Perlindungan Hukum Konsumen atas Wanprestasi dalam Kontrak Digital: Tinjauan UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE

Abstract

Transformasi perdagangan digital melalui perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai bentuk transaksi elektronik yang menghubungkan pelaku usaha dan konsumen melalui sistem e-commerce. Perubahan tersebut melahirkan hubungan hukum baru dalam bentuk kontrak digital yang menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi elektronik. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap wanprestasi dalam kontrak digital dengan meninjau ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kontrak digital memiliki keabsahan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam hukum perdata. Perlindungan konsumen dalam transaksi digital telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan seperti wanprestasi pelaku usaha, ketidaksesuaian produk dengan deskripsi, penggunaan kontrak baku yang merugikan konsumen, serta keterbatasan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik masih memerlukan penguatan melalui penegakan hukum, pengawasan terhadap praktik perdagangan digital, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas perlindungan konsumen dalam kontrak digital masih memerlukan pengembangan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan elektronik.