Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 4637 K/Pdt/2025 tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Penerima Hibah Proforma yang Menolak Mengembalikan Objek Hibah Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Abstract

Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum yang dilakukan secara sepihak, dan dalam praktik terdapat istilah “hibah proforma”. Dalam putusan Nomor 4637 K/Pdt/2025, para pihak melakukan pemberian hibah secara proforma atau pura-pura. Penghibahan secara proforma merupakan salah satu contoh adanya kekosongan dan ketidakpastian hukum. Majelis hakim menilai penghibahan tersebut semula sah, tetapi menjadi batal karena tidak terpenuhinya unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan mengkaji ketepatan putusan majelis hakim dan keabsahan hukum penghibahan secara proforma. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis putusan Nomor 4637 K/Pdt/2025 dikaitkan dengan mengkaji kaidah atau norma dalam hukum positif berupa KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait, yang kemudian kaidah tersebut diselaraskan dengan bahan pustaka dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim kurang tepat dalam menilai sah atau tidaknya pemberian hibah proforma yang dilakukan para pihak dalam putusan Nomor 4637 K/Pdt/2025. Perbuatan Tergugat terbukti memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Akta Hibah Nomor 36/2019 seharusnya dinyatakan batal demi hukum, yakni tidak memiliki kekuatan hukum sejak semula dan tidak mengikat para pihak. Dalam menentukan kerugian immateriil, hakim harus menerapkan prinsip keadilan dengan menilai keadaan masing-masing Penggugat dan Tergugat. Karena definisi ganti rugi immateriil masih bersifat abstrak, diperlukan perluasan makna kerugian immateriil secara pasti. Sifat diktum putusan akhir dalam putusan Nomor 4637 K/Pdt/2025 adalah deklaratif dan konstitutif, artinya putusan tersebut tidak dapat dieksekusi.