Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin Korelasi dengan Perma No 5 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pandeglang)

Abstract

 Meskipun regulasi melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan, angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pandeglang tetap menunjukkan tren yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin serta mengkaji implementasi dan implikasi Perma No. 5 Tahun 2019. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan pihak terkait. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hakim menerapkan ijtihad hukum yang fleksibel berlandaskan prinsip maslahah mursalah dan ’urf. Pertimbangan hakim mencakup evaluasi komprehensif terhadap kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan psikologi pemohon, serta upaya menghindari mudarat sosial seperti aib akibat kehamilan di luar nikah. Kesimpulannya, efektivitas implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 masih terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai prosedur formal dan urgensi pendewasaan usia perkawinan. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi regulasi dan edukasi publik secara sistematis guna menekan angka pernikahan dini serta menjamin perlindungan hak anak secara optimal.