Perlindungan Konsumen pada Layanan Spinjam dalam Perspektif Tanggung Jawab Platform dan Undang-Undang

Abstract

Perkembangan teknologi finansial yang cepat, terutama yang terhubung dengan layanan seperti Shopee Pinjam dan Shopee PayLater, telah mempermudah akses kredit untuk masyarakat. Namun, hal ini juga membawa risiko bagi konsumen, termasuk penyalahgunaan data pribadi, kurangnya transparansi mengenai bunga, dan praktik penagihan yang tidak etis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online, tanggung jawab platform digital, dan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode berbasis perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum yang dianalisis mencakup Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 22/2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi dasar utama, undang-undang tersebut masih kurang memadai untuk menyelesaikan isu-isu spesifik digital seperti perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, dukungan dari UU Perlindungan Data Pribadi dan regulasi teknis Otoritas Jasa Keuangan sangat diperlukan. Platform seperti Shopee memiliki kewajiban hukum untuk memastikan transparansi informasi, keamanan data, dan proses penagihan yang etis. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi dalam pengawasan melalui sistem perizinan sebelum operasi dan pelaporan berkala saat operasional, meskipun masih terdapat tantangan dalam infrastruktur pengawasan.