Implementasi E-Government dalam Transformasi Pelayanan Publik: Studi Kasus Mall Pelayanan Publik Kota Payakumbuh
DOI:
https://doi.org/10.71417/jchi.v1i2.32Keywords:
E-Government, Pelayanan Publik, Kota PayakumbuhAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi e-government dalam sistem administrasi pemerintahan di Kota Payakumbuh, dengan fokus pada pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaksanaan layanan digital seperti e-Kinerja dan e-KKPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh telah menunjukkan komitmen kuat terhadap transformasi digital, ditandai dengan keberadaan MPP sebagai pusat layanan terpadu dan pemanfaatan aplikasi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Analisis menggunakan model Edward III mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan MPP ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi yang efektif, ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, disposisi pelaksana yang positif, serta struktur birokrasi yang jelas dan terstandar melalui SOP. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya kendala seperti keterbatasan SDM di beberapa loket layanan dan anggaran operasional yang belum optimal. Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan regulasi, koordinasi antarlembaga, serta penguatan kapasitas SDM dalam mendorong keberhasilan e-government di daerah.
Downloads
References
Artha Ramadhan, A., Akbar, A., Mukhlis, M., & Budiono, P. (2023). Penerapan kebijakan e-government sistem aplikasi e-kinerja berbasis web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Journal Publicuho, 6(4), 1181–1198. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.253
Fitria, R., & Putera, A. (2024). Transformasi digital dalam sistem pelayanan publik di Indonesia: Studi kasus Kota Payakumbuh. Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 45–60.
Fitria, Y., & Putera, R. E. (2024). Implementasi kebijakan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh. Journal Publicuho, 7(3), 1237–1250. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.483
Kettl, D. F. (2015). The transformation of public bureaucracy. Public Administration Review, 75(3), 371–382.
Muhammad Elwan, L. O. (2019). Problem birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muna. Journal Publicuho. https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7223
Nurdin, M. (2021). Pengelolaan sumber daya manusia dalam implementasi e-government. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 9(1), 23–38.
Nurhakim, M. R. S. (2022). Implementasi e-government dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sistem pemerintahan modern. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, 46(2), 112–128.
Pemerintah Kota Payakumbuh. (2024). Laporan tahunan pelayanan publik dan digitalisasi. Dokumen internal pemerintah kota.
Pemerintah Kota Payakumbuh. (n.d.). Diskominfo Payakumbuh kembangkan aplikasi e-KPPR untuk kemudahan pelayanan masyarakat. Diakses pada 29 Mei 2025, dari https://berita.payakumbuhkota.go.id/diskominfo-payakumbuh-kembangkan-aplikasi-e-kppr-untuk-kemudahan-pelayanan-masyarakat/
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh.
Tryanti, W., & Frinaldi, A. (2019). Efektivitas implementasi e-government dalam pelayanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Journal of Multidisciplinary Research and Development, 1(3), 424–435. https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/75
Downloads
Published
License
Copyright (c) 2025 Alexa Rheva Anggela, Amanda Febriani Putri, Amanda Ratu Hamiza, Eliza Mohga Elhakim, Salwatul Aisy, Jumiati, Boni Saputra (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.












