Analisis Yuridis Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer To Peer Lending Serta Risiko Gagal Bayar di Indonesia

Abstrak

Perkembangan financial technology (fintech), khususnya peer-to-peer lending (P2P lending), telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembiayaan di Indonesia dengan meningkatkan akses keuangan secara luas. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait hubungan hukum antar para pihak serta tingginya risiko gagal bayar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hubungan hukum antara lender, borrower, dan platform dalam P2P lending, serta mengkaji risiko gagal bayar sebagai konsekuensi struktural dalam sistem tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam P2P lending pada dasarnya merupakan hubungan perdata berbasis perjanjian pinjam-meminjam antara lender dan borrower, dengan platform hanya sebagai perantara. Risiko gagal bayar merupakan risiko inheren yang tidak dapat dipisahkan dari model bisnis P2P lending yang diperparah oleh faktor asimetri informasi, moral hazard, dan lemahnya sistem penilaian kredit. Selain itu, perlindungan hukum bagi lender masih belum optimal akibat adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif bagi para pihak dalam ekosistem P2P lending di Indonesia.