertanggungjawaban pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, surat elektronik (email) dan dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi persyaratan hukum mengenai keautentikan, integritas, aksesibilitas, dan keterkaitan dengan fakta yang disengketakan. Bukti elektronik memiliki peran penting dalam membuktikan hubungan hukum, pelanggaran kewajiban kontraktual, komunikasi para pihak, serta kerugian yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pembuktian dalam sengketa perjanjian penulisan naskah film tidak hanya bergantung pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan besaran kerugian, tetapi juga pada kemampuan para pihak menghadirkan bukti elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
Downloads
References
Agustina, Rosa. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Harahap, M. Yahya. 2017. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Mertokusumo, Sudikno. 2013. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Subekti. 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Subekti. 2008. Hukum Pembuktian. Cetakan Ketujuh Belas. Jakarta: Pradnya Paramita.
Sugeng A.S., Bambang, dan Sujayadi. 2012. Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
Ali, Moh., Kinasih Amara Krisdianti, dan Galuh Puspaningrum. 2024. “Gugatan Tidak Dapat Diterima dengan Alasan Obscuur Libel pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PN Jmr).” Semarang Law Review 5(2). https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10732
Hantoro, Heru Supri. 2011. “Kekuatan E-mail sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Mailangkay, Ferol. 2017. “Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” Lex Privatum V(4).
Prayogo, Sedyo. 2016. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian.” Jurnal Pembaharuan Hukum III(2).
Saputra, D. 2025. “Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata.” Indonesian JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum 1(1): 32–40.
Yasmine, Mayesha Andriana, U. Sudjana, dan Muhamad Amirulloh. 2021. “Kewajiban Mediasi sebelum Gugatan Ganti Rugi Perdata atas Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia.” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 10(2).
Peraturan Perundang-undangan, Putusan, dan Dokumen
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986.
Perjanjian Kerja Sama Penulisan Naskah Film Dikejar IPK 3 Nomor 168/PKS/WPS/V/2025 tanggal 22 Mei 2025.
Risalah simulasi persidangan perkara Nomor 168/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Sel.
Downloads
Published
Issue
Section
Categories
License
Copyright (c) 2026 Angeli Eka Ranna Syakira, Claudia Lim, Grace Tanton, Keira Caine, Muhammad Dextra Al Givan, Stephanie Florence, Yuni Priskila Ginting (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.












