Kekuatan Pijakan Normatif Ketentuan Zakat terhadap Aset Digital sebagai Instrumen Keadilan Sosial dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

Abstract

Perkembangan pesat teknologi digital telah menghadirkan bentuk kekayaan baru, seperti cryptocurrency dan digital gold, yang menimbulkan tantangan hukum dan fiqh terkait status hukumnya sebagai objek zakat. Jurnal ini bertujuan untuk menelaah pijakan normatif ketentuan zakat terhadap aset digital dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode konseptual dan studi peraturan perundang-undangan guna menggali dasar hukum dan aturan fiqh yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa aset digital memenuhi kriteria harta yang wajib dizakati berdasarkan prinsip qiyas terhadap emas dan perak dalam hukum Islam. Sementara itu, dalam ranah hukum nasional, meskipun aset digital belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 40/DSN-MUI/X/2021 serta pedoman operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan pijakan legitimasi yang sah secara praktik. Dengan demikian, penerapan zakat atas aset digital bukan hanya memenuhi aspek kepatuhan syariah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen aktualisasi keadilan sosial yang efektif di era ekonomi digital modern. Studi ini menyimpulkan pentingnya pengembangan regulasi yang jelas terkait zakat aset digital untuk mendukung pemberdayaan umat dan pemerataan kesejahteraan sosial.