Efektivitas Kewajiban Mediasi dalam Hukum Acara Perdata sebagai Instrumen Penyaringan Perkara di Pengadilan (Kajian atas Pasal 130–154 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kewajiban mediasi dalam hukum acara perdata sebagai instrumen penyaringan perkara di pengadilan berdasarkan Pasal 130–154 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Kajian ini juga mengevaluasi peran mediator dalam menjaga prinsip kesukarelaan dan keseimbangan para pihak dalam sengketa kontraktual, serta merumuskan desain penguatan prosedur mediasi untuk meningkatkan voluntary compliance terhadap kesepakatan perdamaian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh temuan empiris nasional dan perbandingan dengan praktik di beberapa negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mediasi telah memiliki landasan hukum yang kuat sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara, namun efektivitasnya sebagai mekanisme penyaringan perkara belum optimal karena adanya hambatan struktural, keterbatasan kompetensi mediator, serta budaya litigasi yang masih dominan. Peran mediator terbukti krusial dalam mengelola konflik kepentingan dan ketimpangan posisi tawar agar proses mediasi tetap menjamin kebebasan kehendak para pihak. Penguatan standar profesional mediator, optimalisasi pra-mediasi, integrasi sistem digital, serta pengaturan insentif kepatuhan terhadap kesepakatan menjadi rekomendasi utama untuk meningkatkan daya kerja mediasi dalam sistem peradilan perdata.