Jurnal Cendekia Hukum Indonesia adalah jurnal ilmiah yang mempublikasikan penelitian di bidang hukum dan ilmu politik, dengan fokus pada analisis hukum positif, hukum Islam, kebijakan publik, serta perkembangan teori dan praktik hukum di Indonesia dan dunia. Jurnal ini bertujuan menjadi wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk berbagi gagasan serta temuan ilmiah yang inovatif dan relevan. Setiap artikel yang diterbitkan telah melalui proses peer review guna memastikan kualitas dan kontribusi akademik yang tinggi. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober, serta menerima artikel dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Topik yang dibahas mencakup hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum Islam, hukum internasional, serta berbagai aspek ilmu politik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, kebijakan publik, demokrasi, dan hubungan internasional. Journal Title : Jurnal Cendekia Hukum Indonesia Initials : JCHI Frequency : April dan Oktober E-ISSN : 3090-6229 Chief Editor : Sarah Qosim, M.H (Universitas Muhammadiyah Palembang) DOI Prefix : 10.71417 Publisher : Pustaka Cendekia Publisher Under Yayasan Pendidikan Genlita Accreditation : ISSN MoU : Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin INDEXED : Kerja Sama :
Analisis Kebijakan PPPK: Pemerataan Pendidikan, Dampak pada Sekolah Swasta, dan Perpanjangan Kontrak
Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer serta mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan distribusi guru, keterbatasan anggaran daerah, dampak terhadap sekolah swasta, serta ketidakpastian karier akibat sistem kontrak kerja PPPK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan PPPK belum sepenuhnya mencapai tujuan pemerataan pendidikan, mengkaji dampak kebijakan PPPK terhadap sekolah swasta, serta menelaah implikasi hukum perpanjangan kontrak kerja PPPK bagi guru. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPPK belum mampu mewujudkan pemerataan pendidikan secara optimal karena dipengaruhi oleh kualitas rekrutmen guru, keterbatasan anggaran pendidikan, rendahnya minat penempatan di daerah terpencil, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Selain itu, kebijakan PPPK berdampak pada berkurangnya tenaga pendidik di sekolah swasta akibat perpindahan guru ke sekolah negeri. Dari aspek hukum, sistem kontrak PPPK masih menimbulkan persoalan terkait kepastian karier dan perlindungan kerja guru. Dengan demikian, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan PPPK melalui perbaikan sistem rekrutmen, penguatan kesejahteraan guru, dukungan anggaran yang lebih merata, serta pengaturan yang lebih jelas mengenai masa kerja dan perpanjangan kontrak guna mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Copyright (c) 2026 Hikari Putrina Utari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Mekanisme Penyelesaian Sengketa AATHP: Defisit Normatif, State Responsibility dan Rekonstruksi Green Arbitration
Fenomena kabut asap lintas batas di Asia Tenggara merupakan krisis ekologis struktural yang terus berulang meskipun telah tersedia instrumen hukum ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis defisit normatif dalam AATHP, mengelaborasi aplikasi prinsip state responsibility, serta menawarkan rekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian menemukan bahwa AATHP mengalami kelemahan fundamental pada dimensi delegasi, khususnya Pasal 27 yang membatasi penyelesaian sengketa hanya pada konsultasi diplomatik yang tidak mengikat. Terkait tanggung jawab negara, doktrin due diligence menjadi landasan paling relevan untuk mengonstruksikan kegagalan regulasi domestik terhadap aktor non-negara dalam kerangka internationally wrongful act. Disimpulkan bahwa efektivitas AATHP terhambat oleh tiadanya forum hukum yang kompeten bagi negara terdampak akibat dominasi prinsip non-interference dalam ASEAN Way. Penelitian merekomendasikan rekonstruksi Pasal 27 melalui integrasi klausul green arbitration berbasis model Permanent Court of Arbitration (PCA) dengan mekanisme opt-in. Rekonstruksi ini dirancang agar tetap kompatibel dengan budaya diplomasi kawasan sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam mengatasi krisis asap lintas batas di masa depan.
AATHP, Polusi Asap Lintas Batas, State Responsibility, Green arbitration, ASEAN Way.
Copyright (c) 2026 Achmad Theo Irsyad, Any Tasya Kaloko, Azifah Syaqila Ravadina Suhendra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Penerapan Etika Profesi Kepegawaian di PT Astra International TBK dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika profesi kepegawaian di PT Astra International Tbk serta pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja karyawan. Etika profesi merupakan seperangkat nilai, norma, dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika profesi kepegawaian yang baik, seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kerja sama, dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja karyawan. Selain itu, penerapan etika profesi yang konsisten juga mampu meningkatkan loyalitas, motivasi kerja, dan kepercayaan antara perusahaan dan karyawan. Dengan demikian, etika profesi kepegawaian memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan meningkatkan daya saing organisasi.
Etika Profesi, Kepegawaian, Kinerja Karyawan, Profesionalisme, PT Astra International Tbk.
Copyright (c) 2026 Mada Nafas Ramadhani, Noval Syaifull Aura Alresta, Raihan Perdana Putra, Fachry Satrio Pringgowidigdo, Fikri Zakaria Wedatama (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Opsen Pajak dalam UU HKPD: Ilusi Otonomi dan Ancaman Beban Baru Masyarakat Daerah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) memperkenalkan mekanisme opsen sebagai instrumen desentralisasi fiskal yang bertujuan memperkuat kemandirian keuangan kabupaten/kota. Secara normatif, opsen dirancang melalui skema split payment sehingga total beban pajak masyarakat tidak bertambah. Namun, penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan signifikan antara desain normatif dan implementasi empiris: sebagian besar provinsi merespons penerapan opsen dengan menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) pada peraturan daerah masing-masing, sehingga formula netralitas beban pajak yang dijanjikan Kementerian Keuangan tidak terwujud. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, artikel ini menganalisis konstruksi hukum opsen dalam Pasal 83-84 UU HKPD, celah kebijakan yang memungkinkan kenaikan tarif daerah, dimensi hubungan pusat-daerah dalam perspektif hukum tata negara, serta implikasi kepastian hukum bagi wajib pajak. Artikel ini berargumen bahwa mekanisme opsen mengandung cacat mitigasi sistemik karena gagal mengantisipasi perilaku fiskal daerah (provincial fiscal behavior) yang berorientasi pada optimalisasi penerimaan sendiri. Sebagai solusi, artikel ini merekomendasikan penguatan executive review Kementerian Dalam Negeri atas Perda PDRD, penetapan plafon tarif dasar PKB yang mengikat, dan pembentukan mekanisme konsultasi fiskal antardaerah yang terlembaga.
Copyright (c) 2026 Azifah Syaqila Ravadina Suhendra, Pipi Susanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian terhadap Prinsip, Regulasi, dan Implementasinya di Indonesia
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia yang menunjukkan tren positif seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta kecilnya pangsa pasar dibandingkan asuransi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar asuransi syariah, mengkaji kerangka regulasi yang mengaturnya, mengevaluasi implementasinya di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah dibangun berdasarkan prinsip ta'awun, tabarru', serta penghindaran unsur gharar, maysir, dan riba. Regulasi asuransi syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Meskipun implementasinya terus berkembang, industri ini masih menghadapi tantangan dalam aspek literasi, inovasi produk, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi. Kesimpulannya, asuransi syariah memiliki prospek yang besar untuk berkembang di Indonesia, namun diperlukan sinergi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam memperkuat regulasi, meningkatkan literasi, serta mendorong inovasi guna meningkatkan daya saing dan inklusi keuangan syariah.
Copyright (c) 2026 Ridho Gantheng Seno V, Muhammad Ramadhan Widiyawan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Peran Desa Wisata Penglipuran, Bali dalam Diplomasi Budaya Indonesia di Kancah Internasional
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya diplomasi budaya sebagai instrumen soft power Indonesia di tengah dinamika hubungan internasional. Desa Wisata Penglipuran di Bali menjadi salah satu destinasi unggulan yang berhasil memadukan pelestarian adat, pembangunan berkelanjutan, dan promosi pariwisata internasional. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Desa Wisata Penglipuran dalam mendukung diplomasi budaya Indonesia di kancah global. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan teori diplomasi budaya, soft power diplomacy, nation branding, serta cultural village. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Wisata Penglipuran berperan dalam : Pertama, menampilkan budaya dan nilai Indonesia di forum Internasional. Kedua memfasilitasi pertukaran budaya melalui atraksi seni dan tradisi. Ketiga, menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Keempat, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai agenda global. Pengakuan UNWTO sebagai Desa Wisata Terbaik Dunia tahun 2023 memperkuat posisi Desa Penglipuran sebagai aset strategis diplomasi budaya Indonesia.
Diplomasi Budaya, Soft Power, Nation Branding, Cultural Village, Desa Wisata Penglipuran
Copyright (c) 2026 Muhammad Fahrial Ihza Addahiri, Asep Setiawan, Ali Noer Zaman (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Yuridis Penegakan Sanksi Disiplin atas Pelanggaran Kode Etik ASN: Efektivitas PP 94/2021
Penegakan disiplin dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran disiplin ASN yang menunjukkan belum optimalnya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penegakan sanksi disiplin terhadap pelanggaran kode etik ASN serta menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam praktik penegakan disiplin ASN. Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih tingginya pelanggaran disiplin ASN yang berdampak terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban, larangan, jenis hukuman disiplin, dan prosedur penjatuhan sanksi terhadap ASN yang melanggar kode etik. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan internal, rendahnya kesadaran hukum ASN, budaya kerja yang kurang disiplin, serta belum konsistennya penerapan sanksi di beberapa instansi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, pembinaan, dan konsistensi penegakan hukum disiplin ASN agar tercipta birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Copyright (c) 2026 Aghnia Dwi Kinanti, Widy Okto Vidiazmara, Gita Anastasia Ivanti, Anindya Rahma Fidela, Najwa Fadhilatul Khusna, Rosella Eka Paramita, Arief Budiono (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Kesiapan Kebijakan Keamanan Siber Indonesia terhadap Ancaman Serangan Stuxnet : Pembelajaran dari Kasus Iran
Perkembangan transformasi digital dan meningkatnya ketergantungan terhadap infrastruktur berbasis teknologi telah menjadikan keamanan siber sebagai isu strategis dalam keamanan nasional. Serangan Stuxnet pada tahun 2010 menjadi tonggak penting yang menunjukkan bahwa ancaman siber mampu menimbulkan kerusakan fisik terhadap infrastruktur kritis suatu negara. Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat infeksi Stuxnet tertinggi menghadapi tantangan serius dalam memperkuat ketahanan keamanan siber nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan kebijakan keamanan siber Indonesia dalam menghadapi ancaman strategis seperti Stuxnet dengan mengambil pembelajaran dari transformasi keamanan siber Iran pasca-serangan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif melalui analisis dokumen kebijakan, regulasi, jurnal ilmiah, dan literatur akademik terkait keamanan siber Indonesia dan Iran. Teknik analisis data dilakukan menggunakan content analysis berbasis teori politik keamanan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi permasalahan fragmentasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan keamanan siber. Sebaliknya, Iran mampu melakukan transformasi cepat melalui model komando terpusat yang memperkuat kapasitas keamanan siber nasional, meskipun berdampak pada meningkatnya militerisasi dan pembatasan kebebasan sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperkuat tata kelola keamanan siber, integrasi kelembagaan, pengembangan SDM, serta strategi ketahanan siber nasional tanpa mengabaikan prinsip demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia.
Copyright (c) 2026 Adam Muhammad Ridwan, Miftahul Ulum (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
UU TPKS dan UU ITE sebagai Perlindungan Hukum Korban Revenge Porn
Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, namun juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) berupa revenge porn. Revenge porn merupakan tindakan penyebaran foto atau video intim seseorang tanpa persetujuan korban dengan tujuan mempermalukan, mengintimidasi, atau melakukan balas dendam. Tindakan ini memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan mental korban, terutama perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban revenge porn ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan UU ITE karena mengakui revenge porn sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik serta mengatur hak korban atas perlindungan dan pemulihan. Namun, implementasi UU TPKS masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, budaya patriarki, dan kurang optimalnya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat untuk mencegah dan menangani revenge porn secara efektif.
Copyright (c) 2026 Muhammad Rafi Almaliki (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Pengaruh Pengurangan Kualitas Material Terhadap Kegagalan Struktur Bangunan Akibat Praktik Korupsi
This study aims to analyze the effect of reduced material quality on building structural failure caused by corrupt practices. Corruption in the construction industry often results in the use of substandard materials, which can ultimately lead to structural failure and potentially endanger public safety. This study employed a quantitative method with a survey approach and secondary data analysis. Data were collected through questionnaires distributed to construction experts, contractors, and building owners. Data analysis was conducted using linear regression to examine the relationship between reduced material quality and the rate of building structural failure. The results indicate a significant relationship between reduced material quality due to corrupt practices and an increased risk of building structural failure. The implication of this study is the need for increased oversight and stricter law enforcement against corrupt practices in the construction industry to ensure building quality and safety.
Corruption, Material Quality, Structural Failure, Construction Industry, Building Safety.
Copyright (c) 2026 Muhammad Kaiza Triputra, Muhammad Ari Bintang, Zainudin Hasan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Metodologi Hukum Islam dalam Merumuskan Prinsip Check and Balance dan Implikasinya terhadap Good Governance
Penelitian ini membahas metodologi hukum Islam dalam merumuskan prinsip check and balance serta implikasinya terhadap terwujudnya good governance. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mekanisme pengawasan kekuasaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam sistem pemerintahan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan melalui analisis terhadap Al-Qur’an, Hadis, serta literatur fiqh siyasah dan ushul fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep check and balance dalam hukum Islam tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi dirumuskan melalui nilai-nilai keadilan, musyawarah, amanah, dan pengawasan yang dikembangkan melalui ijtihad, ijma’, dan qiyas. Mekanisme seperti syura, hisbah, dan Ahl al-Hall wa al-‘Aqd menjadi bentuk pengawasan kekuasaan dalam pemerintahan Islam. Penerapan prinsip tersebut memiliki relevansi terhadap terciptanya good governance karena mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan demikian, metodologi hukum Islam menunjukkan sifat yang dinamis dan adaptif dalam merespons perkembangan sistem ketatanegaraan modern.
Copyright (c) 2026 Muh Azhari Amiruddin, Muh Rayhansyah, Akmal Rifqi Ichsan, Kurniati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Ilusi Persetujuan (Consent Illusion) dalam Kebijakan Privasi Digital: Tinjauan Hukum terhadap Validitas Persetujuan Pengguna
Perkembangan teknologi digital meningkatkan penggunaan kebijakan privasi sebagai dasar persetujuan pemrosesan data pribadi pengguna. Dalam praktiknya, persetujuan sering diberikan hanya melalui tindakan klik “I Agree” tanpa pemahaman memadai terhadap isi kebijakan privasi. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai validitas persetujuan pengguna, khususnya terkait prinsip informed consent. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep persetujuan (consent) dalam hukum dan praktik digital, mengkaji apakah persetujuan pengguna telah memenuhi prinsip informed consent, serta menilai validitas hukumnya menurut hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur akademik terkait perlindungan data pribadi dan persetujuan digital. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap praktik kebijakan privasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan dalam kebijakan privasi digital pada umumnya belum memenuhi prinsip informed consent. Persetujuan cenderung bersifat formalistik karena pengguna tidak memahami isi kebijakan privasi, ditambah adanya praktik manipulatif seperti dark patterns. Dalam perspektif hukum Indonesia, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keabsahan persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan perlindungan pengguna dalam sistem digital.
Copyright (c) 2026 Elysa Putri Rahmawati, Putri Nurhandayani, Dimas Pramodya Dwipayana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Integrasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Regulasi Indonesia melalui Harmonisasi Prinsip Syariah dan Hukum Positif
Penelitian ini mengkaji integrasi hukum ekonomi syariah dalam sistem regulasi Indonesia melalui upaya harmonisasi antara prinsip syariah dan hukum positif. Perkembangan ekonomi syariah yang semakin luas menuntut adanya regulasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan etika dalam aktivitas ekonomi. Permasalahan utama terletak pada adanya kesenjangan antara norma syariah yang bersifat normatif-religius dengan hukum positif yang formal-administratif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum ekonomi syariah telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi, struktur, maupun kultur hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan harmonisasi melalui sinkronisasi antara fatwa, regulasi, serta kelembagaan agar hukum ekonomi syariah dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.
hukum ekonomi syariah, harmonisasi, hukum positif, regulasi, kemaslahatan
Copyright (c) 2026 Putri Junita, Cut Anastasya Nurul Hilal, Marsya Ainun Kholila, Anita Raharjayanti, Baidhowi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Pergantian Tempat (Plaatsvervulling) dalam Hukum Waris Perdata Barat: Analisis Pasal 841–848 KUHPerdata
Dalam hukum waris perdata Barat, proses penggantian kedudukan ahli waris dengan keturunannya dalam hal ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris dikenal sebagai penggantian tempat (plaatsvervulling). Pasal 841-848 KUHPerdata (KUHPerdata) menguraikan klausul ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji proses dan tingkat penggantian anak pewaris, cucu, dan anggota keluarga lainnya, serta untuk mengetahui dengan tepat keadaan unik yang membuat penggantian tersebut sulit dilakukan. Pendekatannya adalah pendekatan normatif hukum terhadap sastra dan perundang-undangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa, sesuai dengan KUHPERDATA, penggantian lokasi dapat terjadi baik pada garis lurus ke bawah maupun garis menyamping. Untuk menjamin pembagian harta warisan secara adil dan tertib, sistem ini dirancang untuk menjaga hak waris keturunan ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu. Namun, itu tidak berlaku untuk setiap ahli waris yang masih hidup. Selain itu, persyaratan KUH Perdata untuk penerapannya harus dipenuhi. Untuk menjaga hak-hak ahli waris sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pengaturan ini memberikan kepastian hukum dalam pembagian harta warisan.
Pergantian Tempat, Plaatsvervulling, Hukum Waris Barat, KUHPerdata, Ahli Waris, Pewarisan
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Chelsie Tetratama Ramadhani, Dinda Theresia Simbolon (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Implementasi Mini Mall Pelayanan Publik (MMPP) terhadap Efektivitas dan Kualitas Layanan Administrasi di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
Pelayanan publik merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, pelayanan administrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti prosedur yang rumit, pelayanan yang lambat, kurangnya transparansi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Sebagai upaya reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghadirkan Mini Mall Pelayanan Publik (MMPP) di Kecamatan Sukodono yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan administrasi melalui sistem pelayanan terpadu berbasis integrasi layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi MMPP dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan administrasi di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan MMPP. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MMPP mampu meningkatkan efektivitas pelayanan melalui kemudahan akses layanan, efisiensi waktu, dan sistem pelayanan terpadu dalam satu lokasi. Kualitas pelayanan juga mengalami peningkatan yang terlihat dari sikap petugas yang lebih responsif dan ramah kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan MMPP masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum optimal, serta integrasi sistem digital antarinstansi yang masih terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi MMPP di Kecamatan Sukodono telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan kualitas pelayanan administrasi, meskipun masih diperlukan pengembangan berkelanjutan terutama pada aspek digitalisasi pelayanan, koordinasi antarinstansi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Copyright (c) 2026 Bunga Fryscilla Fedora Nadeak, Amalia Ramandhani, Angelina Bunga Pertiwi, Azizah Laila Zahro, Meirinawati, Trenda Aktiva Oktariyanda (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Rekonstruksi Pertanggungjawaban Bank atas Transaksi Tidak Sah: Relevansi Prinsip Kehati-hatian dalam Menghadapi Risiko Skimming
Digitalisasi layanan perbankan yang pesat telah meningkatkan risiko skimming secara signifikan, namun kerangka hukum yang ada sering kali secara tidak adil membebankan nasabah dengan kewajiban membuktikan kelalaian bank pasca transaksi tidak sah. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi pertanggungjawaban bank atas insiden skimming yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian serta menetapkan standar pembuktian yang berkeadilan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, studi ini menganalisis secara kritis regulasi perbankan Indonesia sepanjang praktik terbaik global. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi alokasi tanggung jawab yang berlaku saat ini. Temuan menunjukkan bahwa perjanjian baku sering kali membebaskan bank dari tanggung jawab, mengabaikan asimetri informasi yang signifikan antara institusi dan konsumen. Prinsip kehati-hatian menuntut bank untuk menanggung risiko inheren teknologi daripada membebankannya kepada nasabah yang tidak curiga. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi pertanggungjawaban harus mengadopsi model berbasis risiko, yang secara efektif membalikkan beban pembuktian kepada bank untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar keamanan sistem. Amendemen regulasi sangat diperlukan untuk memperjelas standar keamanan minimum, guna memastikan perlindungan konsumen yang substantif dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
Copyright (c) 2026 Baidhowi, Daffa Alisha, Hazel Jazmi, Gibran Duarta Pandiangan, Aprilia Hardiyanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Tata Kelola Keamanan Siber di Perusahaan Swasta Indonesia: Studi Kasus PT Bawi Kameloh Sukses Mandiri
Penelitian ini membahas tata kelola keamanan siber di perusahan swasta Indonesia, dengan fokus pada PT Bawi Kameloh Sukses Mandiri. Keamanan siber menjadi krusial dalam operasional administrasi perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan surat-menyurat, laporan stok dan keuangan, serta dokumen ekspor-impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keamanan siber, praktik operasional, serta pemahaman dan kesadaran manajemen puncak dalam menjaga keamanan data perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan jajaran manajemen dan puncak, serta analisis dokumen internal perusahaan. Analisis menggunakan teori Cyber Security Governance, dengan memperhatikan praktik keamanan siber berdasarkan regulasi nasional dan standar internasional, seperti ISO 27001. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bawi Kameloh Sukses Mandiri telah menerapkan berbagai praktik keamanan siber, termasuk prosedur akses data, enkripsi dokumen, dan pelatihan kesadaran siber untuk manajemen. Namun, tantangan signifikan tetap ada, seperti keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada sistem digital pihak ketiga, dan variasi pemahaman antar unit terkait protokol keamanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan tata kelola keamanan siber sangat bergantung pada integrasi kebijakann formal, pelatihan rutin, dan pemantauan berkelanjutan, sehingga perusahaan dapat meminimalkan risiko kebocoran data dan gangguan operasional.
Copyright (c) 2026 Sinta Yunira, Miftahul Ulum (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Evaluasi Kebijakan Layanan Transportasi Umum Surabaya Bus di Kota Surabaya
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan layanan transportasi Umum Suroboyo Bus di Kota Surabaya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Suroboyo Bus berhasil menarik minat masyarakat dan berkontribusi terhadap pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, layanan ini masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan utama meliputi kondisi armada yang belum optimal, fasilitas halte yang tidak sesuai standar, sistem pembayaran cashless yang menyulitkan sebagian pengguna, serta belum adanya jalur khusus bus yang menyebabkan keterlambatan. Evaluasi berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan awal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh agar layanan transportasi publik di Surabaya lebih inklusif, nyaman, dan berkelanjutan.
Policy evaluation, public transportation, Suroboyo Bus
Copyright (c) 2026 Wanda Dwi Nur Aisyah, Weni Rosdiana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Digital pada Aplikasi “KantorKU” di Pemerintah Kota Surabaya
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik yang menggunakan teknologi digital dalam konteks e-government melalui pemanfaatan aplikasi KantorKu di Pemerintah Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi KantorKu sebagai bagian dari e-government telah meningkatkan efektivitas pelayanan publik internal. Hal ini terlihat dari meningkatnya kecepatan layanan, kemudahan akses, serta transparansi dalam pelaporan dan pemantauan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Integrasi dari ratusan aplikasi menjadi satu platform juga berkontribusi pada efisiensi kerja dan penyederhanaan proses birokrasi. Namun, efektivitas yang dicapai masih belum sepenuhnya optimal karena masih ada kendala teknis seperti gangguan sistem dan keterlambatan dalam mengakses data, serta kendala terkait sumber daya manusia, yaitu perbedaan tingkat literasi digital di antara para pegawai. Oleh karena itu, implementasi aplikasi KantorKu sebagai bentuk e-government dapat dianggap cukup efektif dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik internal, tetapi masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar dapat mencapai kinerja yang optimal dan berkelanjutan.
e-government, pelayanan publik digital, efektivitas, KantorKu, ASN
Copyright (c) 2026 Nur Wahdatunnisa, Alexandria Safa Amanda, Jiwa Gaby Sahira Anindya, Ratu Mutiara Azzah, Adha Rohmah Fifiandari, Trenda Aktiva Oktariyanda (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan dalam Perjanjian Bisnis
Hubungan perjanjian dalam praktik hukum sering menimbulkan permasalahan ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan bagaimana konsep perbuatan melawan hukum dalam hubungan perjanjian serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian dan mengkaji upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kajian literatur yang berkaitan dengan hukum perjanjian serta doktrin perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu tindakan dalam hubungan kontraktual dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat dilakukan melalui tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna mewujudkan kepastian dan keadilan dalam hubungan kontraktual.
Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Hukum
Copyright (c) 2025 Fadilah Salsabilah, Dwi Vanessa Adellia, Sri Handayani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen pada Model Transaksi Pre-Order Melalui Media Sosial Instagram
Pelaksanaan jual beli secara online salah satu yang diminati oleh masyarakat yaitu media Instagram, dimana konsumen dapat mengumpulkan berbagai informasi mengenai barang yang hendak dibeli dan membandingkan harga dari berbagai wilayah sehingga dapat memudahkan dalam pembelian barang tersebut. Dalam penerapannya, perniagaan elektronik atau e-commerce tidak harus bertatap muka atau bertemu pada saat melakukan transaksi tersebut. Perniagaan elektronik memiliki syarat dan ketentuan yang lebih rumit dibandingkan dengan perdagangan biasanya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang hak konsumen dalam menjalankan perniagaan/perdagangan. Permasalahan yang sering terjadi pada transaksi melalui media Instagram sangat beragam sehingga perlu perhatian khusus dalam memberikan kenyamanan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Konsumen dalan Transaksi Elektronik Melalui Instagram. Rumusan masalah dalam penulisan ini mengenai bentuk pelanggaran hak konsumen yang dialami oleh konsumen online shop, sertatransaksi elektronik melalui media Instagram dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.
Copyright (c) 2025 Ita Erlita, Fendi Satyawan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Klausul Hardship dalam Instrumen Hukum Kontrak Internasional dan Implikasinya terhadap Praktik Hukum Kontrak di Indonesia
Salah satu fenomena yang muncul dalam lingkup hukum kontrak internasional adalah penggunaan hardship di saat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam kontrak. Penggunaan hardship ini berbeda dengan force majeure, baik dari penyebabnya maupun akibat hukumnya. Namun, saat ini di Indonesia, belum ada pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai hardship, sementara di ruang lingkup hukum internasional, sudah ada UPICC dan CISG yang mengaturnya. Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji dari bagaimana pengaturan hardship dalam berbagai instrumen hukum kontrak internasional dan implikasi penerapan hardship dalam praktik hukum kontrak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian, ditemukan perbedaan mendasar dari konsep hardship dengan force majeure dan pengaturannya berdasarkan UPICC dan CISG, beserta implementasi dari hardship di pengadilan Indonesia dan perkembangannya sejak pandemi Covid-19.
Copyright (c) 2025 Revaldi Athalla Jacob Irawan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) terhadap Barang yang Tidak Sesuai Deksripsi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada meningkatnya aktivitas perdagangan melalui platform marketplace, termasuk penggunaan metode pembayaran Cash on Delivery (COD) yang dinilai lebih aman karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi permasalahan, seperti ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsi yang ditawarkan oleh penjual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi COD serta upaya penyelesaian apabila barang yang diterima tidak sesuai deksripsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk serta berhak mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi COD telah diatur secara normatif, namun masih diperlukan peningkatan kesadaran hukum, pengawasan, dan tanggung jawab dari para pihak agar hak-hak konsumen dapat terlindungi secara optimal.
Copyright (c) 2025 Salsabila, Tiara Puspa Ningtias, Sri Handayani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa terhadap Risiko Gagal Bayar oleh Perusahaan Asuransi: Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa terhadap risiko gagal bayar oleh perusahaan asuransi serta mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus gagal bayar dalam industri asuransi yang menimbulkan kerugian bagi pemegang polis serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perasuransian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi pemegang polis telah diatur dalam berbagai regulasi, namun dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Risiko gagal bayar disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya tata kelola perusahaan, kesalahan investasi, dan kurangnya transparansi. OJK sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam perlindungan preventif dan represif, tetapi efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengawasan dan intervensi terhadap perusahaan bermasalah. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan efektivitas pengawasan oleh OJK, serta perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa guna menjamin perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pemegang polis asuransi jiwa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perasuransian serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di sektor jasa keuangan.
perlindungan hukum, asuransi jiwa, gagal bayar, Otoritas Jasa Keuangan, pemegang polis.
Copyright (c) 2026 Aditya Yogi Kurniawan, Fathur Rohman Dani Prasetyo, Shodiq Abdul Lathif Majid, Muhammad Ilham Fadhila, Andika Rakaputra Purnomo Adi, Danindra Arfian Putra Perdana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Hukum Nasabah Korban Pembobolan Rekening melalui Social Engineering di Era Open Banking
Perkembangan open banking di Indonesia membawa kemudahan akses layanan keuangan digital sekaligus meningkatkan risiko kejahatan siber, khususnya social engineering. Kejahatan ini memanfaatkan manipulasi psikologis untuk memperoleh informasi autentikasi nasabah seperti PIN, kata sandi, dan kode OTP, sehingga mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi nasabah korban pembobolan rekening melalui social engineering serta pertanggungjawaban hukum bank dalam era open banking berdasarkan regulasi perbankan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah bersifat dualistik, meliputi perlindungan preventif melalui kewajiban bank menerapkan sistem keamanan siber yang memadai berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023, serta perlindungan represif berupa mekanisme ganti rugi dan penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pertanggungjawaban bank dapat timbul dari tiga dasar hukum, yaitu wanprestasi kontraktual, kelalaian (negligence), dan prinsip perlindungan konsumen. Dalam ekosistem open banking yang melibatkan pihak ketiga, bank tetap memiliki kewajiban pengawasan (duty of oversight) sehingga tanggung jawab bank tidak serta merta gugur meskipun kerugian terjadi akibat kelemahan sistem mitra teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih tegas serta peningkatan literasi digital nasabah guna memperkuat perlindungan hukum secara komprehensif di era perbankan digital.
Copyright (c) 2025 Imelda Fitria Labibah, Nenden Zahwalia, Dewi Gita Christine Lumbantoruan, Sevi Dianasari, Baidhow (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Implikasi Delik Aduan Kohabitasi terhadap Kewenangan Satpol PP: Analisis Batas Legalitas dalam Perspektif Pasal 412 KUHP
Artikel ini bertujuan menganalisis implikasi normatif Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap batas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani dugaan kohabitasi di masyarakat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kohabitasi sebagai delik aduan absolut menempatkan pengaduan sebagai syarat utama penegakan hukum, sehingga negara tidak dapat secara langsung melakukan intervensi tanpa adanya pihak yang berkepentingan. Implikasi dari konstruksi tersebut membatasi tindakan Satpol PP yang secara normatif hanya memiliki kewenangan administratif dalam penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum. Tindakan razia terhadap dugaan kohabitasi tanpa pengaduan berpotensi menimbulkan pelampauan kewenangan, bertentangan dengan asas legalitas dan due process of law, serta mengancam perlindungan hak atas privasi. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas kewenangan aparat agar penegakan hukum tetap selaras dengan prinsip negara hukum.
Copyright (c) 2025 Armilda Marsya Eka Windria Ilahude (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Hambatan Struktural Integrasi Ekonomi ASEAN: Analisis Non-Tariff Barriers, Kesenjangan Pembangunan, dan Disfungsi ASEAN Way dalam ASEAN Economic Community (2015–2024)
Integrasi ekonomi kawasan tetap menjadi strategi sentral dalam meningkatkan daya saing global, sebagaimana diwujudkan melalui ASEAN Economic Community (AEC) yang bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi di Asia Tenggara. Namun, tingkat integrasi ASEAN masih sangat rendah dibandingkan kawasan lain, dengan perdagangan intra-ASEAN stagnan di angka 21,2% dari total perdagangan pada 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor struktural yang menghambat integrasi ekonomi ASEAN serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat AEC pasca-2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, berlandaskan Teori Konstruktivisme Sosial Amitav Acharya (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya integrasi disebabkan oleh proliferasi hambatan non-tarif, kesenjangan pembangunan yang ekstrem antarnegara anggota, serta disfungsi mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus (ASEAN Way). Kondisi-kondisi struktural tersebut menyebabkan implementasi kebijakan ekonomi regional berjalan tidak optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, percepatan transformasi digital, dan pengurangan kesenjangan pembangunan merupakan prasyarat utama untuk mendorong integrasi ekonomi yang lebih efektif dan inklusif di kawasan ASEAN.
Copyright (c) 2025 Bagas M. Hutagalung, Marcel Khairan, Muhammad Uwais, Otniel Widagdo, Tita Syafira.S (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Penerapan Safeguard dalam Perdagangan Internasional
Safeguard merupakan tindakan perlindungan sementara yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi industri dalam negerinya dari kerugian serius akibat lonjakan impor yang tiba tiba dan tidak terduga. Dalam perdagangan internasional, penerapan safeguard diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk memastikan bahwa langkah-langkah tersebut dilakukan secara adil tanpa menghambat perdagangan secara berlebihan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis deskriptif untuk meninjau penerapan safeguard dalam perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa safeguard diterapkan oleh negara pengimpor untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor barang sejenis yang menyebabkan kerugian serius. Tindakan safeguard diperlukan guna memberikan waktu bagi industri domestik agar dapat beradaptasi dan meningkatkan daya saing mereka. Penerapan safeguard harus mengikuti prosedur yang jelas dan transparan sesuai dengan aturan WTO agar tidak melanggar prinsip perdagangan bebas.
Copyright (c) 2025 Aira Sherasati Tudiono (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Efektivitas Mekanisme Regional ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Ambalat : Analisis Regional Security Complex Theory (RSCT)
The Ambalat dispute between Indonesia and Malaysia challenges ASEAN's effectiveness in resolving Southeast Asian maritime border conflicts, where non-intervention principles hinder formal mediation. This study aims to evaluate ASEAN's regional mechanisms, particularly ARF and APSC, and supporting factors via Regional Security Complex Theory (RSCT) on the Ambalat case. Descriptive qualitative research using library methods; population comprises ASEAN policy documents and regional security literature, sample focuses on Ambalat case study. Instruments include RSCT analytical categories and document checklists; data analyzed via content analysis. Findings reveal ASEAN's ineffectiveness as bilateralism prevails, forming a nascent security complex with maritime externalities. Conclusions recommend ASEAN Way reforms and UNCLOS strengthening.
Ambalat Dispute, Asean, Maritime Security, Regional Security Complex Theory, Unclos
Copyright (c) 2025 Firda Fatikha Krisna, Sofi Mubarok (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Peran Hukum Bisnis terhadap Perlindungan dan Pengembangan Kewirausahaan UMKM
Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama pada masa krisis. Oleh karena itu, diperlukan dukungan hukum bisnis yang efektif untuk melindungi dan mengembangkan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM serta peran pemerintah dalam memperkuat sektor tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, melalui pengumpulan data dari berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang memberikan landasan hukum, kemudahan perizinan, serta dukungan pemasaran bagi UMKM. Namun, masih terdapat kelemahan dalam implementasi regulasi, terutama terkait kurangnya standar operasional yang jelas dalam perlindungan hukum dan penegakan aturan. Kesimpulannya, hukum bisnis memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM, namun diperlukan penguatan implementasi, pengawasan, serta peningkatan pemahaman hukum bagi pelaku usaha agar perlindungan hukum dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Distra Khoirunnisa, Ricky Pasha, Sri Handayani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0