Analisis Kebijakan PPPK: Pemerataan Pendidikan, Dampak pada Sekolah Swasta, dan Perpanjangan Kontrak

Abstract

Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer serta mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan distribusi guru, keterbatasan anggaran daerah, dampak terhadap sekolah swasta, serta ketidakpastian karier akibat sistem kontrak kerja PPPK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan PPPK belum sepenuhnya mencapai tujuan pemerataan pendidikan, mengkaji dampak kebijakan PPPK terhadap sekolah swasta, serta menelaah implikasi hukum perpanjangan kontrak kerja PPPK bagi guru. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPPK belum mampu mewujudkan pemerataan pendidikan secara optimal karena dipengaruhi oleh kualitas rekrutmen guru, keterbatasan anggaran pendidikan, rendahnya minat penempatan di daerah terpencil, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Selain itu, kebijakan PPPK berdampak pada berkurangnya tenaga pendidik di sekolah swasta akibat perpindahan guru ke sekolah negeri. Dari aspek hukum, sistem kontrak PPPK masih menimbulkan persoalan terkait kepastian karier dan perlindungan kerja guru. Dengan demikian, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan PPPK melalui perbaikan sistem rekrutmen, penguatan kesejahteraan guru, dukungan anggaran yang lebih merata, serta pengaturan yang lebih jelas mengenai masa kerja dan perpanjangan kontrak guna mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.