Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Non-Keuangan Syariah: Studi Sertifikasi Halal dan Labelisasi Produk

Abstract

Studi ini mengeksplorasi kepastian hukum serta perlindungan konsumen dalam sektor non-keuangan syariah melalui sertifikasi halal dan pelabelan produk di Indonesia. Indonesia, yang memiliki mayoritas penduduk muslim sebesar 87,2% dari total populasi, memiliki potensi besar dalam ekonomi halal dan berada di peringkat ketiga global dalam industri halal setelah Malaysia dan Arab Saudi. Namun, kemajuan ini menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaan sertifikasi halal yang memengaruhi kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan perlindungan konsumen Muslim. Masalah tersebut mencakup ketidakjelasan dalam prosedur, kebijakan yang tidak pasti, minimnya pengawasan, serta perbedaan pemahaman antara lembaga sertifikasi dan pelaku usaha. Studi ini mengaplikasikan metode yuridis normatif dengan pendekatan kajian pustaka terhadap peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, serta analisis pelaksanaan sertifikasi halal di sektor kuliner, kosmetik, pariwisata halal, dan logistik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kepastian hukum sudah memiliki dasar yang kuat lewat regulasi formal dan lembaga BPJPH, MUI, dan LPH dengan dua skema sertifikasi, yaitu reguler dan self-declare. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan tetap mengalami kendala struktural dan teknis seperti minimnya pengawasan setelah sertifikasi, rendahnya tingkat pemahaman halal di kalangan pelaku UMKM, terbatasnya jumlah auditor halal, biaya sertifikasi yang tinggi, dan lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Kasus Ayam Widuran di Surakarta pada 2025 menunjukkan adanya perbedaan besar antara peraturan dan praktik aktual dalam melindungi konsumen terhadap produk pangan tanpa kemasan. Studi ini menganjurkan penguatan sinergi antar lembaga, peningkatan pendidikan dan bimbingan bagi pelaku usaha serta konsumen, digitalisasi sistem pengawasan yang terintegrasi, penegakan hukum yang lebih ketat, serta pelaksanaan yang efektif dari Masterplan Industri Halal Indonesia 2023-2029 guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang optimal dalam ekosistem bisnis non-keuangan syariah di Indonesia.