Jurnal Cendekia Hukum Indonesia adalah jurnal ilmiah yang mempublikasikan penelitian di bidang hukum dan ilmu politik, dengan fokus pada analisis hukum positif, hukum Islam, kebijakan publik, serta perkembangan teori dan praktik hukum di Indonesia dan dunia. Jurnal ini bertujuan menjadi wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk berbagi gagasan serta temuan ilmiah yang inovatif dan relevan. Setiap artikel yang diterbitkan telah melalui proses peer review guna memastikan kualitas dan kontribusi akademik yang tinggi. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober, serta menerima artikel dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Topik yang dibahas mencakup hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum Islam, hukum internasional, serta berbagai aspek ilmu politik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, kebijakan publik, demokrasi, dan hubungan internasional. Journal Title : Jurnal Cendekia Hukum Indonesia Initials : JCHI Frequency : April dan Oktober E-ISSN : 3090-6229 Chief Editor : Sarah Qosim, M.H (Universitas Muhammadiyah Palembang) DOI Prefix : 10.71417 Publisher : Pustaka Cendekia Publisher Under Yayasan Pendidikan Genlita Accreditation : ISSN MoU : Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin INDEXED : Kerja Sama :
Analisis Pembuktian dalam Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basang Nomor 36/PID.SUS/2023/PN LBB)
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak menimbulkan persoalan yuridis terkait penerapan asas pembuktian dalam hukum acara pidana. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan putusan bebas dengan mendasarkan pertimbangan pada asas unus testis nullus testis, seolah-olah hanya terdapat satu alat bukti berupa keterangan saksi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan KUHAP serta menilai perlindungan hukum terhadap korban anak dalam putusan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan tersebut menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian secara deskriptif. Penelitian ini memperoleh data dan sumber data secara sekunder berbahan hukum primer dan berbahan hukum sekunder, dengan teknik pengolahan data secara studi kepustakaan. Penelitian ini di analisa dengan cara metode kualitatif, dan diambil kesimpulan dengan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim kurang cermat dalam menilai dan mengaitkan keterangan saksi anak dengan Visum et Repertum dan keterangan ahli yang secara medis dan psikologis menguatkan terjadinya perbuatan pencabulan. Oleh karena itu, putusan bebas yang dijatuhkan dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif serta belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban anak sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana.
Copyright (c) 2025 Adryan Kurniawan, Maria Silvya Elisabeth Wangga (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Tinjauan Yuridis Pemeriksaan dan Penagihan Pajak di Indonesia sebagai Instrumen Penegakan Hukum Perpajakan
Tax serves as Indonesia's primary revenue source under a self-assessment system, yet persistent noncompliance and tax arrears necessitate robust enforcement through tax audits and collections. This study juridically analyzes procedures of tax examination and collection as tax law enforcement instruments, grounded in Law No. 16/2009 and Law No. 19/2000. Employing a normative legal research approach with statutory and conceptual methods, the population comprises relevant tax regulations and secondary sources from 2015-2025, purposively sampled for doctrinal analysis. Data collection via systematic literature review is analyzed qualitatively through legal interpretation, thematic grouping, cross-referencing, and juridical argumentation. Findings reveal the interdependent roles of audits in verifying formal-material compliance and collections in coercively realizing tax debts via graduated procedures, balancing state interests with taxpayer rights amid digitalization challenges. In conclusion, while normatively sound, implementation gaps persist, recommending enhanced DJP coordination and technology integration to boost voluntary compliance.
Enforcement, Indonesia, Self-Assessment, Tax Audit, Tax Collection
Copyright (c) 2025 Hafidz Nur Ichwan, Helsa Aulia Putri Maulidina , Isfi Nazhara , Risma Melati, Santy Fitnawati WN (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Dinamika Politik Lokal dalam Tata Kelola Pasar Tradisional Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan
Pasar tradisional di pedesaan Indonesia, seperti Pasar Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan, sering muncul dari inisiatif swadaya masyarakat tanpa regulasi pemerintah desa formal, menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan aktor informal. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik lokal dalam tata kelola pasar dan dampak sosial-ekonomi terhadap pedagang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, purposive sampling menargetkan 15 informan kunci dari 50 aktor pasar termasuk pedagang lokal dan pendatang, perangkat desa, dan tokoh informal. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan, dan analisis dokumen, dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk validasi. Temuan menunjukkan pembentukan pasar berbasis swadaya memunculkan dominasi informal melalui pungutan tidak resmi dan penguasaan akses lapak, menghasilkan ketidakteraturan tata ruang, kemacetan, kebersihan buruk, dan marginalisasi pedagang lokal oleh pesaing pendatang. Kesimpulannya, absennya tata kelola formal mengubah pasar dari ruang solidaritas menjadi arena perebutan kekuasaan informal. Rekomendasi mencakup legalisasi lahan oleh desa dan pembentukan pengelola pasar partisipatif.
Copyright (c) 2025 Muammar Vikri, Ainur Ropik, Hatta Azzuhri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Tangerang Selatan 2024
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pondasi utama dalam menjamin terselenggaranya demokrasi yang adil dan berintegritas, terutama dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran ASN dalam menerapkan prinsip netralitas pada Pilkada di Kota Tangerang Selatan 2024, serta untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas ASN dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan 2024. Untuk mejawab rumusan masalah digunakan Teori Birokrasi Netral, Teori Birokrasi Patrimonoial, serta Kerangka Hukum Netralitas ASN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap informan kunci yang terdiri dari anggota Bawaslu, ASN Bakesbangpol, serta Komisioner KPU Kota Tangerang Selatan. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (conten analysis) digunakan untuk menelaah data hasil wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ASN dalam menyikapi netralitas pada saat Pilkada Kota Tangerang Selatan 2024 bersifat situasional. Faktor pendorong pelanggaran antara lain adalah adanya hubungan kekerabatan pertemanan antar ASN, serta minimnya efek jera dari sanksi administratif. Meskipun regulasi seperti UU No. 5 Tahun 2014 dan surat edaran telah disosialisasikan, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik birokrasi di lapangan. Temuan ini penting sebagai masukan informasi bagi lembaga pengawas dan masyarakat sipil dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.
Copyright (c) 2025 Adam Alamsyah, Lusi Andriyani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Keabsahan Perjanjian dan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Transaksi Jual Beli Elektronik pada Platform Video Game
Perkembangan teknologi digital mendorong transaksi jual beli elektronik pada platform video game yang populer di kalangan anak Indonesia, namun menimbulkan masalah hukum karena anak di bawah umur belum memiliki kecakapan hukum sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan perjanjian tersebut dan bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, populasi meliputi peraturan perundang-undangan terkait, sampel purposif terdiri dari KUHPerdata, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Anak, dan PP No. 17/2025. Instrumen data sekunder dianalisis secara kualitatif preskriptif-analitis. Hasil menunjukkan perjanjian jual beli elektronik oleh anak bersifat voidable karena tidak memenuhi syarat kecakapan, sementara regulasi perlindungan hukum belum komprehensif mengatur verifikasi usia dan persetujuan orang tua. Disimpulkan perlunya regulasi khusus transaksi digital anak dengan sinergi platform dan orang tua.
Anak Di Bawah Umur, Digital Transactions, Hukum Perjanjian, Perlindungan Konsumen, Video Game Platforms
Copyright (c) 2025 Harashta Inatsan Andrian (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Yuridis Hukum Persaingan Usaha Terhadap WNA China Yang Mendominasi Perdagangan di Indonesia
,Background: Digitalization and ACFTA have enabled illegal imports by Chinese foreigners (WNA) dominating Indonesian trade via nominee schemes disguised as UMKM, causing predatory pricing and market dominance that harm local businesses. Objectives: To analyze unfair business competition laws under UU No. 5/1999 and KPPU's supervisory role against WNA dominance. Method: Normative juridical research with qualitative approach, using statute, conceptual, case, and institutional methods. Population and Sample: Regulations and KPPU decisions on trade imports; purposive sample of UU No. 5/1999 (Articles 19, 20, 25) and related literature. Instruments and Data Analysis: Primary (laws) and secondary (journals) data via library research; qualitative descriptive analysis. Results: WNA practices violate predatory pricing (Article 20), dominant position abuse (Article 25), and market control (Article 19); KPPU supervises via economic-juridical approaches and Bea Cukai collaboration but lacks execution powers. Conclusions: Strengthen digital regulations, inter-agency synergy, and UMKM audits to protect national economic sovereignty.
Acfta, Dominant Position, Illegal Imports, Kppu, Predatory Pricing
Copyright (c) 2025 Amanda Dewi Ariesta (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Peran Kewarganegaraan dan Pemerintah Aktif Berdasarkan Undang-Undang dan Pancasila dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia karena berdampak negatif pada masyarakat, birokrasi, politik, dan generasi muda. Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi landasan moral dan filosofis dalam mendorong peran aktif warga negara dan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran aktif warga negara dan pemerintah serta kontribusinya terhadap penguatan demokrasi yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis kebijakan dengan menelaah implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif melalui pengawasan, pelaporan, serta penguatan nilai-nilai anti-korupsi menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang bersih dan demokrasi yang stabil. Oleh karena itu, penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila dan undang-undang perlu dijadikan strategi utama melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga anti-korupsi.
Copyright (c) 2025 Fitria Firdaus, Inas Maritza, Muhamad Rafly Zeinnus Salim, Steven Marshall Benedict Simanungkalit, Bintang (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Implementation of Private International Law in Mixed Marriage Divorce Cases: A Case Study of Decision Number 313/Pdt.G/2021/PA.Dps.
This study examines the application of Private International Law principles in mixed marriage divorce cases in Indonesia, with a particular focus on Decision Number 313/Pdt.G/2021/PA.Dps rendered by the Denpasar Religious Court. Using a normative legal research method with a statutory and case approach, this research analyzes how Indonesian courts determine applicable law and jurisdiction in divorce disputes involving Indonesian citizens and foreign nationals. The findings show that the court applied the principles of lex fori and lex loci celebrationis, thereby prioritizing Indonesian national law due to the place of marriage registration and the domicile of the parties. Indonesian legal instruments, including Law Number 1 of 1974 on Marriage, Law Number 7 of 1989 on Religious Courts, and the Compilation of Islamic Law, were comprehensively used as the legal basis for adjudication. The study concludes that Indonesian law has dominant authority in resolving mixed marriage divorce cases conducted and registered within Indonesian territory, ensuring legal certainty, justice, and protection of the parties’ rights within the national legal system.
Private International Law; Mixed Marriage; Divorce; Religious Court; Indonesian Law
Copyright (c) 2025 Elsa Nirwa Rizkyana, Qori’atul Hidayah, Diva Maharani Herlan Jaya, Kharisma Tsalsabila Anadila, Muhammad Haidhar Aufa, Angelina Pancawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Sosialisasi Tentang Peran Pendidikan dalam Menanggulangi Sikap Intoleransi di Sekolah
Intoleransi di sekolah, dipicu perbedaan agama, budaya, dan etnis, melemahkan kohesi sosial serta iklim belajar, diperburuk minimnya integrasi Pancasila (Setyadi et al., 2023). Penelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan menganalisis peran pendidikan menanggulangi intoleransi melalui sosialisasi interaktif berbasis Pancasila di SMAN 12 Pekanbaru. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, populasi seluruh siswa kelas 10 (30-40 orang) dengan sampel saturasi purposif. Instrumen mencakup presentasi PowerPoint, observasi, dokumentasi foto, dan lembar komitmen tulis; analisis data via reduksi tematik, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi. Hasil menunjukkan peningkatan kesadaran siswa terhadap bentuk intoleransi (misalnya, diskriminasi agama, stereotip rasial) serta komitmen inklusif. Kesimpulannya, sosialisasi interaktif Pancasila membangun toleransi berkelanjutan, meski perubahan perilaku jangka panjang perlu pemantauan lanjutan.
Intoleransi, Pendidikan Multikultural, Pancasila, Sosialisasi Sekolah, Toleransi
Copyright (c) 2025 Alisya Viviani Putri, Ananda Mulia Siregar, Ardvie Rahmat Kaisar, Nazwa Putri Ardini, Ilham Hudi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Batasan Normatif Penggunaan Pribadi dalam Penggandaan Lagu dalam Perspektif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta
Perkembangan teknologi digital telah menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap sistem perlindungan hak cipta lagu, terutama berkaitan dengan pengaturan penggandaan ciptaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut memberikan pengecualian atas kewajiban memperoleh izin dari pencipta, namun tidak disertai dengan perumusan batasan normatif yang tegas mengenai frasa “kepentingan pribadi”. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum, serta membuka ruang penyalahgunaan yang berimplikasi pada berkurangnya perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menafsirkan makna frasa kepentingan pribadi melalui pendekatan gramatikal serta perbandingan dengan pengaturan hak cipta di Jepang dan Jerman, sekaligus menilai dampaknya terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa kepentingan pribadi semestinya ditafsirkan secara restriktif, yaitu terbatas pada penggunaan yang bersifat individual, privat, tidak berorientasi pada kepentingan komersial, serta tidak menimbulkan dampak bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan penegasan dan penguatan batasan normatif dalam Undang-Undang Hak Cipta guna mewujudkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang proporsional dan adil bagi pencipta lagu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), calon legislatif, Pemilihan Umum Tahun 2024
Copyright (c) 2025 Arya Bagus Pratama (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Peran Partai Politik dalam Menetapkan Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Banyuasin)
Penelitian ini mengkaji peran partai politik dalam penetapan calon legislatif di tengah realitas politik daerah yang menunjukkan bahwa proses rekrutmen sering kali lebih dipengaruhi oleh kedekatan personal dengan elite partai, kapasitas logistik, dan popularitas lokal dibandingkan kualitas intelektual dan pengalaman organisasi. Penelitian ini berfokus pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banyuasin pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran PKB dalam proses penetapan calon legislatif serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan partai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh dari bakal calon legislatif, panitia, dan pengurus PKB Kabupaten Banyuasin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB melaksanakan proses penetapan calon legislatif melalui tahapan yang sistematis dan berurutan, mulai dari rekrutmen dan penjaringan terbuka, seleksi dan verifikasi administratif, uji kelayakan dan kepatutan, evaluasi elektabilitas, pembekalan dan sosialisasi, penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), verifikasi di KPU, hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Secara internal, PKB berpedoman pada AD/ART dengan memprioritaskan kader yang aktif, berintegritas, dan memiliki rekam jejak yang bersih. Secara eksternal, PKB mempertimbangkan aspirasi masyarakat, mendorong keterwakilan perempuan dan pemuda, serta memperhatikan dinamika dan relasi politik lokal guna memperkuat basis dukungan.
Copyright (c) 2025 Bunga Cahya Kamilah, Kun Budianto, Siti Anisyah Rasyid (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Legitimacy Of Artificial Intelligence Dashboard Management As A Financial Advisor Within The Indonesia Ministry Of Finance
The development of artificial intelligence has led the Indonesian Ministry of Finance to launch an innovation called Artificial Intelligence for Financial Advisor (AIFA) to improve financial management by local governments throughout Indonesia. The research method used a normative legal approach with a literature study. The primary legal materials used include Law Number 17 of 2003, Law Number 1 of 2004, Presidential Regulation Number 95 of 2018, and Government Regulation Number 71 of 2019. Secondary legal materials include books, scientific articles, and official publications. The analysis was conducted using descriptive analysis. The results of the study show that the AIFA Dashboard has initial legitimacy through the Electronic-Based Government System or Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) framework and the principles of state financial management, but there are no specific regulations that directly regulate artificial intelligence in the bureaucracy. As a result, there are still regulatory gaps related to transparency, accountability, and the determination of legal responsibility for system analysis errors. System errors also have the potential to cause financial losses and weaken the accuracy of local government fiscal data. The implications of this study conclude that it is necessary to establish specific regulations, strengthen accuracy standards, improve data security, and clarify the division of responsibilities to ensure that the use of AI in the public sector is safe, accountable, and responsible.
Copyright (c) 2025 Diah Ayu Suciyati Prihatining, Elsa Nirwa Rizkyana, Qori`atul Hidayah, Rawza Shamima, Wardah Yuspin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Negara, Investasi, dan Hak Atas Tanah: Analisis Kritis terhadap Implikasi UU Cipta Kerja terhadap Masyarakat Adat dan Lokal
Permasalahan agraria di Indonesia merupakan isu kompleks yang mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Tanah memiliki nilai strategis sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat, terutama petani, masyarakat adat, dan komunitas lokal. Dalam konteks globalisasi dan arus investasi, negara melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan deregulasi sektor pertanahan, termasuk perubahan signifikan terhadap UUPA 1960. Penyederhanaan perizinan, perpanjangan hak atas tanah hingga 95 tahun, serta digitalisasi sistem OSS menjadi sorotan utama. Artikel ini mengkaji secara kritis dinamika politik agraria Indonesia dan keterkaitannya dengan kerangka hukum investasi, dengan pendekatan hukum normatif-kritis dan sosio-legal. Temuan menunjukkan bahwa meski reformasi hukum memberikan kepastian bagi investor, namun berisiko memperlemah perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki bukti formal kepemilikan tanah. Kebijakan ini berpotensi menjadi instrumen eksklusi, mendorong marjinalisasi, kriminalisasi, serta hilangnya hak-hak komunal. Konflik agraria meningkat, dengan dominasi kepentingan korporasi dan minimnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan agraria berbasis keadilan sosial, dengan menempatkan reforma agraria sejati sebagai prioritas pembangunan hukum nasional.
Copyright (c) 2025 Fx Eka Delon Putra Prasetiya (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Non-Keuangan Syariah: Studi Sertifikasi Halal dan Labelisasi Produk
Studi ini mengeksplorasi kepastian hukum serta perlindungan konsumen dalam sektor non-keuangan syariah melalui sertifikasi halal dan pelabelan produk di Indonesia. Indonesia, yang memiliki mayoritas penduduk muslim sebesar 87,2% dari total populasi, memiliki potensi besar dalam ekonomi halal dan berada di peringkat ketiga global dalam industri halal setelah Malaysia dan Arab Saudi. Namun, kemajuan ini menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaan sertifikasi halal yang memengaruhi kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan perlindungan konsumen Muslim. Masalah tersebut mencakup ketidakjelasan dalam prosedur, kebijakan yang tidak pasti, minimnya pengawasan, serta perbedaan pemahaman antara lembaga sertifikasi dan pelaku usaha. Studi ini mengaplikasikan metode yuridis normatif dengan pendekatan kajian pustaka terhadap peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, serta analisis pelaksanaan sertifikasi halal di sektor kuliner, kosmetik, pariwisata halal, dan logistik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kepastian hukum sudah memiliki dasar yang kuat lewat regulasi formal dan lembaga BPJPH, MUI, dan LPH dengan dua skema sertifikasi, yaitu reguler dan self-declare. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan tetap mengalami kendala struktural dan teknis seperti minimnya pengawasan setelah sertifikasi, rendahnya tingkat pemahaman halal di kalangan pelaku UMKM, terbatasnya jumlah auditor halal, biaya sertifikasi yang tinggi, dan lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Kasus Ayam Widuran di Surakarta pada 2025 menunjukkan adanya perbedaan besar antara peraturan dan praktik aktual dalam melindungi konsumen terhadap produk pangan tanpa kemasan. Studi ini menganjurkan penguatan sinergi antar lembaga, peningkatan pendidikan dan bimbingan bagi pelaku usaha serta konsumen, digitalisasi sistem pengawasan yang terintegrasi, penegakan hukum yang lebih ketat, serta pelaksanaan yang efektif dari Masterplan Industri Halal Indonesia 2023-2029 guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang optimal dalam ekosistem bisnis non-keuangan syariah di Indonesia.
Kepastian Hukum, Perlindungan Konsumen, Sertifikasi Halal
Copyright (c) 2025 Diva Maharani Herlan Jaya, Karen Saleha Makadina, Diana Setiawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Dinamika Representatif pada Fit and Proper Test Calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI: Studi Kasus Putusan Alimin Sujono
Fit and proper test calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI merupakan mekanisme konstitusional untuk menjamin integritas yudisial, namun sering memunculkan persoalan rasionalitas keputusan dan independensi kehakiman. Penelitian ini menganalisis dinamika representatif dalam penolakan calon Alimin Sujono melalui kerangka representasi politik dan etika kelembagaan. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, populasi mencakup proses Komisi III dengan sampel purposive kasus Alimin Sujono. Instrumen terdiri dari observasi partisipan selama magang empat bulan, analisis dokumen, dan pemberitaan media, dianalisis melalui triangulasi sumber dan reduksi tematik. Hasil menunjukkan nol suara persetujuan akibat fokus berlebih pada putusan pidana mati perkara Sambo, absennya evaluasi komprehensif, dominasi budaya senioritas, serta transparansi prosedural tanpa justifikasi substantif. Kesimpulan menegaskan lemahnya representasi substantif yang merusak legitimasi demokratis dan independensi yudisial, dengan rekomendasi standar penilaian terukur.
Fit And Proper Test, Independensi Yudisial, Representasi Politik, Budaya Senioritas, Seleksi Hakim Agung
Copyright (c) 2025 Angelica Albina Pagnozzi, Shanty Kartika Dewi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
This study explores legal certainty and consumer protection in the non-financial sharia sector through halal certification and product labeling in Indonesia. Indonesia, which has a Muslim population of 87.2% of its total population, has great potential in the halal economy and ranks third globally in the halal industry after Malaysia and Saudi Arabia. However, this progress faces serious challenges in the implementation of halal certification, which affects legal certainty for businesses and the protection of Muslim consumers. These issues include unclear procedures, uncertain policies, minimal supervision, and differences in understanding between certification bodies and businesses. This study applies a normative juridical method with a literature review approach to relevant regulations such as Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, Government Regulation Number 42 of 2024, and an analysis of halal certification implementation in the culinary, cosmetics, halal tourism, and logistics sectors.
Copyright (c) 2025 diva-herlan herlanjaya, karen makadina, diana setiawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Menurut Hukum Perdata Internasional dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 : Studi Kasus Perkawinan Antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz
Globalisasi meningkatkan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), menciptakan isu hukum kompleks dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), khususnya status kewarganegaraan anak saat perkawinan dibatalkan karena cacat administratif. Penelitian ini menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pada kasus Jessica Iskandar-Ludwig Franz (Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel). Menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan, populasi meliputi peraturan nasional dan yurisprudensi terkait, sampel purposif pada UU No. 1/1974, UU No. 12/2006, dan putusan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, tersier dianalisis deskriptif-analitis melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil menunjukkan UU No. 12/2006 efektif melindungi kewarganegaraan ganda anak melalui ius sanguinis ibu WNI meskipun perkawinan batal, menyeimbangkan lex patriae, ordre public, dan kepentingan terbaik anak. Pembatalan perkawinan tidak memengaruhi hubungan keperdataan orang tua-anak, dibuktikan tes DNA. Kesimpulan menyatakan undang-undang mencegah statelessness namun memerlukan studi implementasi empiris.
Hukum Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran, Hukum Perdata Internasional, Status Anak, Pencegahan Statelessness
Copyright (c) 2025 Raisya Castra Anggraini, Anisa Normalinda, Salwaa Syifaa Da’aniah, Nur Endah Sugiati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Telah Kritis Konstruksi Identitas Korban Perundungan Digital dalam Ruang Hampa Sosial
Perundungan digital pada siswa SMP mengancam konstruksi identitas dalam ruang hampa sosial yang rentan, dengan prevalensi 45,35% korban di Indonesia. Penelitian ini mengkaji kritis dan mencegah dampaknya melalui sosialisasi berbasis Participatory Action Research (PAR) di SMPN 37 Pekanbaru dengan keterlibatan aktif siswa. Pendekatan kualitatif menggunakan purposive sampling siswa kelas 7-9 (n≈50), instrumen berupa presentasi digital, pre/post-test, diskusi interaktif, dan permainan edukatif. Analisis data menerapkan triangulasi tematik dan statistik deskriptif perubahan pengetahuan. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pengenalan 15 bentuk perundungan digital, kesadaran dampak identitas, keterampilan perlindungan diri, dan mekanisme pelaporan, membuktikan efektivitas PAR untuk literasi digital. Kesimpulannya, intervensi kolaboratif universitas-sekolah membangun lingkungan digital resilien meskipun terbatas skala sesi tunggal.
Kajian Kritis, Konstruksi Identitas, Participatory Action Research, Perundungan Digital, Sosialisasi Anti-bullying
Copyright (c) 2025 Uswatun Hasanah Sani, Tania Dwi Syahara, Olivia Nazwa Zaharani, Zulayka Rahma Natasya Putri , Anugrah Yolanda, Intan Indah Cahyani, Ilham Hudi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Hukum Investor Pada Surat Berharga Digital Syariah di Indonesia: Tantangan Regulasi dan Implementasi
Penelitian ini menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi investor pada efek digital berbasis syariah di Indonesia dengan menitikberatkan pada tantangan regulasi dan praktik implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan investor terbagi ke dalam bentuk preventif dan represif yang mengintegrasikan hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS), lemahnya koordinasi antarlembaga yang berwenang (OJK, DSN-MUI, dan BASYARNAS), serta belum optimalnya penegakan keamanan digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengajuan model integratif yang mengharmonisasikan kepatuhan syariah, sinergi regulasi, dan keamanan teknologi sebagai satu kerangka terpadu untuk perlindungan investor yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kompetensi DPS, peningkatan koordinasi dan harmonisasi regulasi antarlembaga, serta pengembangan kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap inovasi teknologi dalam keuangan syariah.
Copyright (c) 2025 Diana Setiawati, Ridho Tri Wicaksono , Aditya Yogi Kurniawan, Fathur Rohman Dani Prasetyo, Shodiq Abdul Lathif Majid, Muhammad Ilham Fadhila , Andika Rakaputra Purnomo (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Sosialisasi Tentang Kekerasan Seksual pada Remaja Sekolah Menengah Pertama
Kekerasan seksual pada remaja merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial korban, khususnya pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada pada fase perkembangan rentan. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan upaya edukasi dan pencegahan kekerasan seksual melalui kegiatan sosialisasi kepada siswa SMPN 23 Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan partisipasi aktif siswa melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, permainan edukatif, serta evaluasi melalui pre- test dan post-test. Materi sosialisasi mencakup pengertian kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, upaya pencegahan, serta kerangka hukum yang melindungi korban, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap bentuk dan dampak kekerasan seksual serta kemampuan untuk melakukan perlindungan diri dan pelaporan. Kegiatan ini menegaskan bahwa edukasi preventif yang sistematis dan kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan institusi pendidikan tinggi sangat penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Copyright (c) 2025 Nadira Diva Magrina, Helena Dwi Saskia, Muhammad Rizky Arya Sena Morata, Samuel Calvin Sitompul, Ilham Hudi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Kekuatan Pijakan Normatif Ketentuan Zakat terhadap Aset Digital sebagai Instrumen Keadilan Sosial dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional
Perkembangan pesat teknologi digital telah menghadirkan bentuk kekayaan baru, seperti cryptocurrency dan digital gold, yang menimbulkan tantangan hukum dan fiqh terkait status hukumnya sebagai objek zakat. Jurnal ini bertujuan untuk menelaah pijakan normatif ketentuan zakat terhadap aset digital dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode konseptual dan studi peraturan perundang-undangan guna menggali dasar hukum dan aturan fiqh yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa aset digital memenuhi kriteria harta yang wajib dizakati berdasarkan prinsip qiyas terhadap emas dan perak dalam hukum Islam. Sementara itu, dalam ranah hukum nasional, meskipun aset digital belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 40/DSN-MUI/X/2021 serta pedoman operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan pijakan legitimasi yang sah secara praktik. Dengan demikian, penerapan zakat atas aset digital bukan hanya memenuhi aspek kepatuhan syariah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen aktualisasi keadilan sosial yang efektif di era ekonomi digital modern. Studi ini menyimpulkan pentingnya pengembangan regulasi yang jelas terkait zakat aset digital untuk mendukung pemberdayaan umat dan pemerataan kesejahteraan sosial.
Copyright (c) 2025 Muhammad Iqbal Maulana, Ilham Saputra Hasibuan, Izzul Islami, Sawitri Yuli Hartati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Peran Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian SengketaInternasional: Studi Kasus Konflik Antara Sudan Selatan dan Sudan Utara
Konflik berkepanjangan antara Sudan Utara dan Sudan Selatan berakar pada marginalisasi politik, ketimpangan ekonomi, perbedaan etnis dan agama, serta perebutan sumber daya alam yang berdampak luas terhadap stabilitas kawasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian sengketa internasional antara kedua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui penelaahan buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi PBB yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan Piagam PBB, khususnya Bab VI dan Bab VII, serta berperan aktif melalui pembentukan misi perdamaian seperti UNISFA, UNMIS, UNMISS, dan UNAMID. Kesimpulannya, PBB telah berkontribusi signifikan dalam mendorong perdamaian dan stabilitas di Sudan dan Sudan Selatan, meskipun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan politik dan struktural.
Copyright (c) 2025 Amanda Dewi Ariesta, Dina Alya Maisan, Alya Putri, Anisa Normalinda, Fredella Mu’alimah Al Farabi, Salwaa Syifaa Da'aniah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Konsumen pada Layanan Spinjam dalam Perspektif Tanggung Jawab Platform dan Undang-Undang
Perkembangan teknologi finansial yang cepat, terutama yang terhubung dengan layanan seperti Shopee Pinjam dan Shopee PayLater, telah mempermudah akses kredit untuk masyarakat. Namun, hal ini juga membawa risiko bagi konsumen, termasuk penyalahgunaan data pribadi, kurangnya transparansi mengenai bunga, dan praktik penagihan yang tidak etis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online, tanggung jawab platform digital, dan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode berbasis perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum yang dianalisis mencakup Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 22/2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi dasar utama, undang-undang tersebut masih kurang memadai untuk menyelesaikan isu-isu spesifik digital seperti perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, dukungan dari UU Perlindungan Data Pribadi dan regulasi teknis Otoritas Jasa Keuangan sangat diperlukan. Platform seperti Shopee memiliki kewajiban hukum untuk memastikan transparansi informasi, keamanan data, dan proses penagihan yang etis. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi dalam pengawasan melalui sistem perizinan sebelum operasi dan pelaporan berkala saat operasional, meskipun masih terdapat tantangan dalam infrastruktur pengawasan.
Copyright (c) 2025 Reyvina Ardhianezza, Muhammad Ryan Permata Zen, Qurrota A’Yuni Fahrunnisa, Hillan Rusydha Fazha, Muhammad Fawwas Akbar, Amanda Dewi Ariesta (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Wakaf Tidak Bisa Ditarik Kembali: Telaah Normatif Asas Personalitas Keislaman kasus Gamong dan Pekanbaru
Praktik wakaf lisan masih lazim terjadi di Indonesia dan kerap menimbulkan persoalan hukum karena tidak didukung bukti administratif seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW). Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan wakaf lisan menurut hukum Islam dan hukum nasional serta membandingkan perlindungan hukumnya melalui studi kasus Musala Darul Anwar Gamong dan kasus sengketa wakaf di Pekanbaru tahun 2025. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf lisan tetap sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat wakaf, tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai dalam sistem hukum nasional tanpa adanya AIW. Kasus Gamong memperlihatkan bahwa pengadilan dapat mempertahankan fungsi sosial tanah wakaf meskipun tanpa AIW, sedangkan kasus Pekanbaru menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap wakaf tetap dapat terjadi meskipun telah terdaftar secara resmi. Kesimpulannya, perlindungan wakaf tidak cukup hanya mengandalkan aspek administratif, tetapi memerlukan penguatan budaya hukum, profesionalisme nadzir, dan penerapan asas personalitas keislaman dalam menyelesaikan sengketa.
Copyright (c) 2025 Mahdan, Dimas Avthar Hadi, Muhammad Iqbal Maulana, Sawitri Yuli Hartati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunggung
Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mengurangi kerentanan sosial-ekonomi di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program BLT-DD di Desa Pasirtangkil, Kecamatan Warunggunung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, melibatkan informan kunci seperti kepala desa, perangkat desa, dan rumah tangga penerima manfaat. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT-DD di Desa Pasirtangkil secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Efektivitas program tercermin dalam proses penetapan rumah tangga penerima melalui mekanisme musyawarah desa dan berdasarkan kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Selain itu, sosialisasi program yang dilakukan oleh pemerintah desa turut berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan, kriteria, dan mekanisme penyaluran BLT-DD. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk alokasi Dana Desa yang terbatas dan fakta bahwa beberapa warga telah menerima program bantuan sosial lainnya, yang mempengaruhi optimalisasi distribusi BLT-DD. Oleh karena itu, pembaruan data secara rutin, penguatan koordinasi antar pihak terkait, dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program BLT-DD di masa depan.
Copyright (c) 2025 Mohamad Rafi Firdaus, Siti Asmaul Husna (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Pengembangan Teknologi Bioenergi dari Limbah Pertanian
Limbah pertanian merupakan sumber biomassa yang melimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Peningkatan kebutuhan energi dan penurunan ketersediaan bahan bakar fosil mendorong perlunya pengembangan teknologi bioenergi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan desain studi kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi literatur terstruktur. Data dikumpulkan dari jurnal nasional dan internasional yang relevan melalui pencarian di Google Scholar, diikuti dengan analisis konten untuk mengidentifikasi potensi biomassa, teknologi konversi, serta faktor penghambat pengembangan bioenergi. Penelitian ini menghadirkan sintesis komprehensif mengenai integrasi teknologi bioenergi modern (gasifikasi, pirolisis, fermentasi, dan anaerobic digestion) dengan konteks limbah pertanian Indonesia, serta menawarkan model pengembangan yang belum dibahas secara mendalam pada penelitian sebelumnya. Hasil studi menunjukkan bahwa limbah pertanian seperti jerami padi, sekam padi, dan tongkol jagung memiliki nilai energi yang tinggi dan dapat dikonversi menjadi biogas, biochar, bioetanol, dan pellet biomassa. Namun adopsi teknologi masih terkendala oleh rendahnya kapasitas petani, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya dukungan kebijakan teknis. Pengintegrasian teknologi yang tepat terbukti mampu meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi karbon, serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pertanian. Pengembangan teknologi bioenergi dari limbah pertanian memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan energi dan keberlanjutan lingkungan. Diperlukan strategi penguatan teknologi, peningkatan literasi energi terbarukan, dan dukungan kebijakan terpadu untuk mempercepat implementasinya.
Copyright (c) 2025 Arief Budiono, Fathur Rohman Dani Prasetya, Shodiq Abdul Lathif Majid, Danindra Arfian Putra Perdana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Hukum Bisnis Syariah terhadap Praktik Buy Now Pay Later (BNPL) pada Layanan Fintech Shopee Paylater
Praktik Buy Now Pay Later (BNPL) pada layanan Shopee PayLater dalam perspektif hukum bisnis syariah. Layanan BNPL memberikan kemudahan bagi konsumen untuk bertransaksi dengan sistem pembayaran yang ditunda, namun menimbulkan persoalan hukum terkait unsur riba, gharar, dan ketidakjelasan akad. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian praktik Shopee PayLater dengan prinsip hukum bisnis syariah serta mengidentifikasi potensi pelanggaran dan alternatif pembiayaan sesuai prinsip ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis literatur terhadap fatwa DSN-MUI, Al-Qur’an, dan peraturan OJK terkait fintech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Shopee PayLater belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena masih mengandung unsur bunga, ketidakjelasan akad, dan risiko etika konsumtif. Model pembiayaan berbasis akad murabahah, ijarah muntahiya bittamlik, atau qardh al-hasan direkomendasikan sebagai alternatif yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai maqashid syariah.
Copyright (c) 2025 Ivan Dwi Kurniawan, Burhannudin Lopa, Fauzan Adhima , Danindra Arfian Putra Perdana, Muhammad Naufal Nabil Aufa, Bisma Halyla Syifa Pramuji, Diana Setiawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Konflik Israel Palestina Terhadap Pelanggaran Gencatan Senjata Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Keluarga Islam
Penelitian ini menganalisis pelanggaran gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina dari perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Keluarga Islam, berakar pada Zionisme sejak 1895, Deklarasi Balfour 1917, dan pelanggaran berulang seperti kesepakatan Gaza Januari 2025. Tujuan utama adalah mengungkap kegagalan struktural perlindungan sipil akibat ketidakseimbangan kekuatan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan normatif yuridis melalui studi pustaka, dengan populasi seluruh dokumen hukum pasca-1948 terkait konflik dan sampel purposif 10 sumber inti ber-DOI aktif (2021-2025). Instrumen meliputi dokumen primer (Piagam PBB, Resolusi 242/338) dan sekunder dari Google Scholar; analisis data kualitatif deskriptif dengan triangulasi sumber, content analysis, serta interpretasi hermeneutik. Hasil menunjukkan pelanggaran HHI berulang (Aturan 3, 38) seperti serangan Masjid Al-Aqsa dan pembunuhan Razan al-Najjar, kegagalan implementasi R2P, serta pelanggaran prinsip Al-Ma'idah:32 yang mempertahankan gencatan senjata sementara tanpa otoritas Hobbesian. Kesimpulannya, perdamaian komprehensif memerlukan reformasi PBB dan program rehabilitasi keluarga berbasis hukum Islam.
Ceasefire Violations, Gaza Conflict, International Humanitarian Law, Israel-Palestine, R2P Doctrine
Copyright (c) 2025 Muhammad Syauqi Alfariza (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan dan Prosedur Hukum Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga(KDRT)
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Rendahnya kesadaran hukum, stigma sosial, serta lemahnya implementasi regulasi menyebabkan korban, khususnya perempuan, belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT serta prosedur dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh dalam penanganan kasus KDRT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban KDRT meliputi perlindungan preventif dan represif, hak atas pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, serta perlindungan sementara oleh aparat penegak hukum. Selain jalur litigasi, penyelesaian melalui mediasi penal dan pendekatan keadilan restoratif juga diterapkan dalam praktik. Kesimpulannya, efektivitas perlindungan korban KDRT memerlukan penguatan koordinasi lembaga, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan keberpihakan nyata aparat penegak hukum terhadap korban.
Copyright (c) 2025 Hanifa Khoirunnisa, Desyana Aqirtasari, Nayla Widya Agustin, Shuci Ridzkchieani, Davina Nisrinaila Intan Prasetya, Rey Ivana Sugiyanto (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap MotivasiBelajar Mahasiswa Selama Pandemi Covid-19
The COVID-19 pandemic forced Indonesian higher education to adopt online learning, significantly impacting student motivation at Universitas Muhammadiyah Surakarta's Faculty of Law. This study aims to analyze the effects of online learning on student learning motivation and develop effective strategies. Employing a normative juridical-empirical approach through qualitative descriptive library research, the population comprised all Faculty of Law students during 2020-2022, with purposive sampling of 20-30 representative secondary documents. Instruments included educational policy documents and peer-reviewed journals, analyzed via qualitative content analysis with data reduction, presentation, and conclusion drawing using NVivo software. Findings reveal dual impacts: negative effects from infrastructure limitations, reduced social interaction, and excessive assignments lowered motivation, while flexibility fostered independence and intrinsic motivation among adaptive students. Conclusions recommend interactive platforms, varied media, balanced workloads, psychosocial support, and recognition to sustain hybrid learning effectiveness post-pandemic.
COVID-19, Learning Motivation, Online Learning, Student Adaptation, Teaching Strategies
Copyright (c) 2025 Della puspitasari, Berliana putri romadhani, Muhammad Ramadhan Widiyawan, Khalid Wahid Affandi, Ardaffa Riezar Rivellino, Arief Budiono (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0