Jurnal Cendekia Hukum Indonesia adalah jurnal ilmiah yang mempublikasikan penelitian di bidang hukum dan ilmu politik, dengan fokus pada analisis hukum positif, hukum Islam, kebijakan publik, serta perkembangan teori dan praktik hukum di Indonesia dan dunia. Jurnal ini bertujuan menjadi wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk berbagi gagasan serta temuan ilmiah yang inovatif dan relevan. Setiap artikel yang diterbitkan telah melalui proses peer review guna memastikan kualitas dan kontribusi akademik yang tinggi. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober, serta menerima artikel dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Topik yang dibahas mencakup hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum Islam, hukum internasional, serta berbagai aspek ilmu politik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, kebijakan publik, demokrasi, dan hubungan internasional. Journal Title : Jurnal Cendekia Hukum Indonesia Initials : JCHI Frequency : April dan Oktober E-ISSN : 3090-6229 Chief Editor : Sarah Qosim, M.H (Universitas Muhammadiyah Palembang) DOI Prefix : 10.71417 Publisher : Pustaka Cendekia Publisher Under Yayasan Pendidikan Genlita Accreditation : ISSN MoU : Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin INDEXED : Kerja Sama :
Ilusi Persetujuan (Consent Illusion) dalam Kebijakan Privasi Digital: Tinjauan Hukum terhadap Validitas Persetujuan Pengguna
Perkembangan teknologi digital meningkatkan penggunaan kebijakan privasi sebagai dasar persetujuan pemrosesan data pribadi pengguna. Dalam praktiknya, persetujuan sering diberikan hanya melalui tindakan klik “I Agree” tanpa pemahaman memadai terhadap isi kebijakan privasi. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai validitas persetujuan pengguna, khususnya terkait prinsip informed consent. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep persetujuan (consent) dalam hukum dan praktik digital, mengkaji apakah persetujuan pengguna telah memenuhi prinsip informed consent, serta menilai validitas hukumnya menurut hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur akademik terkait perlindungan data pribadi dan persetujuan digital. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap praktik kebijakan privasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan dalam kebijakan privasi digital pada umumnya belum memenuhi prinsip informed consent. Persetujuan cenderung bersifat formalistik karena pengguna tidak memahami isi kebijakan privasi, ditambah adanya praktik manipulatif seperti dark patterns. Dalam perspektif hukum Indonesia, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keabsahan persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan perlindungan pengguna dalam sistem digital.
Copyright (c) 2026 Elysa Putri Rahmawati, Putri Nurhandayani, Dimas Pramodya Dwipayana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Integrasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Regulasi Indonesia melalui Harmonisasi Prinsip Syariah dan Hukum Positif
Penelitian ini mengkaji integrasi hukum ekonomi syariah dalam sistem regulasi Indonesia melalui upaya harmonisasi antara prinsip syariah dan hukum positif. Perkembangan ekonomi syariah yang semakin luas menuntut adanya regulasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan etika dalam aktivitas ekonomi. Permasalahan utama terletak pada adanya kesenjangan antara norma syariah yang bersifat normatif-religius dengan hukum positif yang formal-administratif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum ekonomi syariah telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi, struktur, maupun kultur hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan harmonisasi melalui sinkronisasi antara fatwa, regulasi, serta kelembagaan agar hukum ekonomi syariah dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.
hukum ekonomi syariah, harmonisasi, hukum positif, regulasi, kemaslahatan
Copyright (c) 2026 Putri Junita, Cut Anastasya Nurul Hilal, Marsya Ainun Kholila, Anita Raharjayanti, Baidhowi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Implementasi Mini Mall Pelayanan Publik (MMPP) terhadap Efektivitas dan Kualitas Layanan Administrasi di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
Pelayanan publik merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, pelayanan administrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti prosedur yang rumit, pelayanan yang lambat, kurangnya transparansi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Sebagai upaya reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghadirkan Mini Mall Pelayanan Publik (MMPP) di Kecamatan Sukodono yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan administrasi melalui sistem pelayanan terpadu berbasis integrasi layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi MMPP dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan administrasi di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan MMPP. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MMPP mampu meningkatkan efektivitas pelayanan melalui kemudahan akses layanan, efisiensi waktu, dan sistem pelayanan terpadu dalam satu lokasi. Kualitas pelayanan juga mengalami peningkatan yang terlihat dari sikap petugas yang lebih responsif dan ramah kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan MMPP masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum optimal, serta integrasi sistem digital antarinstansi yang masih terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi MMPP di Kecamatan Sukodono telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan kualitas pelayanan administrasi, meskipun masih diperlukan pengembangan berkelanjutan terutama pada aspek digitalisasi pelayanan, koordinasi antarinstansi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Copyright (c) 2026 Bunga Fryscilla Fedora Nadeak, Amalia Ramandhani, Angelina Bunga Pertiwi, Azizah Laila Zahro, Meirinawati, Trenda Aktiva Oktariyanda (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Tata Kelola Keamanan Siber di Perusahaan Swasta Indonesia: Studi Kasus PT Bawi Kameloh Sukses Mandiri
Penelitian ini membahas tata kelola keamanan siber di perusahan swasta Indonesia, dengan fokus pada PT Bawi Kameloh Sukses Mandiri. Keamanan siber menjadi krusial dalam operasional administrasi perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan surat-menyurat, laporan stok dan keuangan, serta dokumen ekspor-impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keamanan siber, praktik operasional, serta pemahaman dan kesadaran manajemen puncak dalam menjaga keamanan data perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan jajaran manajemen dan puncak, serta analisis dokumen internal perusahaan. Analisis menggunakan teori Cyber Security Governance, dengan memperhatikan praktik keamanan siber berdasarkan regulasi nasional dan standar internasional, seperti ISO 27001. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bawi Kameloh Sukses Mandiri telah menerapkan berbagai praktik keamanan siber, termasuk prosedur akses data, enkripsi dokumen, dan pelatihan kesadaran siber untuk manajemen. Namun, tantangan signifikan tetap ada, seperti keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada sistem digital pihak ketiga, dan variasi pemahaman antar unit terkait protokol keamanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan tata kelola keamanan siber sangat bergantung pada integrasi kebijakann formal, pelatihan rutin, dan pemantauan berkelanjutan, sehingga perusahaan dapat meminimalkan risiko kebocoran data dan gangguan operasional.
Copyright (c) 2026 Sinta Yunira, Miftahul Ulum (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Evaluasi Kebijakan Layanan Transportasi Umum Surabaya Bus di Kota Surabaya
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan layanan transportasi Umum Suroboyo Bus di Kota Surabaya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Suroboyo Bus berhasil menarik minat masyarakat dan berkontribusi terhadap pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, layanan ini masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan utama meliputi kondisi armada yang belum optimal, fasilitas halte yang tidak sesuai standar, sistem pembayaran cashless yang menyulitkan sebagian pengguna, serta belum adanya jalur khusus bus yang menyebabkan keterlambatan. Evaluasi berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan awal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh agar layanan transportasi publik di Surabaya lebih inklusif, nyaman, dan berkelanjutan.
Policy evaluation, public transportation, Suroboyo Bus
Copyright (c) 2026 Wanda Dwi Nur Aisyah, Weni Rosdiana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Digital pada Aplikasi “KantorKU” di Pemerintah Kota Surabaya
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik yang menggunakan teknologi digital dalam konteks e-government melalui pemanfaatan aplikasi KantorKu di Pemerintah Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi KantorKu sebagai bagian dari e-government telah meningkatkan efektivitas pelayanan publik internal. Hal ini terlihat dari meningkatnya kecepatan layanan, kemudahan akses, serta transparansi dalam pelaporan dan pemantauan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Integrasi dari ratusan aplikasi menjadi satu platform juga berkontribusi pada efisiensi kerja dan penyederhanaan proses birokrasi. Namun, efektivitas yang dicapai masih belum sepenuhnya optimal karena masih ada kendala teknis seperti gangguan sistem dan keterlambatan dalam mengakses data, serta kendala terkait sumber daya manusia, yaitu perbedaan tingkat literasi digital di antara para pegawai. Oleh karena itu, implementasi aplikasi KantorKu sebagai bentuk e-government dapat dianggap cukup efektif dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik internal, tetapi masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar dapat mencapai kinerja yang optimal dan berkelanjutan.
e-government, pelayanan publik digital, efektivitas, KantorKu, ASN
Copyright (c) 2026 Nur Wahdatunnisa, Alexandria Safa Amanda, Jiwa Gaby Sahira Anindya, Ratu Mutiara Azzah, Adha Rohmah Fifiandari, Trenda Aktiva Oktariyanda (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan dalam Perjanjian Bisnis
Hubungan perjanjian dalam praktik hukum sering menimbulkan permasalahan ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan bagaimana konsep perbuatan melawan hukum dalam hubungan perjanjian serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian dan mengkaji upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kajian literatur yang berkaitan dengan hukum perjanjian serta doktrin perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu tindakan dalam hubungan kontraktual dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat dilakukan melalui tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna mewujudkan kepastian dan keadilan dalam hubungan kontraktual.
Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Hukum
Copyright (c) 2025 Fadilah Salsabilah, Dwi Vanessa Adellia, Sri Handayani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen pada Model Transaksi Pre-Order Melalui Media Sosial Instagram
Pelaksanaan jual beli secara online salah satu yang diminati oleh masyarakat yaitu media Instagram, dimana konsumen dapat mengumpulkan berbagai informasi mengenai barang yang hendak dibeli dan membandingkan harga dari berbagai wilayah sehingga dapat memudahkan dalam pembelian barang tersebut. Dalam penerapannya, perniagaan elektronik atau e-commerce tidak harus bertatap muka atau bertemu pada saat melakukan transaksi tersebut. Perniagaan elektronik memiliki syarat dan ketentuan yang lebih rumit dibandingkan dengan perdagangan biasanya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang hak konsumen dalam menjalankan perniagaan/perdagangan. Permasalahan yang sering terjadi pada transaksi melalui media Instagram sangat beragam sehingga perlu perhatian khusus dalam memberikan kenyamanan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Konsumen dalan Transaksi Elektronik Melalui Instagram. Rumusan masalah dalam penulisan ini mengenai bentuk pelanggaran hak konsumen yang dialami oleh konsumen online shop, sertatransaksi elektronik melalui media Instagram dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.
Copyright (c) 2025 Ita Erlita, Fendi Satyawan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Klausul Hardship dalam Instrumen Hukum Kontrak Internasional dan Implikasinya terhadap Praktik Hukum Kontrak di Indonesia
Salah satu fenomena yang muncul dalam lingkup hukum kontrak internasional adalah penggunaan hardship di saat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam kontrak. Penggunaan hardship ini berbeda dengan force majeure, baik dari penyebabnya maupun akibat hukumnya. Namun, saat ini di Indonesia, belum ada pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai hardship, sementara di ruang lingkup hukum internasional, sudah ada UPICC dan CISG yang mengaturnya. Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji dari bagaimana pengaturan hardship dalam berbagai instrumen hukum kontrak internasional dan implikasi penerapan hardship dalam praktik hukum kontrak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian, ditemukan perbedaan mendasar dari konsep hardship dengan force majeure dan pengaturannya berdasarkan UPICC dan CISG, beserta implementasi dari hardship di pengadilan Indonesia dan perkembangannya sejak pandemi Covid-19.
Copyright (c) 2025 Revaldi Athalla Jacob Irawan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) terhadap Barang yang Tidak Sesuai Deksripsi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada meningkatnya aktivitas perdagangan melalui platform marketplace, termasuk penggunaan metode pembayaran Cash on Delivery (COD) yang dinilai lebih aman karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi permasalahan, seperti ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsi yang ditawarkan oleh penjual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi COD serta upaya penyelesaian apabila barang yang diterima tidak sesuai deksripsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk serta berhak mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi COD telah diatur secara normatif, namun masih diperlukan peningkatan kesadaran hukum, pengawasan, dan tanggung jawab dari para pihak agar hak-hak konsumen dapat terlindungi secara optimal.
Copyright (c) 2025 Salsabila, Tiara Puspa Ningtias, Sri Handayani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa terhadap Risiko Gagal Bayar oleh Perusahaan Asuransi: Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa terhadap risiko gagal bayar oleh perusahaan asuransi serta mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus gagal bayar dalam industri asuransi yang menimbulkan kerugian bagi pemegang polis serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perasuransian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi pemegang polis telah diatur dalam berbagai regulasi, namun dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Risiko gagal bayar disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya tata kelola perusahaan, kesalahan investasi, dan kurangnya transparansi. OJK sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam perlindungan preventif dan represif, tetapi efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengawasan dan intervensi terhadap perusahaan bermasalah. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan efektivitas pengawasan oleh OJK, serta perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa guna menjamin perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pemegang polis asuransi jiwa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perasuransian serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di sektor jasa keuangan.
perlindungan hukum, asuransi jiwa, gagal bayar, Otoritas Jasa Keuangan, pemegang polis.
Copyright (c) 2026 Aditya Yogi Kurniawan, Fathur Rohman Dani Prasetyo, Shodiq Abdul Lathif Majid, Muhammad Ilham Fadhila, Andika Rakaputra Purnomo Adi, Danindra Arfian Putra Perdana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Hukum Nasabah Korban Pembobolan Rekening melalui Social Engineering di Era Open Banking
Perkembangan open banking di Indonesia membawa kemudahan akses layanan keuangan digital sekaligus meningkatkan risiko kejahatan siber, khususnya social engineering. Kejahatan ini memanfaatkan manipulasi psikologis untuk memperoleh informasi autentikasi nasabah seperti PIN, kata sandi, dan kode OTP, sehingga mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi nasabah korban pembobolan rekening melalui social engineering serta pertanggungjawaban hukum bank dalam era open banking berdasarkan regulasi perbankan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah bersifat dualistik, meliputi perlindungan preventif melalui kewajiban bank menerapkan sistem keamanan siber yang memadai berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023, serta perlindungan represif berupa mekanisme ganti rugi dan penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pertanggungjawaban bank dapat timbul dari tiga dasar hukum, yaitu wanprestasi kontraktual, kelalaian (negligence), dan prinsip perlindungan konsumen. Dalam ekosistem open banking yang melibatkan pihak ketiga, bank tetap memiliki kewajiban pengawasan (duty of oversight) sehingga tanggung jawab bank tidak serta merta gugur meskipun kerugian terjadi akibat kelemahan sistem mitra teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih tegas serta peningkatan literasi digital nasabah guna memperkuat perlindungan hukum secara komprehensif di era perbankan digital.
Copyright (c) 2025 Imelda Fitria Labibah, Nenden Zahwalia, Dewi Gita Christine Lumbantoruan, Sevi Dianasari, Baidhow (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Implikasi Delik Aduan Kohabitasi terhadap Kewenangan Satpol PP: Analisis Batas Legalitas dalam Perspektif Pasal 412 KUHP
Artikel ini bertujuan menganalisis implikasi normatif Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap batas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani dugaan kohabitasi di masyarakat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kohabitasi sebagai delik aduan absolut menempatkan pengaduan sebagai syarat utama penegakan hukum, sehingga negara tidak dapat secara langsung melakukan intervensi tanpa adanya pihak yang berkepentingan. Implikasi dari konstruksi tersebut membatasi tindakan Satpol PP yang secara normatif hanya memiliki kewenangan administratif dalam penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum. Tindakan razia terhadap dugaan kohabitasi tanpa pengaduan berpotensi menimbulkan pelampauan kewenangan, bertentangan dengan asas legalitas dan due process of law, serta mengancam perlindungan hak atas privasi. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas kewenangan aparat agar penegakan hukum tetap selaras dengan prinsip negara hukum.
Copyright (c) 2025 Armilda Marsya Eka Windria Ilahude (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Hambatan Struktural Integrasi Ekonomi ASEAN: Analisis Non-Tariff Barriers, Kesenjangan Pembangunan, dan Disfungsi ASEAN Way dalam ASEAN Economic Community (2015–2024)
Integrasi ekonomi kawasan tetap menjadi strategi sentral dalam meningkatkan daya saing global, sebagaimana diwujudkan melalui ASEAN Economic Community (AEC) yang bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi di Asia Tenggara. Namun, tingkat integrasi ASEAN masih sangat rendah dibandingkan kawasan lain, dengan perdagangan intra-ASEAN stagnan di angka 21,2% dari total perdagangan pada 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor struktural yang menghambat integrasi ekonomi ASEAN serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat AEC pasca-2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, berlandaskan Teori Konstruktivisme Sosial Amitav Acharya (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya integrasi disebabkan oleh proliferasi hambatan non-tarif, kesenjangan pembangunan yang ekstrem antarnegara anggota, serta disfungsi mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus (ASEAN Way). Kondisi-kondisi struktural tersebut menyebabkan implementasi kebijakan ekonomi regional berjalan tidak optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, percepatan transformasi digital, dan pengurangan kesenjangan pembangunan merupakan prasyarat utama untuk mendorong integrasi ekonomi yang lebih efektif dan inklusif di kawasan ASEAN.
Copyright (c) 2025 Bagas M. Hutagalung, Marcel Khairan, Muhammad Uwais, Otniel Widagdo, Tita Syafira.S (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Penerapan Safeguard dalam Perdagangan Internasional
Safeguard merupakan tindakan perlindungan sementara yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi industri dalam negerinya dari kerugian serius akibat lonjakan impor yang tiba tiba dan tidak terduga. Dalam perdagangan internasional, penerapan safeguard diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk memastikan bahwa langkah-langkah tersebut dilakukan secara adil tanpa menghambat perdagangan secara berlebihan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis deskriptif untuk meninjau penerapan safeguard dalam perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa safeguard diterapkan oleh negara pengimpor untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor barang sejenis yang menyebabkan kerugian serius. Tindakan safeguard diperlukan guna memberikan waktu bagi industri domestik agar dapat beradaptasi dan meningkatkan daya saing mereka. Penerapan safeguard harus mengikuti prosedur yang jelas dan transparan sesuai dengan aturan WTO agar tidak melanggar prinsip perdagangan bebas.
Copyright (c) 2025 Aira Sherasati Tudiono (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Efektivitas Mekanisme Regional ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Ambalat : Analisis Regional Security Complex Theory (RSCT)
The Ambalat dispute between Indonesia and Malaysia challenges ASEAN's effectiveness in resolving Southeast Asian maritime border conflicts, where non-intervention principles hinder formal mediation. This study aims to evaluate ASEAN's regional mechanisms, particularly ARF and APSC, and supporting factors via Regional Security Complex Theory (RSCT) on the Ambalat case. Descriptive qualitative research using library methods; population comprises ASEAN policy documents and regional security literature, sample focuses on Ambalat case study. Instruments include RSCT analytical categories and document checklists; data analyzed via content analysis. Findings reveal ASEAN's ineffectiveness as bilateralism prevails, forming a nascent security complex with maritime externalities. Conclusions recommend ASEAN Way reforms and UNCLOS strengthening.
Ambalat Dispute, Asean, Maritime Security, Regional Security Complex Theory, Unclos
Copyright (c) 2025 Firda Fatikha Krisna, Sofi Mubarok (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Peran Hukum Bisnis terhadap Perlindungan dan Pengembangan Kewirausahaan UMKM
Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama pada masa krisis. Oleh karena itu, diperlukan dukungan hukum bisnis yang efektif untuk melindungi dan mengembangkan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM serta peran pemerintah dalam memperkuat sektor tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, melalui pengumpulan data dari berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang memberikan landasan hukum, kemudahan perizinan, serta dukungan pemasaran bagi UMKM. Namun, masih terdapat kelemahan dalam implementasi regulasi, terutama terkait kurangnya standar operasional yang jelas dalam perlindungan hukum dan penegakan aturan. Kesimpulannya, hukum bisnis memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM, namun diperlukan penguatan implementasi, pengawasan, serta peningkatan pemahaman hukum bagi pelaku usaha agar perlindungan hukum dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Distra Khoirunnisa, Ricky Pasha, Sri Handayani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Liberalisasi Perdagangan Global dan Perlindungan Lingkungan dalam Kerangka WTO
Globalization drives economic liberalization through WTO frameworks, creating tensions between free trade efficiency and environmental protection. This study aims to analyze WTO regulations' sustainability basis, particularly through Marrakesh Agreement 1994 and GATT Article XX. Employing normative juridical methods, the population comprises WTO documents since 1994, with purposive sampling of key cases DS58 (US-Shrimp) and DS381 (US-Tuna II Mexico). Secondary data from treaties and dispute reports were analyzed using qualitative content analysis. Findings reveal WTO's normative commitment to sustainable development via CTE committee and TBT/SPS regulations, yet implementation faces conflicts due to differing interests between developed and developing nations, as evidenced by discriminatory eco-labeling disputes. In conclusion, while Article XX enables environmental exceptions if non-discriminatory, stronger harmonization mechanisms are needed.
Environmental Protection, Free Trade, GATT Article XX, Liberalization, WTO
Copyright (c) 2025 Felicia Shinta Romauli Tambunan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Kedudukan Hukum Rupiah Digital sebagai Alat Pembayaran yang Sah: Analisis Yuridis atas Kesiapan Regulasi Bank Indonesia dan Dampaknya terhadap Sistem Perbankan Konvensional
Developments in the digitization of the financial sector are driving changes in the monetary system through the launch of the Digital Rupiah as a new innovation in recognized means of payment. The purpose of this article is to examine the legal status of the Digital Rupiah from the perspective of positive law in Indonesia and to evaluate the extent to which the regulations drafted by Bank Indonesia are ready to be implemented, as well as their impact on traditional banking. The methodology employed is normative legal research with a legislative and conceptual approach, encompassing an analysis of Law No. 7 of 2011 on Currency, the Bank of Indonesia Law, and Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector. The findings of this study indicate that, theoretically, the Digital Rupiah can be considered a valid means of payment within the context of the country’s monetary sovereignty, where Bank Indonesia holds an exclusive mandate to manage and issue it. Nevertheless, the legal framework contains a number of regulatory gaps and potential legal vacuums that require careful consideration, particularly regarding technical regulations, legal protections, and the harmonization of regulations in the era of financial digitalization. Furthermore, the implementation of the Digital Rupiah could lead to disintermediation in the banking sector, which could disrupt financial institutions’ ability to raise funds, affect bank liquidity, and alter the mechanisms for implementing monetary policy. Furthermore, there are significant challenges regarding compliance with Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CFT) principles, personal data protection, and cybersecurity. Therefore, an adaptive and comprehensive regulatory overhaul is necessary, with strengthened coordination between Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the Ministry of Finance to ensure legal certainty, financial system stability, and protection for Digital Rupiah users.
Digital Rupiah, monetary sovereignty, financial regulation, banking disintermediation, legal protection.
Copyright (c) 2025 Kristina Alviani, Revalina Setyaningayu , Decak Tri Adelia, Jennifer Margareth (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Peran Niniak Mamak pada Pemenangan Pasangan Ramlan Nurmatias – Ibnu Asis dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun 2024
This study examines the role of niniak mamak in the victory of the Ramlan Nurmatias–Ibnu Asis pair in the 2024 Bukittinggi City Regional Head Election as part of the local political dynamics rooted in Minangkabau custom. The objective is to identify the roles, forms of involvement, and impacts of niniak mamak’s support on community political preferences and the legitimacy of the candidate pair. The study employs a descriptive qualitative approach with a case study design, using in‑depth interviews, participant observation, and documentation of KPU records and social media content. The population encompasses all active niniak mamak in Nagari Kurai, Guguak Panjang, and Jambak Aua, the winning team, KPU officials, and kemenakan communities, with a purposive sample of key informants. Main instruments are interview guides and documentation sheets, while data analysis follows the Miles and Huberman model of data reduction, data display, and verification, supplemented by source triangulation. The findings indicate that approximately 95 percent of niniak mamak in Nagari Kurai supported the pair through routine silaturahmi visits, customary release ceremonies at Parit Antang, and active accompaniment during campaign activities, thereby strengthening the candidates’ legitimacy grounded in adat and the Tigo Tungku Sajarangan principle. In conclusion, the involvement of niniak mamak is a key factor in vote mobilization and political legitimacy, yet it also calls for clearer regulations to ensure that customary institutions are not reduced merely to instruments of practical politics.
Local Democracy, Traditional Elite, Niniak Mamak, Regional Autonomy, Bukittinggi City Election.
Copyright (c) 2025 Irsyad Rabbani, Lusi Andriyani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Inovasi Pelayanan Program Mening Deh (Mending Makaryo Ning Desa, Desa Hebat) di Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek (Studi Kasus: Desa Karangsoko)
Inovasi pelayanan publik merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, Program Mening Deh (Mending Makaryo Ning Desa, Desa Hebat) merupakan inovasi pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek yang bertujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inovasi pelayanan Program Mening Deh di Kecamatan Trenggalek serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori inovasi pelayanan publik menurut Sri Yulianty et al. (2024) dengan 6 indikator yaitu: komitmen kepemimpinan, kapasitas organisasi, partisipasi masyarakat, dukungan regulasi, kolaborasi multi-aktor, evaluasi berkelanjutan. Hasil penelitian menujukkan bahwa komitmen kepemimpinan berjalan baik melalui dukungan pemerintah, meskipun tanpa struktur dan juknis yang jelas. Kapasitas organisasi tergolong cukup baik, namun masih terbatas pada belum adanya SOP dan struktur kelembagaan. Partisipasi masyarakat juga cukup baik, terlihat dari antusiasme warga dalam memanfaatkan layanan. Dukungan regulasi masih lemah karena hanya berbentuk surat edaran tanpa aturan teknis yang lengkap. Kolaborasi multi-aktor berjalan efektif melalui koordinassi anatara pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan OPD. Evaluasi berkelanjutan telah dilakukan secara rutin, namun masih internal saja. Diharapkan Program Mening Deh dapat diperkuat dari sisi regulasi, kelembagaan dan evaluasi yang melibatkan masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif.
inovasi pelayanan publik, pelayanan publik, Program Mening Deh
Copyright (c) 2025 Andini Assifatu Vanessa, Trenda Aktiva Oktariyanda (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Peran UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) Melalui Program Humanitarian Action For Children Terhadap Anak – Anak Korban Konflik UkrainaTahun 2022 - 2023
The Russia-Ukraine conflict since 2022 has severely impacted children, with over 7.1 million needing humanitarian aid due to trauma, destroyed infrastructure, and disrupted education and health services. This study aims to analyze UNICEF's Humanitarian Action for Children (HAC) program implementation in Ukraine during 2022-2023, identifying impacts, strategies, challenges, and achievements. Employing qualitative descriptive methods via library research, the population comprises documents on the conflict and HAC from 2022-2023; purposive sampling selected credible, relevant sources. The researcher serves as the human instrument, with content analysis following Miles and Huberman's interactive model for data reduction, presentation, and conclusion drawing. Findings reveal HAC reached 2.96 million children across seven sectors like health (5 million beneficiaries) and WASH (5.6 million), using adaptive zoning and Spilno Spots, though funding gaps (USD 350 million deficit) and access limits posed challenges. UNICEF acted as instrument, arena, and independent actor per Clive Archer's theory. In conclusion, HAC significantly mitigates child suffering but requires sustained funding and access improvements.
Children, Conflict Ukraine, HAC Program, Humanitarian Aid, UNICEF
Copyright (c) 2025 Marlina Sintyawati, Miftahul Ulum (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Reformasi Hukum Investasi Dalam Menghadapi Transformasi Digital Dan Financial Technology (Fintech)
Digital transformation and the development of financial technology (fintech) have revolutionized the investment sector in Indonesia and brought opportunities for innovation as well as regulatory challenges. However, the conventional investment legal framework is still not fully adaptive to these dynamics, such as peer-to-peer lending, robo-advisors, and blockchain-based investments, which have the potential to pose systemic risks, consumer protection issues, and legal uncertainties. This study aims to analyze the need for investment law reform in facing the digital era, focusing on Law Number 8 of 1995 on the Capital Market, Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 77/POJK.01/2016 on Technology-Based Lending Services, and the impact of Government Regulation No. 23 of 2023 on Fintech Governance. The method used is normative juridical with a comparative approach to regulations in Singapore and the European Union through literature study. The research results show that the existing legal framework is still sectoral and not yet integrated, making it less adaptive to the cross-border and technology-based nature of digital investment. Therefore, investment law reform becomes a strategic necessity to create legal certainty, enhance investor protection, and maintain the stability of the national financial system in the digital era.
Copyright (c) 2025 Aura Salsabilah Putri, Ria Saputri, Vachlina Aulia (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Yuridis Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer To Peer Lending Serta Risiko Gagal Bayar di Indonesia
Perkembangan financial technology (fintech), khususnya peer-to-peer lending (P2P lending), telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembiayaan di Indonesia dengan meningkatkan akses keuangan secara luas. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait hubungan hukum antar para pihak serta tingginya risiko gagal bayar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hubungan hukum antara lender, borrower, dan platform dalam P2P lending, serta mengkaji risiko gagal bayar sebagai konsekuensi struktural dalam sistem tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam P2P lending pada dasarnya merupakan hubungan perdata berbasis perjanjian pinjam-meminjam antara lender dan borrower, dengan platform hanya sebagai perantara. Risiko gagal bayar merupakan risiko inheren yang tidak dapat dipisahkan dari model bisnis P2P lending yang diperparah oleh faktor asimetri informasi, moral hazard, dan lemahnya sistem penilaian kredit. Selain itu, perlindungan hukum bagi lender masih belum optimal akibat adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif bagi para pihak dalam ekosistem P2P lending di Indonesia.
P2P Lending, Legal Relationship, Default Risk, Fintech, Legal Protection
Copyright (c) 2025 Nasywaa Reha Amaliyah, Salma Fadhilah , Intan Nur Karomah , Mahesya Nanda Sunandar, Baidhowi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Praktik Mystery Box dalam Perspektif Larangan Gharar dan Maisir pada Hukum Ekonomi Syariah
The rapid development of digital transactions has introduced various new trading models, one of which is the mystery box practice, where products are sold without clear information about their contents at the time of the contract. This phenomenon raises important issues within the framework of Islamic economic law, particularly concerning the prohibitions of gharar (uncertainty) and maisir (speculation). This study employs a normative juridical method with conceptual and analytical approaches based on Islamic legal sources and relevant literature. The analysis indicates that mystery box transactions contain elements of gharar due to the lack of clarity regarding the object of the contract, including the type, quality, and value of the goods received. In addition, the reliance on chance and probability reflects elements of maisir, resembling gambling practices. These conditions contradict the principles of justice, transparency, and the protection of wealth in Islamic economic law. Therefore, mystery box transactions are considered invalid and tend to be prohibited as they potentially cause harm to one of the parties involved.
Copyright (c) 2025 Geal Aditya Christian, Azhari Sellomitha Fodhi, Eky Lestari, Ghaida Raisya Asy-Syifa, Bhaidowi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Eksistensi Living Law Sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis dalam Budaya Masyarakat Indonesia
The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) on January 2, 2026, marked a paradigm shift in Indonesian criminal law from retributive justice to a more humanistic, restorative, and rehabilitative approach. One of the most revolutionary breakthroughs was the explicit recognition of living law, or law living in society, as a source of criminal law. This study aims to analyze the position of this unwritten law within the national legal structure and the impact of changes in national law on the sustainability of customary law culture in Indonesia. The research method used is normative juridical with a regulatory and contextual approach. The results show that the recognition of living law in Article 2 of the New Criminal Code represents an effort to harmonize the principle of formal legality with sociological justice, which was abolished in the constitution (Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution). However, this recognition gives rise to a legal paradox: efforts to legalize customary law through Regional Regulations (Perda) risk distorting the flexible nature of customary law, making it rigid and formalistic. This study concludes that while the New Criminal Code provides space for the integration of customary criminal law, its sustainability depends heavily on how the state balances the demand for legal certainty with the protection of the authenticity of prevailing societal norms.
New Criminal Code, Customary Law, Restorative Justice, Principle of Legality
Copyright (c) 2025 I Made Bayu Masdyasa, Ni Made Jaya Senastri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Data Pribadi Nasabah pada Layanan Mobile Banking di Indonesia
The rapid growth of mobile banking services in Indonesia enhances financial inclusion but heightens cybersecurity risks, particularly data breaches exposing customer personal information. This study aims to analyze legal frameworks for customer data protection in mobile banking, bank responsibilities, and legal remedies for breaches. Employing normative juridical research with statute and conceptual approaches, the population includes relevant laws from 2021-2025, purposively sampled as UU PDP, UU ITE, and OJK regulations like POJK No. 11/POJK.03/2022. Instruments comprise primary and secondary legal materials analyzed qualitatively via deductive descriptive methods. Findings reveal comprehensive regulations mandating explicit consent, technical security, and banks' preventive-repressive duties, yet implementation gaps persist due to third-party partnerships. In conclusion, while frameworks exist, harmonization and enforcement are needed for robust protection, with customers accessing OJK complaints, LAPS SJK mediation, or civil suits.
Data Protection, Legal Framework, Mobile Banking, Personal Data, Zakat Profession
Copyright (c) 2025 Indana Zulfa Hasanah, Eka Ayu Safitri, Linda Stianingrum, Nayla Fikasari, Baidhowi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Representasi Perempuan dalam Kepemimpinan Eksekutig Lokal: Analisis Teori Hanna Pitkin pada Kepala Daerah Perempuan di Banten
Peningkatan jumlah perempuan dalam jabatan politik sering dianggap sebagai indikator kemajuan demokrasi dan kesetaraan gender. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu mencerminkan hadirnya kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan perempuan. Penelitian ini menganalisis representasi perempuan dalam kepemimpinan eksekutif lokal di Provinsi Banten dengan menggunakan teori representasi Hanna Pitkin, khususnya pada hubungan antara representasi deskriptif dan representasi substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai sumber akademik dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah kepala daerah perempuan di Banten belum sepenuhnya diikuti oleh kebijakan publik yang responsif terhadap isu-isu perempuan. Dalam beberapa kasus, kemunculan pemimpin perempuan juga dipengaruhi oleh jaringan keluarga atau elite politik, sehingga berpotensi mempertahankan struktur kekuasaan yang sudah ada. Temuan ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam jabatan eksekutif tidak secara otomatis menghasilkan representasi substantif. Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan perlu diiringi dengan perubahan dalam struktur politik dan komitmen kebijakan yang lebih responsif terhadap kepentingan perempuan.
Representasi, Kepemimpinan Lokal, Politik Gender
Copyright (c) 2025 Anisa Ayu Aprianti, Siti Nurlita, Ika Arinia Indriyany (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Personal Branding Raden Dewi Setiani Melalui Akun Instagram @rd.dewisetiani Sebagai Bupati Pandeglang Terpilih Periode 2025-2030
Ranah politik menuntut adanya eksposur serta komunikasi yang berkelanjutan demi membangun personal branding figur politik termasuk kehadiran media sosial yang bertransformasi positif dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi Raden Dewi Setiani dalam membangun personal branding pada masa kampanye Pilkada 2024 dan setelah terpilih menjadi Bupati Pandeglang periode 2025-2030. Penelitian ini menggunakan teori personal branding Peter Montoya sebagai pisau analisa yang memiliki delapan indikator di dalamnya. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu kualitatif ala Creswell dengan pendekatan studi literatur. Data yang didapatkan diperoleh dari unggahan Instagram @rd.dewisetiani. Penelitian ini berfokus pada personal branding yang dibangun melalui unggahan di media sosialnya yaitu Instagram. Hasil penelitian menunjukan bahwa media sosial secara strategis digunakan oleh Raden Dewi Setiani untuk membangun personal branding sebagai pemimpin yang humanis dan empatik, meski kontennya masih didominasi aktivitas seremonial. Walaupun konsistensi visual telah memperkuat identitas digitalnya, efektivitas komunikasi dua arah dan penyampaian substansi kebijakan menjadi aspek penting yang perlu dikembangkan serta dikaji lebih mendalam pada penelitian selanjutnya guna mengukur tingkat kepercayaan politik jangka panjang.
Komunikasi Politik; Personal Branding; Pemimpin Perempuan
Komunikasi Politik, Personal Branding, Pemimpin Perempuan
Copyright (c) 2025 Inashaqi Salamah, Alifah Azahra Yamin , Ika Arinia Indriyany (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Kekerasan Simbolik dan Rekonsiliasi Korban Fenomena Child Grooming pada Kasus Aurelie Moeremans dalam Buku Broken Strings
Fenomena child grooming merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis relasi yang sering kali tidak disadari oleh korban karena berlangsung melalui proses manipulasi emosional dan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Kasus yang diungkap oleh Aurelie Moeremans melalui buku Broken Strings memunculkan kembali diskursus publik mengenai pengalaman relasi yang terjadi pada usia muda dan diduga mengandung unsur grooming. Viralitas buku tersebut di media sosial dan media massa menunjukkan bagaimana pengalaman personal korban dapat berubah menjadi isu sosial yang memicu perdebatan mengenai perlindungan hukum, posisi korban, serta peran media dalam membentuk opini publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola hubungan dalam praktik child grooming yang tergambar dalam narasi pengalaman korban serta mengkaji bagaimana media massa membentuk diskursus publik setelah viralnya buku Broken Strings. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana terhadap narasi pengalaman korban dan pemberitaan media. Kerangka analisis menggunakan teori relasi kuasa dari Michel Foucault dan Patriarki dari Sylvia Walby. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan dalam child grooming ditandai oleh proses manipulasi emosional, ketergantungan psikologis, serta normalisasi perilaku yang tidak sehat dalam relasi. Selain itu, viralitas narasi korban melalui buku Broken Strings dan pemberitaan media berperan dalam membentuk diskursus publik mengenai kekerasan dalam hubungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fenomena grooming. Namun, dinamika media juga menunjukkan adanya proses framing yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap korban dan pelaku.
child grooming, relasi kuasa, media massa, Broken Strings, diskursus publik.
Copyright (c) 2025 Rizka Aulia, Marsyella Resti Bastian, Ika Arinia Indriyani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0