Jurnal Cendekia Hukum Indonesia adalah jurnal ilmiah yang mempublikasikan penelitian di bidang hukum dan ilmu politik, dengan fokus pada analisis hukum positif, hukum Islam, kebijakan publik, serta perkembangan teori dan praktik hukum di Indonesia dan dunia. Jurnal ini bertujuan menjadi wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk berbagi gagasan serta temuan ilmiah yang inovatif dan relevan. Setiap artikel yang diterbitkan telah melalui proses peer review guna memastikan kualitas dan kontribusi akademik yang tinggi. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober, serta menerima artikel dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Topik yang dibahas mencakup hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum Islam, hukum internasional, serta berbagai aspek ilmu politik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, kebijakan publik, demokrasi, dan hubungan internasional. Journal Title : Jurnal Cendekia Hukum Indonesia Initials : JCHI Frequency : April dan Oktober E-ISSN : 3090-6229 Chief Editor : Sarah Qosim, M.H (Universitas Muhammadiyah Palembang) DOI Prefix : 10.71417 Publisher : Pustaka Cendekia Publisher Under Yayasan Pendidikan Genlita Accreditation : ISSN MoU : Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin INDEXED : Kerja Sama :
Analisis Praktik Mystery Box dalam Perspektif Larangan Gharar dan Maisir pada Hukum Ekonomi Syariah
The rapid development of digital transactions has introduced various new trading models, one of which is the mystery box practice, where products are sold without clear information about their contents at the time of the contract. This phenomenon raises important issues within the framework of Islamic economic law, particularly concerning the prohibitions of gharar (uncertainty) and maisir (speculation). This study employs a normative juridical method with conceptual and analytical approaches based on Islamic legal sources and relevant literature. The analysis indicates that mystery box transactions contain elements of gharar due to the lack of clarity regarding the object of the contract, including the type, quality, and value of the goods received. In addition, the reliance on chance and probability reflects elements of maisir, resembling gambling practices. These conditions contradict the principles of justice, transparency, and the protection of wealth in Islamic economic law. Therefore, mystery box transactions are considered invalid and tend to be prohibited as they potentially cause harm to one of the parties involved.
Copyright (c) 2025 Geal Aditya Christian, Azhari Sellomitha Fodhi, Eky Lestari, Ghaida Raisya Asy-Syifa, Bhaidowi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Data Pribadi Nasabah pada Layanan Mobile Banking di Indonesia
The rapid growth of mobile banking services in Indonesia enhances financial inclusion but heightens cybersecurity risks, particularly data breaches exposing customer personal information. This study aims to analyze legal frameworks for customer data protection in mobile banking, bank responsibilities, and legal remedies for breaches. Employing normative juridical research with statute and conceptual approaches, the population includes relevant laws from 2021-2025, purposively sampled as UU PDP, UU ITE, and OJK regulations like POJK No. 11/POJK.03/2022. Instruments comprise primary and secondary legal materials analyzed qualitatively via deductive descriptive methods. Findings reveal comprehensive regulations mandating explicit consent, technical security, and banks' preventive-repressive duties, yet implementation gaps persist due to third-party partnerships. In conclusion, while frameworks exist, harmonization and enforcement are needed for robust protection, with customers accessing OJK complaints, LAPS SJK mediation, or civil suits.
Data Protection, Legal Framework, Mobile Banking, Personal Data, Zakat Profession
Copyright (c) 2025 Indana Zulfa Hasanah, Eka Ayu Safitri, Linda Stianingrum, Nayla Fikasari, Baidhowi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Kekerasan Simbolik dan Rekonsiliasi Korban Fenomena Child Grooming pada Kasus Aurelie Moeremans dalam Buku Broken Strings
Fenomena child grooming merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis relasi yang sering kali tidak disadari oleh korban karena berlangsung melalui proses manipulasi emosional dan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Kasus yang diungkap oleh Aurelie Moeremans melalui buku Broken Strings memunculkan kembali diskursus publik mengenai pengalaman relasi yang terjadi pada usia muda dan diduga mengandung unsur grooming. Viralitas buku tersebut di media sosial dan media massa menunjukkan bagaimana pengalaman personal korban dapat berubah menjadi isu sosial yang memicu perdebatan mengenai perlindungan hukum, posisi korban, serta peran media dalam membentuk opini publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola hubungan dalam praktik child grooming yang tergambar dalam narasi pengalaman korban serta mengkaji bagaimana media massa membentuk diskursus publik setelah viralnya buku Broken Strings. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana terhadap narasi pengalaman korban dan pemberitaan media. Kerangka analisis menggunakan teori relasi kuasa dari Michel Foucault dan Patriarki dari Sylvia Walby. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan dalam child grooming ditandai oleh proses manipulasi emosional, ketergantungan psikologis, serta normalisasi perilaku yang tidak sehat dalam relasi. Selain itu, viralitas narasi korban melalui buku Broken Strings dan pemberitaan media berperan dalam membentuk diskursus publik mengenai kekerasan dalam hubungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fenomena grooming. Namun, dinamika media juga menunjukkan adanya proses framing yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap korban dan pelaku.
child grooming, relasi kuasa, media massa, Broken Strings, diskursus publik.
Copyright (c) 2025 Rizka Aulia, Marsyella Resti Bastian, Ika Arinia Indriyani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Dinamika Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Kajian Konstitusional
Masa jabatan kepala desa merupakan aspek kritis dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia, memerlukan analisis mendalam dari sudut pandang konstitusional. Penelitian ini mengkaji keselarasan regulasi masa jabatan kepala desa dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 menetapkan masa jabatan kepala desa selama enam tahun dengan kemungkinan perpanjangan melalui pemilihan ulang, terdapat beberapa tantangan konstitusional yang perlu diperhatikan. Salah satu masalah utama adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan akibat tidak adanya pembatasan periode yang jelas, memungkinkan kepala desa menjabat dalam waktu yang terlalu lama dan berpotensi menciptakan praktik oligarki. Selain itu, variasi regulasi di tingkat daerah seringkali menimbulkan ketidakharmonisan hukum, mengurangi konsistensi penerapan prinsip demokrasi dan keadilan. Beberapa daerah menerapkan aturan tambahan yang tidak sejalan dengan UU Desa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat desa. Untuk memperbaiki kondisi ini, penelitian merekomendasikan penyempurnaan regulasi masa jabatan kepala desa dengan memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi. Pembatasan periode jabatan, penguatan pengawasan masyarakat, serta harmonisasi peraturan daerah dengan UU Desa menjadi langkah penting untuk memastikan pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian, prinsip-prinsip konstitusi dapat terwujud secara optimal dalam tata kelola desa.
Masa jabatan, kepala desa, pemerintahan desa, konstitusi, demokrasi
Copyright (c) 2025 Zahrotul Hasanah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Evaluasi Yuridis Proses PKPU PT KSL Banyuasin di Pengadilan Niaga Jakarta: Kajian atas Kewenangan dan Perlindungan Kreditur dalam Restrukturisasi Utang
Kompleksitas insolvensi perusahaan daerah menimbulkan persoalan yuridis fundamental terkait yurisdiksi pengadilan dan perlindungan kreditur dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dasar kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara PKPU PT KSL Banyuasin serta menganalisis efektivitas mekanisme perlindungan kreditur berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memiliki kompetensi absolut berdasarkan Pasal 299 juncto Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 melalui asas lex specialis derogat lex generalis. Mekanisme perlindungan kreditur secara normatif diatur melalui Pasal 228 dan Pasal 281, namun efektivitasnya terhambat oleh celah standar penilaian hakim, kerentanan kreditur konkuren, serta absennya pengawasan pascahomologasi. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan regulasi pengawasan pascahomologasi, standarisasi penilaian homologasi, penerapan asas pari passu prorata parte, serta revisi UU No. 37 Tahun 2004 yang mengintegrasikan prinsip perlindungan konsumen dari UU P2SK demi restrukturisasi utang berkeadilan.
Homologasi, Kreditur Konkuren, Perlindungan Kreditur, Restrukturisasi Utang, Yurisdiksi Pengadilan Niaga
Copyright (c) 2025 Nyimas Alita Valensia, Liony Fransisca, Sri Handayani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Hukum Konsumen atas Wanprestasi dalam Kontrak Digital: Tinjauan UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE
Transformasi perdagangan digital melalui perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai bentuk transaksi elektronik yang menghubungkan pelaku usaha dan konsumen melalui sistem e-commerce. Perubahan tersebut melahirkan hubungan hukum baru dalam bentuk kontrak digital yang menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi elektronik. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap wanprestasi dalam kontrak digital dengan meninjau ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kontrak digital memiliki keabsahan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam hukum perdata. Perlindungan konsumen dalam transaksi digital telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan seperti wanprestasi pelaku usaha, ketidaksesuaian produk dengan deskripsi, penggunaan kontrak baku yang merugikan konsumen, serta keterbatasan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik masih memerlukan penguatan melalui penegakan hukum, pengawasan terhadap praktik perdagangan digital, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas perlindungan konsumen dalam kontrak digital masih memerlukan pengembangan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan elektronik.
Copyright (c) 2025 Ajeng Pramudita, Nurlailani Mulyadi, Sri Handayani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Reformasi Ekonomi Indonesia melalui Implementasi Trade Facilitation Agreement
Trade Facilitation Agreement (TFA) hadir guna menghilangkan hambatan administratif yang menjadi salah satu kendala utama dalam perdagangan internasional dan memperlancar perdagangan global. Paper ini akan menganalisis implementasi TFA sebagai upaya reformasi ekonomi di Indonesia dengan menggunakan metode hukum normatif berbasis kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi TFA oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 telah meningkatkan ekspor dan menurunkan biaya perdagangan. Sebagai perjanjian multilateral anggota WTO, TFA mengoptimalkan prosedur perdagangan, memberikan akses lebih luas bagi UMKM ke pasar internasional, serta mengurangi beban biaya pelaku usaha. Indonesia juga telah menerapkan kebijakan strategis seperti One Single Submission (OSS), pengurangan dwelling time, penyederhanaan perizinan, pengembangan National Logistic Ecosystem (NLE), dan adopsi layanan perbankan digital. Langkah-langkah ini mendukung efisiensi ekonomi dan daya saing global.
Copyright (c) 2025 Lunaya Putri Ambarsari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Kriminologi Reintegrasi Sosial Residivis (Studi pada Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang)
Residivisme merupakan salah satu permasalahan krusial dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang menunjukkan belum optimalnya proses reintegrasi sosial terhadap mantan narapidana. Reintegrasi sosial seharusnya menjadi tujuan utama pemasyarakatan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, namun dalam praktiknya masih sering mengalami kegagalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kegagalan reintegrasi sosial residivis dalam perspektif kriminologi serta mengkaji peran masyarakat dan pemerintah dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif. Kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan teori kriminologi, yaitu Teori Labeling, Teori Reintegrative Shaming, Teori Differential Association, dan Teori Kontrol Sosial. Hasil penelitian menunjukkan kegagalan reintegrasi sosial residivis dipengaruhi oleh faktor internal berupa rendahnya keterampilan dan kesiapan kerja, kondisi psikologis yang belum stabil, lemahnya ikatan sosial, serta pengaruh lingkungan pergaulan yang menyimpang (differential association). Faktor eksternal meliputi stigma masyarakat dalam bentuk pelabelan negatif, penolakan sosial, dan diskriminasi yang menghambat akses terhadap pekerjaan dan lingkungan sosial yang kondusif, lemahnya dukungan keluarga, serta terbatasnya kesempatan ekonomi. Stigma dan pelabelan negatif memperkuat identitas kriminal residivis sehingga meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Peran pemerintah dan masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial residivis belum berjalan optimal, baik dari segi kebijakan maupun implementasi di lapangan. Oleh karena itu, reintegrasi sosial residivis memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dengan mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif guna menekan angka residivisme serta mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang humanis.
Copyright (c) 2025 Muhammad Rizqy Fadillah, Faisal, Rio Armanda Agustian (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Integration of Electronic Medical Records in The Satusehat Ecosystem: Synchronizing Regulations and Legal Challenges of Protecting Medical Data from Cyber Threats
Transformasi digital dalam sektor kesehatan di Indonesia, yang dipertegas melalui UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PMK No. 24 Tahun 2022, mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan beralih menggunakan Rekam Medis Elektronik (RME). Kebijakan ini didasari pada prinsip bahwa hak atas kerahasiaan data kesehatan pribadi merupakan hak asasi setiap individu yang harus dijaga keamanannya. Namun, integrasi data medis ke dalam sistem digital menciptakan kerentanan tinggi terhadap ancaman serangan siber yang berisiko merugikan pasien maupun rumah sakit. Melalui metode pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan kepastian hukum terhadap kerahasiaan data medis serta mengidentifikasi tantangan yuridis dalam mitigasi kegagalan perlindungan data siber. Sebagai studi kasus, RSU Budi Rahayu telah menerapkan perlindungan hak pasien melalui regulasi internal yang mengatur batasan hak akses, penggunaan user ID dan kata sandi rahasia, serta pengamanan sistem SIMRS melalui firewall dan IP address server lokal yang tidak dipublikasikan. Meskipun hingga penelitian dilakukan belum terjadi kebocoran data, masih ditemukan hambatan nyata dalam pelaksanaannya, seperti kata sandi yang jarang diubah, adanya fitur autofill, kurangnya kemampuan operasional staf, ketidakjelasan batasan akses vendor, rendahnya pengetahuan pasien akan haknya, serta sistem RME yang belum sepenuhnya memiliki kemampuan interoperabilitas.
Copyright (c) 2025 Dinda Marshanda Aurora, Wahyudi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Instrumen Investasi Syariah dalam Pasar Modal Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah dan Kepastian Hukum
Perkembangan kegiatan investasi di Indonesia mendorong adanya sistem yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran pasar modal syariah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat, khususnya investor Muslim, untuk melakukan investasi tanpa mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji instrumen investasi syariah dalam pasar modal Indonesia berdasarkan prinsip syariah serta menelaah mekanisme investasi syariah di pasar modal Indonesia untuk menjamin keseimbangan antara kepatuhan syariah, efisiensi pasar, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kajian Pustaka yang memanfaatkan literatur dari buku, artikel, jurnal, dan berita yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen investasi syariah telah didukung oleh pengaturan hukum yang memadai melalui regulasi pasar modal dan fatwa lembaga terkait, dan mekanisme investasi syariah. Pengaturan tersebut memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan investasi pada pasar modal syariah di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Adila Hakim Al Ansari, Fairuz Ankaina Tadzkira S, Patricia Gabriella Hovina (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Collaborative Governance dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Magetan
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Magetan yang diputuskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi akibat pelanggaran administratif dan penyalahgunaan hak pilih di tingkat TPS, yang menunjukkan belum optimalnya koordinasi dan pengawasan antar-aktor penyelenggara. Kondisi tersebut menuntut penerapan collaborative governance dalam situasi krisis dengan tekanan waktu dan sorotan publik yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik collaborative governance dalam pengawasan PSU di Kabupaten Magetan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan kerangka Ansell dan Gash yang meliputi dimensi starting condition, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar Bawaslu, KPU, Pemerintah Daerah, Kepolisian, KPPS, dan masyarakat berkembang secara responsif dan bersifat fast track sebagai strategi pemulihan legitimasi demokrasi. Tekanan eksternal menjadi pemicu koordinasi intensif, kepemimpinan fasilitatif berjalan secara teknis dan koordinatif meskipun belum sepenuhnya deliberatif, desain kelembagaan telah menjamin kejelasan peran dan transparansi namun belum memiliki forum kolaborasi formal yang permanen, serta proses dialog tatap muka yang intensif berhasil membangun kepercayaan dan komitmen bersama sehingga PSU berlangsung kondusif tanpa konflik lanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance efektif sebagai strategi respons krisis, tetapi belum terinstitusionalisasi secara berkelanjutan sehingga diperlukan protokol kolaborasi tetap di tingkat kabupaten untuk pengawasan PSU di masa mendatang.
Copyright (c) 2025 Diana Aviq Rahmadhani, Muhammad Farid Ma’ruf , Galih Wahyu Pradana, Deby Febriyan Eprillianto (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Efektivitas Mediasi dan Arbitrase Elektronik: Perbandingan Optimalitas terhadap Metode Konvensional
Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi informasi telah membawa perubahan pada sistem penyelesaian sengketa alternatif (APS), yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini beralih menjadi metode yang menggunakan platform elektronik. Penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk menilai seberapa efisien dan optimal metode mediasi serta arbitrase yang berbasis elektronik dibandingkan dengan metode tradisional di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode perbandingan, yang mana juga mengkaji peraturan terbaru, seperti prosedur mediasi elektronik dan praktik arbitrase yang berlangsung secara daring. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mediasi dan arbitrase yang berbasis elektronik menawarkan manfaat signifikan terkait efisiensi waktu dan biaya, serta fleksibilitas tempat yang lebih baik dibandingkan dengan cara konvensional. Meskipun demikian, efektivitas tersebut masih terhambat oleh masalah infrastruktur teknologi, keamanan data, serta kebutuhan akan "payung hukum" yang lebih komprehensif untuk menjamin pelaksanaan keputusan. Penelitian ini diharapkan dapat menyimpulkan bahwa meskipun metode elektronik lebih unggul untuk menangani sengketa modern, seperti sengketa nama domain dan transaksi e-commerce, metode tradisional tetap diperlukan untuk kasus-kasus yang memerlukan bukti fisik yang kompleks. Selain itu, memperkuat regulasi dan standar pada platform digital menjadi langkah kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa elektronik di masa yang akan datang
Arbitrase Elektronik, Efisiensi Hukum, Infrastruktur Teknologi, Mediasi Elektronik, Penyelesaian Sengketa Alternatif (APS)
Copyright (c) 2025 Naila Fanny Aqila, Aulia Cinta Ramadhani, Andi Kheza Athaila Prayata, Rizha Claudilla Putri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Pertimbangan Yuridis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam Perkara Hadhanah: Studi Empiris atas Putusan PTA Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam penetapan hak asuh anak pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Data utama berupa putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola argumentasi hakim dalam menerapkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada norma usia anak di bawah 12 tahun sebagai dasar hadhanah, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis ibu, keterangan ahli mengenai stabilitas gangguan Afektif Bipolar, serta fakta terkait kapasitas pengasuhan ayah. Pertimbangan dibangun secara bertahap dengan menggabungkan aspek normatif dan faktual. Putusan ini menunjukkan pendekatan kasuistik yang berorientasi pada kepentingan anak tanpa mengesampingkan hak orang tua untuk tetap menjalin hubungan dengan anak. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan hadhanah dalam praktik peradilan agama bersifat kontekstual dan berbasis pembuktian.
Copyright (c) 2025 Aprilia Karima Putri, Radeva Oktaviana Falevi, Herli Satrio, Rizha Claudilla Putri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Efektivitas Kewajiban Mediasi dalam Hukum Acara Perdata sebagai Instrumen Penyaringan Perkara di Pengadilan (Kajian atas Pasal 130–154 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia)
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kewajiban mediasi dalam hukum acara perdata sebagai instrumen penyaringan perkara di pengadilan berdasarkan Pasal 130–154 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Kajian ini juga mengevaluasi peran mediator dalam menjaga prinsip kesukarelaan dan keseimbangan para pihak dalam sengketa kontraktual, serta merumuskan desain penguatan prosedur mediasi untuk meningkatkan voluntary compliance terhadap kesepakatan perdamaian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh temuan empiris nasional dan perbandingan dengan praktik di beberapa negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mediasi telah memiliki landasan hukum yang kuat sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara, namun efektivitasnya sebagai mekanisme penyaringan perkara belum optimal karena adanya hambatan struktural, keterbatasan kompetensi mediator, serta budaya litigasi yang masih dominan. Peran mediator terbukti krusial dalam mengelola konflik kepentingan dan ketimpangan posisi tawar agar proses mediasi tetap menjamin kebebasan kehendak para pihak. Penguatan standar profesional mediator, optimalisasi pra-mediasi, integrasi sistem digital, serta pengaturan insentif kepatuhan terhadap kesepakatan menjadi rekomendasi utama untuk meningkatkan daya kerja mediasi dalam sistem peradilan perdata.
Copyright (c) 2025 Antonio Jordy Lim, Muhammad Fayyaz Al Buchori, Rizky Ramadan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Hukum terhadap Crowdfunding Syariah sebagai Instrumen Pembiayaan Digital dalam Perspektif Yuridis Ekonomi Syariah
Perkembangan teknologi keuangan menempatkan crowdfunding syariah sebagai instrumen pembiayaan digital alternatif yang mengintegrasikan inovasi fintech dengan prinsip ekonomi Islam, keadilan distributif, transparansi mutlak, dan pembagian risiko proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum crowdfunding syariah dalam perspektif yuridis ekonomi syariah, mencakup identifikasi subjek dan objek, tahapan operasional, permasalahan hukum nyata seperti penipuan berkedok penggalangan dana, serta kesenjangan antara fatwa DSN-MUI dan regulasi hukum positif nasional. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, penelitian menelaah regulasi OJK POJK No.57/POJK.04/2020, Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/X/2017, serta literatur fikih muamalah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terbentuk melalui dua dimensi, yaitu regulatif dan normatif. Tantangan utama meliputi penipuan platform tidak berizin, asimetri informasi, lemahnya harmonisasi fatwa-regulasi, serta rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat.
crowdfunding syariah, perlindungan hukum, maqasid syariah, fintech islam, regulasi OJK.
Copyright (c) 2025 Salsa Alfi Widowati, Elsa Ratna Duhita, Alya Dwi Ananta, Nayla Marwa Nur Faizah, Baidhowi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin Korelasi dengan Perma No 5 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pandeglang)
Meskipun regulasi melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan, angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pandeglang tetap menunjukkan tren yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin serta mengkaji implementasi dan implikasi Perma No. 5 Tahun 2019. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan pihak terkait. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hakim menerapkan ijtihad hukum yang fleksibel berlandaskan prinsip maslahah mursalah dan ’urf. Pertimbangan hakim mencakup evaluasi komprehensif terhadap kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan psikologi pemohon, serta upaya menghindari mudarat sosial seperti aib akibat kehamilan di luar nikah. Kesimpulannya, efektivitas implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 masih terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai prosedur formal dan urgensi pendewasaan usia perkawinan. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi regulasi dan edukasi publik secara sistematis guna menekan angka pernikahan dini serta menjamin perlindungan hak anak secara optimal.
Copyright (c) 2025 Muhamad Rahmat Hidayatullah, Deden Hidayat, Deden Inayatullah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Penerapan Asas Audi et Alteram Partem dan Asas Hakim Pasif dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri sebagai Bentuk Perlindungan Hak Para Pihak
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas audi et alteram partem dan asas hakim pasif dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri sebagai bentuk perlindungan hak para pihak. Kedua asas tersebut merupakan fondasi hukum acara perdata yang menjamin proses persidangan berjalan adil melalui pemberian kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan dalil, bantahan, serta alat bukti, sekaligus membatasi kewenangan hakim agar tidak melampaui ruang lingkup sengketa yang diajukan. Dalam praktik, penerapan kedua asas ini kerap menimbulkan persoalan, baik karena hakim bersikap terlalu pasif sehingga membiarkan ketimpangan posisi para pihak, maupun terlalu aktif hingga berpotensi melampaui tuntutan dan mengaburkan prinsip hakim pasif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis difokuskan pada tahapan pemeriksaan perkara perdata, mulai dari pengajuan gugatan dan jawaban, pertukaran replik dan duplik, hingga tahap pembuktian. Penelitian ini menilai sejauh mana hak untuk didengar benar-benar terjamin dalam praktik serta bagaimana hakim menjaga keseimbangan antara sikap pasif dan kewajiban mengendalikan jalannya persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak para pihak tidak hanya ditentukan oleh adanya kesempatan formal untuk berbicara, tetapi juga oleh kualitas kesempatan tersebut dalam kerangka prosedural yang adil dan setara. Asas hakim pasif tidak dimaknai sebagai pasif absolut, melainkan sebagai pembatas kewenangan hakim terhadap pokok sengketa, sementara dalam pengelolaan persidangan hakim tetap berperan aktif untuk menjamin persamaan kedudukan para pihak. Keseimbangan proporsional antara kedua asas tersebut menjadi kunci terwujudnya perlindungan hak dalam perkara perdata.
Copyright (c) 2025 Muhammad Romie Garcia, Muhamad Dian, Juvenno Marcello Susanto, Rizha Claudilla Putri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Pihak Pelaksana Kontrak Dalam Hal Wanprestasi Yang Menimbulkan Beban Pajak
Angka Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya perikatan dalam hukum perdata selain undang-undang, yang menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338, perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak (pacta sunt servanda). Dalam praktik hubungan bisnis, pelanggaran terhadap perjanjian atau wanprestasi kerap terjadi, baik dalam bentuk tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan, maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi kontrak. Keadaan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, serta ganti rugi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan mengenai gugatan wanprestasi dan mekanisme pembuktiannya dalam hukum acara perdata. Fokus kajian diarahkan pada konstruksi gugatan wanprestasi, posisi pembuktian para pihak, serta dasar pemberian ganti rugi dalam praktik peradilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa gugatan wanprestasi mensyaratkan adanya perjanjian yang sah, pelanggaran prestasi, kerugian, dan hubungan kausal antara pelanggaran dan kerugian tersebut. Beban pembuktian berada pada pihak penggugat sesuai prinsip actori incumbit probatio sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR. Ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata mencakup kerugian nyata (damnum emergens), keuntungan yang hilang (lucrum cessans), serta dalam kondisi tertentu kerugian immaterial, yang seluruhnya harus dibuktikan secara konkret dan terukur. Dengan demikian, mekanisme gugatan perdata berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual.
Wanprestasi; Gugatan Perdata; Hukum Acara Perdata; Perlindungan Hukum.
Copyright (c) 2025 Nadine Zalzalah Pratiwi, Asma Hanifah, Rizha Claudilla Putri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Pembaharuan Mediasi Sengketa Perceraian Non Litigasi Pasca PERMA 1/2016
Angka perceraian yang cukup tinggi di Indonesia dimana mayoritas permohonan datang dari pihak perempuan, menciptakan kesulitan tersendiri bagi Pengadilan Agama. Kendala ini muncul walau telah ada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan proses mediasi dengan perubahan signifikan, contohnya penentuan tenggat waktu 30 hari serta kewajiban hadir secara fisik. Studi yang memakai metode yuridis normatif berlandaskan data hukum sekunder ini menguji efektivitas dari peraturan tersebut, yang kerap terganjal akibat minimnya itikad baik, distribusi sarana yang timpang, keterbatasan jumlah mediator andal, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum. Hasil studi mengungkapkan bahwa lemahnya kerangka aturan menuntut adanya pembaruan pada PERMA, penegasan sanksi bagi yang tidak beritikad baik, serta peningkatan kompetensi mediator agar sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Laporan ini menyajikan saran secara normatif kepada Mahkamah Agung guna mengoptimalkan peran mediasi sebagai jalan damai dalam menangani kasus perceraian
Copyright (c) 2025 Allya Latifa, Aisy Zukhruf, Shelby Shakira Riadi, Sri Handayani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Akuntabilitas Politik dalam Pelayanan Publik Program PTSL: Studi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan mempercepat sertifikasi tanah dan meningkatkan kepastian hukum pertanahan, namun dalam implementasinya program ini juga melibatkan dinamika politik kebijakan dan praktik birokrasi yang memengaruhi akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik akuntabilitas politik dalam pelayanan publik PTSL pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batanghari serta mengkaji relasi politik dan birokrasi yang memengaruhi kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan strategi studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat BPN, anggota DPRD, perangkat desa, dan masyarakat penerima manfaat program. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas politik dalam pelayanan PTSL telah dijalankan melalui mekanisme formal seperti sosialisasi, pelaporan, dan pengawasan administratif, namun belum sepenuhnya optimal karena transparansi dan answerability masih bersifat prosedural, pengawasan dan penegakan sanksi belum konsisten, serta relasi politik–birokrasi cenderung mengarahkan pelayanan pada pencapaian target administratif dibandingkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas politik dalam pelayanan PTSL memerlukan peningkatan transparansi informasi, kejelasan prosedur dan biaya, pengawasan yang lebih efektif, serta penataan relasi politik–birokrasi agar pelayanan pertanahan lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
akuntabilitas politik; pelayanan publik; PTSL; birokrasi; pertanahan
Copyright (c) 2025 Said Al Mubarok, Muliono, Cholillah Suci Pratiwi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Pembuktian dalam Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basang Nomor 36/PID.SUS/2023/PN LBB)
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak menimbulkan persoalan yuridis terkait penerapan asas pembuktian dalam hukum acara pidana. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan putusan bebas dengan mendasarkan pertimbangan pada asas unus testis nullus testis, seolah-olah hanya terdapat satu alat bukti berupa keterangan saksi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan KUHAP serta menilai perlindungan hukum terhadap korban anak dalam putusan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan tersebut menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian secara deskriptif. Penelitian ini memperoleh data dan sumber data secara sekunder berbahan hukum primer dan berbahan hukum sekunder, dengan teknik pengolahan data secara studi kepustakaan. Penelitian ini di analisa dengan cara metode kualitatif, dan diambil kesimpulan dengan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim kurang cermat dalam menilai dan mengaitkan keterangan saksi anak dengan Visum et Repertum dan keterangan ahli yang secara medis dan psikologis menguatkan terjadinya perbuatan pencabulan. Oleh karena itu, putusan bebas yang dijatuhkan dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif serta belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban anak sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana.
Copyright (c) 2025 Adryan Kurniawan, Maria Silvya Elisabeth Wangga (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Affirmative Action dan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Indonesia: Tantangan Mewujudkan Representasi Perempuan yang Substantif
Artikel ini menganalisis sejauh mana efektivitas Affirmative Action melalui penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilu Indonesia serta berbagai tantangan dalam mewujudkan representasi perempuan yang benar-benar substantif. Fokus utama kajian ini adalah kesenjangan antara landasan konstitusional, yuridis, dan internasional kebijakan afirmasi dengan praktik politik elektoral yang masih berorientasi pada pemenuhan administratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum Affirmative Action, menelaah pelaksanaan kuota gender dalam sistem pemilu dan rekrutmen partai politik, serta mengidentifikasi hambatan struktural, kultural, dan politis yang memengaruhi keterwakilan perempuan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah relatif memadai, kebijakan afirmasi belum sepenuhnya mendorong representasi perempuan yang substantif. Oleh karena itu, penguatan komitmen partai politik, perluasan pendidikan politik, serta transformasi struktural dan kultural menjadi prasyarat penting agar keterwakilan perempuan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga substantif.
Affirmative Action, Keterwakilan Perempuan, Pemilu Indonesia.
Copyright (c) 2025 Shofiah Nur Hikmah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Tinjauan Yuridis Pemeriksaan dan Penagihan Pajak di Indonesia sebagai Instrumen Penegakan Hukum Perpajakan
Tax serves as Indonesia's primary revenue source under a self-assessment system, yet persistent noncompliance and tax arrears necessitate robust enforcement through tax audits and collections. This study juridically analyzes procedures of tax examination and collection as tax law enforcement instruments, grounded in Law No. 16/2009 and Law No. 19/2000. Employing a normative legal research approach with statutory and conceptual methods, the population comprises relevant tax regulations and secondary sources from 2015-2025, purposively sampled for doctrinal analysis. Data collection via systematic literature review is analyzed qualitatively through legal interpretation, thematic grouping, cross-referencing, and juridical argumentation. Findings reveal the interdependent roles of audits in verifying formal-material compliance and collections in coercively realizing tax debts via graduated procedures, balancing state interests with taxpayer rights amid digitalization challenges. In conclusion, while normatively sound, implementation gaps persist, recommending enhanced DJP coordination and technology integration to boost voluntary compliance.
Enforcement, Indonesia, Self-Assessment, Tax Audit, Tax Collection
Copyright (c) 2025 Hafidz Nur Ichwan, Helsa Aulia Putri Maulidina , Isfi Nazhara , Risma Melati, Santy Fitnawati WN (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Dinamika Politik Lokal dalam Tata Kelola Pasar Tradisional Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan
Pasar tradisional di pedesaan Indonesia, seperti Pasar Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan, sering muncul dari inisiatif swadaya masyarakat tanpa regulasi pemerintah desa formal, menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan aktor informal. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik lokal dalam tata kelola pasar dan dampak sosial-ekonomi terhadap pedagang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, purposive sampling menargetkan 15 informan kunci dari 50 aktor pasar termasuk pedagang lokal dan pendatang, perangkat desa, dan tokoh informal. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan, dan analisis dokumen, dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk validasi. Temuan menunjukkan pembentukan pasar berbasis swadaya memunculkan dominasi informal melalui pungutan tidak resmi dan penguasaan akses lapak, menghasilkan ketidakteraturan tata ruang, kemacetan, kebersihan buruk, dan marginalisasi pedagang lokal oleh pesaing pendatang. Kesimpulannya, absennya tata kelola formal mengubah pasar dari ruang solidaritas menjadi arena perebutan kekuasaan informal. Rekomendasi mencakup legalisasi lahan oleh desa dan pembentukan pengelola pasar partisipatif.
Copyright (c) 2025 Muammar Vikri, Ainur Ropik, Hatta Azzuhri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Tangerang Selatan 2024
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pondasi utama dalam menjamin terselenggaranya demokrasi yang adil dan berintegritas, terutama dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran ASN dalam menerapkan prinsip netralitas pada Pilkada di Kota Tangerang Selatan 2024, serta untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas ASN dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan 2024. Untuk mejawab rumusan masalah digunakan Teori Birokrasi Netral, Teori Birokrasi Patrimonoial, serta Kerangka Hukum Netralitas ASN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap informan kunci yang terdiri dari anggota Bawaslu, ASN Bakesbangpol, serta Komisioner KPU Kota Tangerang Selatan. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (conten analysis) digunakan untuk menelaah data hasil wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ASN dalam menyikapi netralitas pada saat Pilkada Kota Tangerang Selatan 2024 bersifat situasional. Faktor pendorong pelanggaran antara lain adalah adanya hubungan kekerabatan pertemanan antar ASN, serta minimnya efek jera dari sanksi administratif. Meskipun regulasi seperti UU No. 5 Tahun 2014 dan surat edaran telah disosialisasikan, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik birokrasi di lapangan. Temuan ini penting sebagai masukan informasi bagi lembaga pengawas dan masyarakat sipil dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.
Copyright (c) 2025 Adam Alamsyah, Lusi Andriyani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Keabsahan Perjanjian dan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Transaksi Jual Beli Elektronik pada Platform Video Game
Perkembangan teknologi digital mendorong transaksi jual beli elektronik pada platform video game yang populer di kalangan anak Indonesia, namun menimbulkan masalah hukum karena anak di bawah umur belum memiliki kecakapan hukum sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan perjanjian tersebut dan bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, populasi meliputi peraturan perundang-undangan terkait, sampel purposif terdiri dari KUHPerdata, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Anak, dan PP No. 17/2025. Instrumen data sekunder dianalisis secara kualitatif preskriptif-analitis. Hasil menunjukkan perjanjian jual beli elektronik oleh anak bersifat voidable karena tidak memenuhi syarat kecakapan, sementara regulasi perlindungan hukum belum komprehensif mengatur verifikasi usia dan persetujuan orang tua. Disimpulkan perlunya regulasi khusus transaksi digital anak dengan sinergi platform dan orang tua.
Anak Di Bawah Umur, Digital Transactions, Hukum Perjanjian, Perlindungan Konsumen, Video Game Platforms
Copyright (c) 2025 Harashta Inatsan Andrian (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Yuridis Hukum Persaingan Usaha Terhadap WNA China Yang Mendominasi Perdagangan di Indonesia
,Background: Digitalization and ACFTA have enabled illegal imports by Chinese foreigners (WNA) dominating Indonesian trade via nominee schemes disguised as UMKM, causing predatory pricing and market dominance that harm local businesses. Objectives: To analyze unfair business competition laws under UU No. 5/1999 and KPPU's supervisory role against WNA dominance. Method: Normative juridical research with qualitative approach, using statute, conceptual, case, and institutional methods. Population and Sample: Regulations and KPPU decisions on trade imports; purposive sample of UU No. 5/1999 (Articles 19, 20, 25) and related literature. Instruments and Data Analysis: Primary (laws) and secondary (journals) data via library research; qualitative descriptive analysis. Results: WNA practices violate predatory pricing (Article 20), dominant position abuse (Article 25), and market control (Article 19); KPPU supervises via economic-juridical approaches and Bea Cukai collaboration but lacks execution powers. Conclusions: Strengthen digital regulations, inter-agency synergy, and UMKM audits to protect national economic sovereignty.
Acfta, Dominant Position, Illegal Imports, Kppu, Predatory Pricing
Copyright (c) 2025 Amanda Dewi Ariesta (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Peran Kewarganegaraan dan Pemerintah Aktif Berdasarkan Undang-Undang dan Pancasila dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia karena berdampak negatif pada masyarakat, birokrasi, politik, dan generasi muda. Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi landasan moral dan filosofis dalam mendorong peran aktif warga negara dan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran aktif warga negara dan pemerintah serta kontribusinya terhadap penguatan demokrasi yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis kebijakan dengan menelaah implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif melalui pengawasan, pelaporan, serta penguatan nilai-nilai anti-korupsi menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang bersih dan demokrasi yang stabil. Oleh karena itu, penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila dan undang-undang perlu dijadikan strategi utama melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga anti-korupsi.
Copyright (c) 2025 Fitria Firdaus, Inas Maritza, Muhamad Rafly Zeinnus Salim, Steven Marshall Benedict Simanungkalit, Bintang (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Implementation of Private International Law in Mixed Marriage Divorce Cases: A Case Study of Decision Number 313/Pdt.G/2021/PA.Dps.
This study examines the application of Private International Law principles in mixed marriage divorce cases in Indonesia, with a particular focus on Decision Number 313/Pdt.G/2021/PA.Dps rendered by the Denpasar Religious Court. Using a normative legal research method with a statutory and case approach, this research analyzes how Indonesian courts determine applicable law and jurisdiction in divorce disputes involving Indonesian citizens and foreign nationals. The findings show that the court applied the principles of lex fori and lex loci celebrationis, thereby prioritizing Indonesian national law due to the place of marriage registration and the domicile of the parties. Indonesian legal instruments, including Law Number 1 of 1974 on Marriage, Law Number 7 of 1989 on Religious Courts, and the Compilation of Islamic Law, were comprehensively used as the legal basis for adjudication. The study concludes that Indonesian law has dominant authority in resolving mixed marriage divorce cases conducted and registered within Indonesian territory, ensuring legal certainty, justice, and protection of the parties’ rights within the national legal system.
Private International Law; Mixed Marriage; Divorce; Religious Court; Indonesian Law
Copyright (c) 2025 Elsa Nirwa Rizkyana, Qori’atul Hidayah, Diva Maharani Herlan Jaya, Kharisma Tsalsabila Anadila, Muhammad Haidhar Aufa, Angelina Pancawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Sosialisasi Tentang Peran Pendidikan dalam Menanggulangi Sikap Intoleransi di Sekolah
Intoleransi di sekolah, dipicu perbedaan agama, budaya, dan etnis, melemahkan kohesi sosial serta iklim belajar, diperburuk minimnya integrasi Pancasila (Setyadi et al., 2023). Penelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan menganalisis peran pendidikan menanggulangi intoleransi melalui sosialisasi interaktif berbasis Pancasila di SMAN 12 Pekanbaru. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, populasi seluruh siswa kelas 10 (30-40 orang) dengan sampel saturasi purposif. Instrumen mencakup presentasi PowerPoint, observasi, dokumentasi foto, dan lembar komitmen tulis; analisis data via reduksi tematik, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi. Hasil menunjukkan peningkatan kesadaran siswa terhadap bentuk intoleransi (misalnya, diskriminasi agama, stereotip rasial) serta komitmen inklusif. Kesimpulannya, sosialisasi interaktif Pancasila membangun toleransi berkelanjutan, meski perubahan perilaku jangka panjang perlu pemantauan lanjutan.
Intoleransi, Pendidikan Multikultural, Pancasila, Sosialisasi Sekolah, Toleransi
Copyright (c) 2025 Alisya Viviani Putri, Ananda Mulia Siregar, Ardvie Rahmat Kaisar, Nazwa Putri Ardini, Ilham Hudi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0