Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Media Elektronik dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi pada Unit Cyber Polda Kalimantan Timur)

Abstract

Penggunaan media elektronik memperluas modus, jangkauan, dan kecepatan tindak pidana penipuan. Penelitian ini bertujuan mengkaji kualifikasi yuridis penyalahgunaan media elektronik dalam penipuan serta menilai praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan Unit Cyber Polda Kalimantan Timur. Penelitian memakai desain yuridis empiris terbatas dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data bersumber dari peraturan yang berlaku, rilis resmi kepolisian dan sektor keuangan, serta penelitian hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penipuan umum tunduk pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 28 ayat (1) UU ITE berlaku lebih khusus ketika informasi elektronik yang menyesatkan menimbulkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik. Peretasan akun, manipulasi data, atau akses tanpa hak dapat dikenai ketentuan lain dalam UU ITE. Bukti elektronik telah diakui secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, tetapi keabsahannya bergantung pada autentikasi dan cara perolehan yang tidak melawan hukum. Penegakan hukum masih terhambat identitas palsu, rekening penampung, infrastruktur lintas negara, keterlambatan laporan, keterbatasan forensik, dan koordinasi yang belum cepat.