Akuntabilitas Politik dalam Pelayanan Publik Program PTSL: Studi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan mempercepat sertifikasi tanah dan meningkatkan kepastian hukum pertanahan, namun dalam implementasinya program ini juga melibatkan dinamika politik kebijakan dan praktik birokrasi yang memengaruhi akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik akuntabilitas politik dalam pelayanan publik PTSL pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batanghari serta mengkaji relasi politik dan birokrasi yang memengaruhi kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan strategi studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat BPN, anggota DPRD, perangkat desa, dan masyarakat penerima manfaat program. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas politik dalam pelayanan PTSL telah dijalankan melalui mekanisme formal seperti sosialisasi, pelaporan, dan pengawasan administratif, namun belum sepenuhnya optimal karena transparansi dan answerability masih bersifat prosedural, pengawasan dan penegakan sanksi belum konsisten, serta relasi politik–birokrasi cenderung mengarahkan pelayanan pada pencapaian target administratif dibandingkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas politik dalam pelayanan PTSL memerlukan peningkatan transparansi informasi, kejelasan prosedur dan biaya, pengawasan yang lebih efektif, serta penataan relasi politik–birokrasi agar pelayanan pertanahan lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.