Evaluasi Kebijakan Sistem Layanan Absensi Kantorku dalam peningkatan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya
DOI:
https://doi.org/10.71417/jchi.v2i2.235Kata Kunci:
Evaluasi Kebijakan, Aplikasi, Disiplin ASNAbstrak
Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan disiplin ASN melalui penerapan sistem absensi digital berbasis mobile, yaitu Aplikasi Kantorku di BKPSDM Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan sistem layanan absensi Kantorku dalam meningkatkan disiplin ASN serta mengidentifikasi hambatan implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi literatur. Informan dipilih melalui purposive sampling yang melibatkan pejabat struktural, admin aplikasi, dan pegawai pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Kantorku belum sepenuhnya efektif karena adanya kendala teknis seperti ketidakakuratan GPS, gangguan server, dan ketidaksesuaian perangkat. Selain itu, rendahnya persepsi manfaat aplikasi, minimnya sosialisasi dan pelatihan, serta belum adanya SOP terintegrasi menyebabkan perbedaan pelaksanaan absensi di lapangan. Meskipun demikian, aplikasi Kantorku memberikan manfaat dalam meningkatkan transparansi kehadiran, mencegah manipulasi absensi, dan menyediakan data real-time untuk mendukung penilaian kinerja ASN.
Unduhan
Referensi
Habibullah, A., Ferawati, D., Pemerintahan, S. I., & Tengah, J. (2022). Khususnya Dalam Hal Ketepatan Scanner Dalam Membaca Sidik Jari Dan Radius Jarak Presensi. 10(November), 120–135.
Jurnal, P., Pemerintahan, I., & Volume, P. L. (2022). 1 , 2 , 3. 2(September), 80–90.
Munawarah, M., & Subadi, W. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Absensi Online E-Office Di Bidang Pemadam Kebakaran Pada Kantor Satpol Pp Dan Damkar Kabupaten Tabalong. Japb, 6.
Saroinsong, R. E. K., Nayoan, H., & Pangemanan, F. (2023). Efektivitas Absensi Elektronik Beacon Guna Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Governance, 3(1), 2023. https://ekin.sulutprov.go.id
Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). Routledge.
Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.
Habibullah, A., Ferawati, D., & Rahman, M. (2022). Implementasi sistem absensi elektronik dalam meningkatkan disiplin aparatur sipil negara. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(2), 120–135.
Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems (4th ed.). Oxford University Press.
Indrajit, R. E. (2016). Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Andi Offset.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2020). Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. Jakarta: KemenPAN-RB.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). Sage Publications.
Munawarah, M., & Subadi, W. (2023). Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2019 tentang tata kelola absensi online E-Office pada Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tabalong. JAPB: Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi, 6(1), 1–15.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Saroinsong, R. E. K., Nayoan, H., & Pangemanan, F. (2023). Efektivitas absensi elektronik Beacon guna peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Governance, 3(1), 1–13.
Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Tachjan. (2020). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung.
United Nations. (2022). United Nations E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government. United Nations.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
##category.category##
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Shella Putri Irawan, Weni Rosdiana (Author)

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.












