Jurnal Cendekia Hukum Indonesia
type: channel
description: Jurnal Cendekia Hukum Indonesia adalah jurnal ilmiah yang mempublikasikan penelitian di bidang hukum dan ilmu politik, dengan fokus pada analisis hukum positif, hukum Islam, kebijakan publik, serta perkembangan teori dan praktik hukum di Indonesia dan dunia. Jurnal ini bertujuan menjadi wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk berbagi gagasan serta temuan ilmiah yang inovatif dan relevan. Setiap artikel yang diterbitkan telah melalui proses peer review guna memastikan kualitas dan kontribusi akademik yang tinggi. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober, serta menerima artikel dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Topik yang dibahas mencakup hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum Islam, hukum internasional, serta berbagai aspek ilmu politik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, kebijakan publik, demokrasi, dan hubungan internasional. Journal Title : Jurnal Cendekia Hukum Indonesia Initials : JCHI Frequency : April dan Oktober E-ISSN : 3090-6229 Chief Editor : Sarah Qosim, M.H (Universitas Muhammadiyah Palembang) DOI Prefix : 10.71417 Publisher : Pustaka Cendekia Publisher Under Yayasan Pendidikan Genlita Accreditation : ISSN MoU : Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin INDEXED : Kerja Sama :
publisher: PT Pustaka Cendekia Publisher
language: en
publication name: Jurnal Cendekia Hukum Indonesia
issn: 3090-6229
items: Peran Keluarga sebagai Agen Sosialisasi bagi Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 di Kelurahan Mangsang Kota Batam
items: Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Media Elektronik dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi pada Unit Cyber Polda Kalimantan Timur)
items: Evaluasi Kebijakan Sistem Layanan Absensi Kantorku dalam peningkatan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya
items: Analisis Kebijakan PPPK: Pemerataan Pendidikan, Dampak pada Sekolah Swasta, dan Perpanjangan Kontrak
items: Mekanisme Penyelesaian Sengketa AATHP: Defisit Normatif, State Responsibility dan Rekonstruksi Green Arbitration
items: Penerapan Etika Profesi Kepegawaian di PT Astra International TBK dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan
items: Opsen Pajak dalam UU HKPD: Ilusi Otonomi dan Ancaman Beban Baru Masyarakat Daerah
items: Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian terhadap Prinsip, Regulasi, dan Implementasinya di Indonesia
items: Peran Desa Wisata Penglipuran, Bali dalam Diplomasi Budaya Indonesia di Kancah Internasional
items: Analisis Yuridis Penegakan Sanksi Disiplin atas Pelanggaran Kode Etik ASN: Efektivitas PP 94/2021
items: Kesiapan Kebijakan Keamanan Siber Indonesia terhadap Ancaman Serangan Stuxnet : Pembelajaran dari Kasus Iran
items: UU TPKS dan UU ITE sebagai Perlindungan Hukum Korban Revenge Porn
items: Pengaruh Pengurangan Kualitas Material Terhadap Kegagalan Struktur Bangunan Akibat Praktik Korupsi
items: Metodologi Hukum Islam dalam Merumuskan Prinsip Check and Balance dan Implikasinya terhadap Good Governance
items: Ilusi Persetujuan (Consent Illusion) dalam Kebijakan Privasi Digital: Tinjauan Hukum terhadap Validitas Persetujuan Pengguna
items: Integrasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Regulasi Indonesia melalui Harmonisasi Prinsip Syariah dan Hukum Positif
items: Pergantian Tempat (Plaatsvervulling) dalam Hukum Waris Perdata Barat: Analisis Pasal 841–848 KUHPerdata
items: Implementasi Mini Mall Pelayanan Publik (MMPP) terhadap Efektivitas dan Kualitas Layanan Administrasi di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
items: Rekonstruksi Pertanggungjawaban Bank atas Transaksi Tidak Sah: Relevansi Prinsip Kehati-hatian dalam Menghadapi Risiko Skimming
items: Tata Kelola Keamanan Siber di Perusahaan Swasta Indonesia: Studi Kasus PT Bawi Kameloh Sukses Mandiri
items: Evaluasi Kebijakan Layanan Transportasi Umum Surabaya Bus di Kota Surabaya
items: Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Digital pada Aplikasi “KantorKU” di Pemerintah Kota Surabaya
items: Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan dalam Perjanjian Bisnis
items: Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen pada Model Transaksi Pre-Order Melalui Media Sosial Instagram
items: Klausul Hardship dalam Instrumen Hukum Kontrak Internasional dan Implikasinya terhadap Praktik Hukum Kontrak di Indonesia
items: Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) terhadap Barang yang Tidak Sesuai Deksripsi
items: Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa terhadap Risiko Gagal Bayar oleh Perusahaan Asuransi: Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
items: Perlindungan Hukum Nasabah Korban Pembobolan Rekening melalui Social Engineering di Era Open Banking
items: Implikasi Delik Aduan Kohabitasi terhadap Kewenangan Satpol PP: Analisis Batas Legalitas dalam Perspektif Pasal 412 KUHP
items: Hambatan Struktural Integrasi Ekonomi ASEAN: Analisis Non-Tariff Barriers, Kesenjangan Pembangunan, dan Disfungsi ASEAN Way dalam ASEAN Economic Community (2015–2024)

Peran Keluarga sebagai Agen Sosialisasi bagi Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 di Kelurahan Mangsang Kota Batam
type: item
description: The family holds an important position as the first and primary agent of political socialization. Families or parents are expected to have an understanding of the political system, political behavior, and the process of introducing particular political parties or candidates to all family members, as they are the individuals closest to one another within the family. This study aims to examine the role of the family as an agent of political socialization for first-time voters in the 2024 General Election in Mangsang Subdistrict, Batam City. This study employed a descriptive qualitative research method, with data collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the concept of political socialization agents. The researchers employed purposive sampling, in which participants were selected based on specific considerations and criteria relevant to the research objectives. The informants consisted of five parents and five adolescents or university students from the same families who resided in Mangsang Subdistrict. The results of this study indicate that the role reflected within the family, particularly that of parents, includes, first, providing the initial source of information and introducing basic knowledge about elections and the importance of voting rights to first-time voters before they obtain information from other sources, such as schools, mass media, and their social environment. Second, parents play a role in instilling democratic values. Third, parents contribute to shaping their children's political preferences regarding the candidates they intend to support in the election.
subject: Ilmu Politik
  topic: section
subject: Ilmu Politik
  topic: category
subject: Family
  topic: keywords
subject: Socialization
  topic: keywords
subject: Political Socialization Agents
  topic: keywords
creator: Aisah Yuni Riskia
creator: Annissa Valentina
creator: Emmy Solina
rights: Copyright (c) 2026 Aisah Yuni Riskia, Annissa Valentina, Emmy Solina (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-08-12
publication date: 2026-08-12
starting page: 169
ending page: 185
doi: 10.71417/jchi.v2i2.238

Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Media Elektronik dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi pada Unit Cyber Polda Kalimantan Timur)
type: item
description: Penggunaan media elektronik memperluas modus, jangkauan, dan kecepatan tindak pidana penipuan. Penelitian ini bertujuan mengkaji kualifikasi yuridis penyalahgunaan media elektronik dalam penipuan serta menilai praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan Unit Cyber Polda Kalimantan Timur. Penelitian memakai desain yuridis empiris terbatas dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data bersumber dari peraturan yang berlaku, rilis resmi kepolisian dan sektor keuangan, serta penelitian hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penipuan umum tunduk pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 28 ayat (1) UU ITE berlaku lebih khusus ketika informasi elektronik yang menyesatkan menimbulkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik. Peretasan akun, manipulasi data, atau akses tanpa hak dapat dikenai ketentuan lain dalam UU ITE. Bukti elektronik telah diakui secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, tetapi keabsahannya bergantung pada autentikasi dan cara perolehan yang tidak melawan hukum. Penegakan hukum masih terhambat identitas palsu, rekening penampung, infrastruktur lintas negara, keterlambatan laporan, keterbatasan forensik, dan koordinasi yang belum cepat.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Media Elektronik; Penipuan; UU ITE; Bukti Elektronik; Penegakan Hukum
  topic: keywords
creator: Najwa Nurul Aulia
creator: Iskandar Yusuf
rights: Copyright (c) 2026 Najwa Nurul Aulia, Iskandar Yusuf (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-07-27
publication date: 2026-07-27
starting page: 194
ending page: 215
doi: 10.71417/jchi.v2i2.236

Evaluasi Kebijakan Sistem Layanan Absensi Kantorku dalam peningkatan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya
type: item
description: Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan disiplin ASN melalui penerapan sistem absensi digital berbasis mobile, yaitu Aplikasi Kantorku di BKPSDM Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan sistem layanan absensi Kantorku dalam meningkatkan disiplin ASN serta mengidentifikasi hambatan implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi literatur. Informan dipilih melalui purposive sampling yang melibatkan pejabat struktural, admin aplikasi, dan pegawai pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Kantorku belum sepenuhnya efektif karena adanya kendala teknis seperti ketidakakuratan GPS, gangguan server, dan ketidaksesuaian perangkat. Selain itu, rendahnya persepsi manfaat aplikasi, minimnya sosialisasi dan pelatihan, serta belum adanya SOP terintegrasi menyebabkan perbedaan pelaksanaan absensi di lapangan. Meskipun demikian, aplikasi Kantorku memberikan manfaat dalam meningkatkan transparansi kehadiran, mencegah manipulasi absensi, dan menyediakan data real-time untuk mendukung penilaian kinerja ASN.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Evaluasi Kebijakan
  topic: keywords
subject: Aplikasi
  topic: keywords
subject: Disiplin ASN
  topic: keywords
creator: Shella Putri Irawan
creator: Weni Rosdiana
rights: Copyright (c) 2026 Shella Putri Irawan, Weni Rosdiana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-07-31
publication date: 2026-07-31
starting page: 216
ending page: 227
doi: 10.71417/jchi.v2i2.235

Analisis Kebijakan PPPK: Pemerataan Pendidikan, Dampak pada Sekolah Swasta, dan Perpanjangan Kontrak
type: item
description: Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer serta mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan distribusi guru, keterbatasan anggaran daerah, dampak terhadap sekolah swasta, serta ketidakpastian karier akibat sistem kontrak kerja PPPK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan PPPK belum sepenuhnya mencapai tujuan pemerataan pendidikan, mengkaji dampak kebijakan PPPK terhadap sekolah swasta, serta menelaah implikasi hukum perpanjangan kontrak kerja PPPK bagi guru. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPPK belum mampu mewujudkan pemerataan pendidikan secara optimal karena dipengaruhi oleh kualitas rekrutmen guru, keterbatasan anggaran pendidikan, rendahnya minat penempatan di daerah terpencil, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Selain itu, kebijakan PPPK berdampak pada berkurangnya tenaga pendidik di sekolah swasta akibat perpindahan guru ke sekolah negeri. Dari aspek hukum, sistem kontrak PPPK masih menimbulkan persoalan terkait kepastian karier dan perlindungan kerja guru. Dengan demikian, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan PPPK melalui perbaikan sistem rekrutmen, penguatan kesejahteraan guru, dukungan anggaran yang lebih merata, serta pengaturan yang lebih jelas mengenai masa kerja dan perpanjangan kontrak guna mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
subject: Ilmu Politik
  topic: section
subject: Ilmu Politik
  topic: category
subject: Guru Honorer
  topic: keywords
subject: Kebijakan PPPK
  topic: keywords
subject: Pemerataan Pendidikan
  topic: keywords
creator: Hikari Putrina Utari
rights: Copyright (c) 2026 Hikari Putrina Utari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-15
publication date: 2026-06-15
starting page: 178
ending page: 185
doi: 10.71417/jchi.v2i2.232

Mekanisme Penyelesaian Sengketa AATHP: Defisit Normatif, State Responsibility dan Rekonstruksi Green Arbitration
type: item
description: Fenomena kabut asap lintas batas di Asia Tenggara merupakan krisis ekologis struktural yang terus berulang meskipun telah tersedia instrumen hukum ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis defisit normatif dalam AATHP, mengelaborasi aplikasi prinsip state responsibility, serta menawarkan rekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian menemukan bahwa AATHP mengalami kelemahan fundamental pada dimensi delegasi, khususnya Pasal 27 yang membatasi penyelesaian sengketa hanya pada konsultasi diplomatik yang tidak mengikat. Terkait tanggung jawab negara, doktrin due diligence menjadi landasan paling relevan untuk mengonstruksikan kegagalan regulasi domestik terhadap aktor non-negara dalam kerangka internationally wrongful act. Disimpulkan bahwa efektivitas AATHP terhambat oleh tiadanya forum hukum yang kompeten bagi negara terdampak akibat dominasi prinsip non-interference dalam ASEAN Way. Penelitian merekomendasikan rekonstruksi Pasal 27 melalui integrasi klausul green arbitration berbasis model Permanent Court of Arbitration (PCA) dengan mekanisme opt-in. Rekonstruksi ini dirancang agar tetap kompatibel dengan budaya diplomasi kawasan sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam mengatasi krisis asap lintas batas di masa depan.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: AATHP, Polusi Asap Lintas Batas, State Responsibility, Green arbitration, ASEAN Way.
  topic: keywords
creator: Achmad Theo Irsyad
creator: Any Tasya Kaloko
creator: Azifah Syaqila Ravadina Suhendra
rights: Copyright (c) 2026 Achmad Theo Irsyad, Any Tasya Kaloko, Azifah Syaqila Ravadina Suhendra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-07
publication date: 2026-06-07
starting page: 156
ending page: 168
doi: 10.71417/jchi.v2i2.231

Penerapan Etika Profesi Kepegawaian di PT Astra International TBK dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika profesi kepegawaian di PT Astra International Tbk serta pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja karyawan. Etika profesi merupakan seperangkat nilai, norma, dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika profesi kepegawaian yang baik, seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kerja sama, dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja karyawan. Selain itu, penerapan etika profesi yang konsisten juga mampu meningkatkan loyalitas, motivasi kerja, dan kepercayaan antara perusahaan dan karyawan. Dengan demikian, etika profesi kepegawaian memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan meningkatkan daya saing organisasi.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Etika Profesi, Kepegawaian, Kinerja Karyawan, Profesionalisme, PT Astra International Tbk.
  topic: keywords
creator: Mada Nafas Ramadhani
creator: Noval Syaifull Aura Alresta
creator: Raihan Perdana Putra
creator: Fachry Satrio Pringgowidigdo
creator: Fikri Zakaria Wedatama
rights: Copyright (c) 2026 Mada Nafas Ramadhani, Noval Syaifull Aura Alresta, Raihan Perdana Putra, Fachry Satrio Pringgowidigdo, Fikri Zakaria Wedatama (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-06
publication date: 2026-06-06
starting page: 141
ending page: 146
doi: 10.71417/jchi.v2i2.230

Opsen Pajak dalam UU HKPD: Ilusi Otonomi dan Ancaman Beban Baru Masyarakat Daerah
type: item
description: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) memperkenalkan mekanisme opsen sebagai instrumen desentralisasi fiskal yang bertujuan memperkuat kemandirian keuangan kabupaten/kota. Secara normatif, opsen dirancang melalui skema split payment sehingga total beban pajak masyarakat tidak bertambah. Namun, penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan signifikan antara desain normatif dan implementasi empiris: sebagian besar provinsi merespons penerapan opsen dengan menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) pada peraturan daerah masing-masing, sehingga formula netralitas beban pajak yang dijanjikan Kementerian Keuangan tidak terwujud. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, artikel ini menganalisis konstruksi hukum opsen dalam Pasal 83-84 UU HKPD, celah kebijakan yang memungkinkan kenaikan tarif daerah, dimensi hubungan pusat-daerah dalam perspektif hukum tata negara, serta implikasi kepastian hukum bagi wajib pajak. Artikel ini berargumen bahwa mekanisme opsen mengandung cacat mitigasi sistemik karena gagal mengantisipasi perilaku fiskal daerah (provincial fiscal behavior) yang berorientasi pada optimalisasi penerimaan sendiri. Sebagai solusi, artikel ini merekomendasikan penguatan executive review Kementerian Dalam Negeri atas Perda PDRD, penetapan plafon tarif dasar PKB yang mengikat, dan pembentukan mekanisme konsultasi fiskal antardaerah yang terlembaga.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Desentralisasi Fiskal
  topic: keywords
subject: , Opsen Pajak Daerah
  topic: keywords
subject: UU HKPD
  topic: keywords
creator: Azifah Syaqila Ravadina Suhendra
creator: Pipi Susanti
rights: Copyright (c) 2026 Azifah Syaqila Ravadina Suhendra, Pipi Susanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-06
publication date: 2026-06-06
starting page: 147
ending page: 155
doi: 10.71417/jchi.v2i2.229

Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian terhadap Prinsip, Regulasi, dan Implementasinya di Indonesia
type: item
description: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia yang menunjukkan tren positif seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta kecilnya pangsa pasar dibandingkan asuransi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar asuransi syariah, mengkaji kerangka regulasi yang mengaturnya, mengevaluasi implementasinya di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah dibangun berdasarkan prinsip ta'awun, tabarru', serta penghindaran unsur gharar, maysir, dan riba. Regulasi asuransi syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Meskipun implementasinya terus berkembang, industri ini masih menghadapi tantangan dalam aspek literasi, inovasi produk, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi. Kesimpulannya, asuransi syariah memiliki prospek yang besar untuk berkembang di Indonesia, namun diperlukan sinergi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam memperkuat regulasi, meningkatkan literasi, serta mendorong inovasi guna meningkatkan daya saing dan inklusi keuangan syariah.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Asuransi Syariah
  topic: keywords
subject: Hukum Islam
  topic: keywords
subject: Implementasi
  topic: keywords
subject: Regulasi
  topic: keywords
creator: Ridho Gantheng Seno V
creator: Muhammad Ramadhan Widiyawan
rights: Copyright (c) 2026 Ridho Gantheng Seno V, Muhammad Ramadhan Widiyawan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-23
publication date: 2026-06-23
starting page: 186
ending page: 193
doi: 10.71417/jchi.v2i2.228

Peran Desa Wisata Penglipuran, Bali dalam Diplomasi Budaya Indonesia di Kancah Internasional
type: item
description: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya diplomasi budaya sebagai instrumen soft power Indonesia di tengah dinamika hubungan internasional. Desa Wisata Penglipuran di Bali menjadi salah satu destinasi unggulan yang berhasil memadukan pelestarian adat, pembangunan berkelanjutan, dan promosi pariwisata internasional. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Desa Wisata Penglipuran dalam mendukung diplomasi budaya Indonesia di kancah global. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan teori diplomasi budaya, soft power diplomacy, nation branding, serta cultural village. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Wisata Penglipuran berperan dalam : Pertama, menampilkan budaya dan nilai Indonesia di forum Internasional. Kedua memfasilitasi pertukaran budaya melalui atraksi seni dan tradisi. Ketiga, menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Keempat, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai agenda global. Pengakuan UNWTO sebagai Desa Wisata Terbaik Dunia tahun 2023 memperkuat posisi Desa Penglipuran sebagai aset strategis diplomasi budaya Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: Ilmu Politik
  topic: category
subject: Diplomasi Budaya, Soft Power, Nation Branding, Cultural Village, Desa Wisata Penglipuran
  topic: keywords
creator: Muhammad Fahrial Ihza Addahiri
creator: Asep Setiawan
creator: Ali Noer Zaman
rights: Copyright (c) 2026 Muhammad Fahrial Ihza Addahiri, Asep Setiawan, Ali Noer Zaman (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-12
publication date: 2026-06-12
starting page: 169
ending page: 177
doi: 10.71417/jchi.v2i2.227

Analisis Yuridis Penegakan Sanksi Disiplin atas Pelanggaran Kode Etik ASN: Efektivitas PP 94/2021
type: item
description: Penegakan disiplin dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran disiplin ASN yang menunjukkan belum optimalnya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penegakan sanksi disiplin terhadap pelanggaran kode etik ASN serta menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam praktik penegakan disiplin ASN. Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih tingginya pelanggaran disiplin ASN yang berdampak terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban, larangan, jenis hukuman disiplin, dan prosedur penjatuhan sanksi terhadap ASN yang melanggar kode etik. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan internal, rendahnya kesadaran hukum ASN, budaya kerja yang kurang disiplin, serta belum konsistennya penerapan sanksi di beberapa instansi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, pembinaan, dan konsistensi penegakan hukum disiplin ASN agar tercipta birokrasi yang profesional dan berintegritas.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Aparatur Sipil Negara
  topic: keywords
subject: Kode Etik
  topic: keywords
subject: Penegakan Disiplin
  topic: keywords
subject: PP Nomor 94 Tahun 2021
  topic: keywords
creator: Aghnia Dwi Kinanti
creator: Widy Okto Vidiazmara
creator: Gita Anastasia Ivanti
creator: Anindya Rahma Fidela
creator: Najwa Fadhilatul Khusna
creator: Rosella Eka Paramita
creator: Arief Budiono
rights: Copyright (c) 2026 Aghnia Dwi Kinanti, Widy Okto Vidiazmara, Gita Anastasia Ivanti, Anindya Rahma Fidela, Najwa Fadhilatul Khusna, Rosella Eka Paramita, Arief Budiono (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-05
publication date: 2026-06-05
starting page: 131
ending page: 140
doi: 10.71417/jchi.v2i2.226

Kesiapan Kebijakan Keamanan Siber Indonesia terhadap Ancaman Serangan Stuxnet : Pembelajaran dari Kasus Iran
type: item
description: Perkembangan transformasi digital dan meningkatnya ketergantungan terhadap infrastruktur berbasis teknologi telah menjadikan keamanan siber sebagai isu strategis dalam keamanan nasional. Serangan Stuxnet pada tahun 2010 menjadi tonggak penting yang menunjukkan bahwa ancaman siber mampu menimbulkan kerusakan fisik terhadap infrastruktur kritis suatu negara. Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat infeksi Stuxnet tertinggi menghadapi tantangan serius dalam memperkuat ketahanan keamanan siber nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan kebijakan keamanan siber Indonesia dalam menghadapi ancaman strategis seperti Stuxnet dengan mengambil pembelajaran dari transformasi keamanan siber Iran pasca-serangan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif melalui analisis dokumen kebijakan, regulasi, jurnal ilmiah, dan literatur akademik terkait keamanan siber Indonesia dan Iran. Teknik analisis data dilakukan menggunakan content analysis berbasis teori politik keamanan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi permasalahan fragmentasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan keamanan siber. Sebaliknya, Iran mampu melakukan transformasi cepat melalui model komando terpusat yang memperkuat kapasitas keamanan siber nasional, meskipun berdampak pada meningkatnya militerisasi dan pembatasan kebebasan sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperkuat tata kelola keamanan siber, integrasi kelembagaan, pengembangan SDM, serta strategi ketahanan siber nasional tanpa mengabaikan prinsip demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia.
subject: Ilmu Politik
  topic: section
subject: Ilmu Politik
  topic: category
subject: Keamanan Siber
  topic: keywords
subject: Kebijakan Keamanan
  topic: keywords
subject: Stuxnet
  topic: keywords
creator: Adam Muhammad Ridwan
creator: Miftahul Ulum
rights: Copyright (c) 2026 Adam Muhammad Ridwan, Miftahul Ulum (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-04
publication date: 2026-06-04
starting page: 118
ending page: 130
doi: 10.71417/jchi.v2i2.225

UU TPKS dan UU ITE sebagai Perlindungan Hukum Korban Revenge Porn
type: item
description: Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, namun juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) berupa revenge porn. Revenge porn merupakan tindakan penyebaran foto atau video intim seseorang tanpa persetujuan korban dengan tujuan mempermalukan, mengintimidasi, atau melakukan balas dendam. Tindakan ini memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan mental korban, terutama perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban revenge porn ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan UU ITE karena mengakui revenge porn sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik serta mengatur hak korban atas perlindungan dan pemulihan. Namun, implementasi UU TPKS masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, budaya patriarki, dan kurang optimalnya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat untuk mencegah dan menangani revenge porn secara efektif.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Revenge Porn
  topic: keywords
subject: UU ITE
  topic: keywords
subject: UU TPKS
  topic: keywords
creator: Muhammad Rafi Almaliki
rights: Copyright (c) 2026 Muhammad Rafi Almaliki (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-05-20
publication date: 2026-05-20
starting page: 99
ending page: 109
doi: 10.71417/jchi.v2i2.223

Pengaruh Pengurangan Kualitas Material Terhadap Kegagalan Struktur Bangunan Akibat Praktik Korupsi
type: item
description: This study aims to analyze the effect of reduced material quality on building structural failure caused by corrupt practices. Corruption in the construction industry often results in the use of substandard materials, which can ultimately lead to structural failure and potentially endanger public safety. This study employed a quantitative method with a survey approach and secondary data analysis. Data were collected through questionnaires distributed to construction experts, contractors, and building owners. Data analysis was conducted using linear regression to examine the relationship between reduced material quality and the rate of building structural failure. The results indicate a significant relationship between reduced material quality due to corrupt practices and an increased risk of building structural failure. The implication of this study is the need for increased oversight and stricter law enforcement against corrupt practices in the construction industry to ensure building quality and safety.
subject: Articles
  topic: section
subject: Corruption, Material Quality, Structural Failure, Construction Industry, Building Safety.
  topic: keywords
creator: Muhammad Kaiza Triputra
creator: Muhammad Ari Bintang
rights: Copyright (c) 2026 Muhammad Kaiza Triputra, Muhammad Ari Bintang, Zainudin Hasan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-05-20
publication date: 2026-05-20
starting page: 93
ending page: 98
doi: 10.71417/jchi.v2i2.222

Metodologi Hukum Islam dalam Merumuskan Prinsip Check and Balance dan Implikasinya terhadap Good Governance
type: item
description: Penelitian ini membahas metodologi hukum Islam dalam merumuskan prinsip check and balance serta implikasinya terhadap terwujudnya good governance. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mekanisme pengawasan kekuasaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam sistem pemerintahan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan melalui analisis terhadap Al-Qur’an, Hadis, serta literatur fiqh siyasah dan ushul fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep check and balance dalam hukum Islam tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi dirumuskan melalui nilai-nilai keadilan, musyawarah, amanah, dan pengawasan yang dikembangkan melalui ijtihad, ijma’, dan qiyas. Mekanisme seperti syura, hisbah, dan Ahl al-Hall wa al-‘Aqd menjadi bentuk pengawasan kekuasaan dalam pemerintahan Islam. Penerapan prinsip tersebut memiliki relevansi terhadap terciptanya good governance karena mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan demikian, metodologi hukum Islam menunjukkan sifat yang dinamis dan adaptif dalam merespons perkembangan sistem ketatanegaraan modern.
subject: Articles
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Check adn Balance
  topic: keywords
subject: Fiqh Siyasah
  topic: keywords
subject: Good Governance
  topic: keywords
subject: Metodologi Hukum Islam
  topic: keywords
creator: Muh Azhari Amiruddin
creator: Muh Rayhansyah
creator: Akmal Rifqi Ichsan
creator: Kurniati
rights: Copyright (c) 2026 Muh Azhari Amiruddin, Muh Rayhansyah, Akmal Rifqi Ichsan, Kurniati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-06-03
publication date: 2026-06-03
starting page: 110
ending page: 117
doi: 10.71417/jchi.v2i2.221

Ilusi Persetujuan (Consent Illusion) dalam Kebijakan Privasi Digital: Tinjauan Hukum terhadap Validitas Persetujuan Pengguna
type: item
description: Perkembangan teknologi digital meningkatkan penggunaan kebijakan privasi sebagai dasar persetujuan pemrosesan data pribadi pengguna. Dalam praktiknya, persetujuan sering diberikan hanya melalui tindakan klik “I Agree” tanpa pemahaman memadai terhadap isi kebijakan privasi. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai validitas persetujuan pengguna, khususnya terkait prinsip informed consent. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep persetujuan (consent) dalam hukum dan praktik digital, mengkaji apakah persetujuan pengguna telah memenuhi prinsip informed consent, serta menilai validitas hukumnya menurut hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur akademik terkait perlindungan data pribadi dan persetujuan digital. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap praktik kebijakan privasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan dalam kebijakan privasi digital pada umumnya belum memenuhi prinsip informed consent. Persetujuan cenderung bersifat formalistik karena pengguna tidak memahami isi kebijakan privasi, ditambah adanya praktik manipulatif seperti dark patterns. Dalam perspektif hukum Indonesia, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keabsahan persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan perlindungan pengguna dalam sistem digital.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Consent Illusion
  topic: keywords
subject: Informed Consent
  topic: keywords
subject: Hukum Digital
  topic: keywords
subject: Kebijakan Privasi
  topic: keywords
subject: Perlindungan Data Pribadi
  topic: keywords
creator: Elysa Putri Rahmawati
creator: Putri Nurhandayani
creator: Dimas Pramodya Dwipayana
rights: Copyright (c) 2026 Elysa Putri Rahmawati, Putri Nurhandayani, Dimas Pramodya Dwipayana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-05-15
publication date: 2026-05-15
starting page: 54
ending page: 63
doi: 10.71417/jchi.v2i2.220

Integrasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Regulasi Indonesia melalui Harmonisasi Prinsip Syariah dan Hukum Positif
type: item
description: Penelitian ini mengkaji integrasi hukum ekonomi syariah dalam sistem regulasi Indonesia melalui upaya harmonisasi antara prinsip syariah dan hukum positif. Perkembangan ekonomi syariah yang semakin luas menuntut adanya regulasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan etika dalam aktivitas ekonomi. Permasalahan utama terletak pada adanya kesenjangan antara norma syariah yang bersifat normatif-religius dengan hukum positif yang formal-administratif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum ekonomi syariah telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi, struktur, maupun kultur hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan harmonisasi melalui sinkronisasi antara fatwa, regulasi, serta kelembagaan agar hukum ekonomi syariah dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: hukum ekonomi syariah, harmonisasi, hukum positif, regulasi, kemaslahatan
  topic: keywords
creator: Putri Junita
creator: Cut Anastasya Nurul Hilal
creator: Marsya Ainun Kholila
creator: Anita Raharjayanti
creator: Baidhowi
rights: Copyright (c) 2026 Putri Junita, Cut Anastasya Nurul Hilal, Marsya Ainun Kholila, Anita Raharjayanti, Baidhowi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-05-14
publication date: 2026-05-14
starting page: 43
ending page: 53
doi: 10.71417/jchi.v2i2.219

Pergantian Tempat (Plaatsvervulling) dalam Hukum Waris Perdata Barat: Analisis Pasal 841–848 KUHPerdata
type: item
description: Dalam hukum waris perdata Barat, proses penggantian kedudukan ahli waris dengan keturunannya dalam hal ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris dikenal sebagai penggantian tempat (plaatsvervulling). Pasal 841-848 KUHPerdata (KUHPerdata) menguraikan klausul ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji proses dan tingkat penggantian anak pewaris, cucu, dan anggota keluarga lainnya, serta untuk mengetahui dengan tepat keadaan unik yang membuat penggantian tersebut sulit dilakukan. Pendekatannya adalah pendekatan normatif hukum terhadap sastra dan perundang-undangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa, sesuai dengan KUHPERDATA, penggantian lokasi dapat terjadi baik pada garis lurus ke bawah maupun garis menyamping. Untuk menjamin pembagian harta warisan secara adil dan tertib, sistem ini dirancang untuk menjaga hak waris keturunan ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu. Namun, itu tidak berlaku untuk setiap ahli waris yang masih hidup. Selain itu, persyaratan KUH Perdata untuk penerapannya harus dipenuhi. Untuk menjaga hak-hak ahli waris sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pengaturan ini memberikan kepastian hukum dalam pembagian harta warisan.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Pergantian Tempat, Plaatsvervulling, Hukum Waris Barat, KUHPerdata, Ahli Waris, Pewarisan
  topic: keywords
creator: Rayi Kharisma Rajib
creator: Chelsie Tetratama Ramadhani
creator: Dinda Theresia Simbolon
rights: Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Chelsie Tetratama Ramadhani, Dinda Theresia Simbolon (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-05-19
publication date: 2026-05-19
starting page: 80
ending page: 92
doi: 10.71417/jchi.v2i2.218

Implementasi Mini Mall Pelayanan Publik (MMPP) terhadap Efektivitas dan Kualitas Layanan Administrasi di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
type: item
description: Pelayanan publik merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, pelayanan administrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti prosedur yang rumit, pelayanan yang lambat, kurangnya transparansi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Sebagai upaya reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghadirkan Mini Mall Pelayanan Publik (MMPP) di Kecamatan Sukodono yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan administrasi melalui sistem pelayanan terpadu berbasis integrasi layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi MMPP dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan administrasi di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan MMPP. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MMPP mampu meningkatkan efektivitas pelayanan melalui kemudahan akses layanan, efisiensi waktu, dan sistem pelayanan terpadu dalam satu lokasi. Kualitas pelayanan juga mengalami peningkatan yang terlihat dari sikap petugas yang lebih responsif dan ramah kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan MMPP masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum optimal, serta integrasi sistem digital antarinstansi yang masih terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi MMPP di Kecamatan Sukodono telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan kualitas pelayanan administrasi, meskipun masih diperlukan pengembangan berkelanjutan terutama pada aspek digitalisasi pelayanan, koordinasi an…
subject: Ilmu Politik
  topic: section
subject: Ilmu Politik
  topic: category
subject: Efektivitas
  topic: keywords
subject: Kualitas Layanan
  topic: keywords
subject: Pelayanan Publik
  topic: keywords
creator: Bunga Fryscilla Fedora Nadeak
creator: Amalia Ramandhani
creator: Angelina Bunga Pertiwi
creator: Azizah Laila Zahro
creator: Meirinawati
creator: Trenda Aktiva Oktariyanda
rights: Copyright (c) 2026 Bunga Fryscilla Fedora Nadeak, Amalia Ramandhani, Angelina Bunga Pertiwi, Azizah Laila Zahro, Meirinawati, Trenda Aktiva Oktariyanda (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-05-15
publication date: 2026-05-15
starting page: 73
ending page: 79
doi: 10.71417/jchi.v2i2.217

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Bank atas Transaksi Tidak Sah: Relevansi Prinsip Kehati-hatian dalam Menghadapi Risiko Skimming
type: item
description: Digitalisasi layanan perbankan yang pesat telah meningkatkan risiko skimming secara signifikan, namun kerangka hukum yang ada sering kali secara tidak adil membebankan nasabah dengan kewajiban membuktikan kelalaian bank pasca transaksi tidak sah. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi pertanggungjawaban bank atas insiden skimming yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian serta menetapkan standar pembuktian yang berkeadilan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, studi ini menganalisis secara kritis regulasi perbankan Indonesia sepanjang praktik terbaik global. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi alokasi tanggung jawab yang berlaku saat ini. Temuan menunjukkan bahwa perjanjian baku sering kali membebaskan bank dari tanggung jawab, mengabaikan asimetri informasi yang signifikan antara institusi dan konsumen. Prinsip kehati-hatian menuntut bank untuk menanggung risiko inheren teknologi daripada membebankannya kepada nasabah yang tidak curiga. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi pertanggungjawaban harus mengadopsi model berbasis risiko, yang secara efektif membalikkan beban pembuktian kepada bank untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar keamanan sistem. Amendemen regulasi sangat diperlukan untuk memperjelas standar keamanan minimum, guna memastikan perlindungan konsumen yang substantif dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Pertanggungjawaban Bank
  topic: keywords
subject: Risiko Skimming
  topic: keywords
subject: Prinsip Kehati-hatian
  topic: keywords
creator: Baidhowi
creator: Daffa Alisha
creator: Hazel Jazmi
creator: Gibran Duarta Pandiangan
creator: Aprilia Hardiyanti
rights: Copyright (c) 2026 Baidhowi, Daffa Alisha, Hazel Jazmi, Gibran Duarta Pandiangan, Aprilia Hardiyanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-05-15
publication date: 2026-05-15
starting page: 73
ending page: 79
doi: 10.71417/jchi.v2i2.216

Tata Kelola Keamanan Siber di Perusahaan Swasta Indonesia: Studi Kasus PT Bawi Kameloh Sukses Mandiri
type: item
description: Penelitian ini membahas tata kelola keamanan siber di perusahan swasta Indonesia, dengan fokus pada PT Bawi Kameloh Sukses Mandiri. Keamanan siber menjadi krusial dalam operasional administrasi perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan surat-menyurat, laporan stok dan keuangan, serta dokumen ekspor-impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keamanan siber, praktik operasional, serta pemahaman dan kesadaran manajemen puncak dalam menjaga keamanan data perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan jajaran manajemen dan puncak, serta analisis dokumen internal perusahaan. Analisis menggunakan teori Cyber Security Governance, dengan memperhatikan praktik keamanan siber berdasarkan regulasi nasional dan standar internasional, seperti ISO 27001. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bawi Kameloh Sukses Mandiri telah menerapkan berbagai praktik keamanan siber, termasuk prosedur akses data, enkripsi dokumen, dan pelatihan kesadaran siber untuk manajemen. Namun, tantangan signifikan tetap ada, seperti keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada sistem digital pihak ketiga, dan variasi pemahaman antar unit terkait protokol keamanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan tata kelola keamanan siber sangat bergantung pada integrasi kebijakann formal, pelatihan rutin, dan pemantauan berkelanjutan, sehingga perusahaan dapat meminimalkan risiko kebocoran data dan gangguan operasional.
subject: Ilmu Politik
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Tata Kelola
  topic: keywords
subject: Keamanan Siber
  topic: keywords
subject: Cyber Security Governance
  topic: keywords
subject: Administrasi Ekspor-Impor
  topic: keywords
subject: Perusahaan Swasta Indonesia
  topic: keywords
creator: Sinta Yunira
creator: Miftahul Ulum
rights: Copyright (c) 2026 Sinta Yunira, Miftahul Ulum (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-05-15
publication date: 2026-05-15
starting page: 64
ending page: 72
doi: 10.71417/jchi.v2i2.215

Evaluasi Kebijakan Layanan Transportasi Umum Surabaya Bus di Kota Surabaya
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan layanan transportasi Umum Suroboyo Bus di Kota Surabaya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Suroboyo Bus berhasil menarik minat masyarakat dan berkontribusi terhadap pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, layanan ini masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan utama meliputi kondisi armada yang belum optimal, fasilitas halte yang tidak sesuai standar, sistem pembayaran cashless yang menyulitkan sebagian pengguna, serta belum adanya jalur khusus bus yang menyebabkan keterlambatan. Evaluasi berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan awal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh agar layanan transportasi publik di Surabaya lebih inklusif, nyaman, dan berkelanjutan.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Policy evaluation, public transportation, Suroboyo Bus
  topic: keywords
creator: Wanda Dwi Nur Aisyah
creator: Weni Rosdiana
rights: Copyright (c) 2026 Wanda Dwi Nur Aisyah, Weni Rosdiana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-05-10
publication date: 2026-05-10
starting page: 21
ending page: 36
doi: 10.71417/jchi.v2i2.214

Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Digital pada Aplikasi “KantorKU” di Pemerintah Kota Surabaya
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik yang menggunakan teknologi digital dalam konteks e-government melalui pemanfaatan aplikasi KantorKu di Pemerintah Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi KantorKu sebagai bagian dari e-government telah meningkatkan efektivitas pelayanan publik internal. Hal ini terlihat dari meningkatnya kecepatan layanan, kemudahan akses, serta transparansi dalam pelaporan dan pemantauan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Integrasi dari ratusan aplikasi menjadi satu platform juga berkontribusi pada efisiensi kerja dan penyederhanaan proses birokrasi. Namun, efektivitas yang dicapai masih belum sepenuhnya optimal karena masih ada kendala teknis seperti gangguan sistem dan keterlambatan dalam mengakses data, serta kendala terkait sumber daya manusia, yaitu perbedaan tingkat literasi digital di antara para pegawai. Oleh karena itu, implementasi aplikasi KantorKu sebagai bentuk e-government dapat dianggap cukup efektif dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik internal, tetapi masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar dapat mencapai kinerja yang optimal dan berkelanjutan.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: e-government, pelayanan publik digital, efektivitas, KantorKu, ASN
  topic: keywords
creator: Nur Wahdatunnisa
creator: Alexandria Safa Amanda
creator: Jiwa Gaby Sahira Anindya
creator: Ratu Mutiara Azzah
creator: Adha Rohmah Fifiandari
creator: Trenda Aktiva Oktariyanda
rights: Copyright (c) 2026 Nur Wahdatunnisa, Alexandria Safa Amanda, Jiwa Gaby Sahira Anindya, Ratu Mutiara Azzah, Adha Rohmah Fifiandari, Trenda Aktiva Oktariyanda (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-05-14
publication date: 2026-05-14
starting page: 37
ending page: 42
doi: 10.71417/jchi.v2i2.213

Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan dalam Perjanjian Bisnis
type: item
description: Hubungan perjanjian dalam praktik hukum sering menimbulkan permasalahan ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan bagaimana konsep perbuatan melawan hukum dalam hubungan perjanjian serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian dan mengkaji upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kajian literatur yang berkaitan dengan hukum perjanjian serta doktrin perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu tindakan dalam hubungan kontraktual dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat dilakukan melalui tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna mewujudkan kepastian dan keadilan dalam hubungan kontraktual.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Hukum
  topic: keywords
creator: Fadilah Salsabilah
creator: Dwi Vanessa Adellia
creator: Sri Handayani
rights: Copyright (c) 2025 Fadilah Salsabilah, Dwi Vanessa Adellia, Sri Handayani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-04-28
publication date: 2026-04-28
starting page: 1069
ending page: 1075
doi: 10.71417/jchi.v2i1.212

Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen pada Model Transaksi Pre-Order Melalui Media Sosial Instagram
type: item
description: Pelaksanaan jual beli secara online salah satu yang diminati oleh masyarakat yaitu media Instagram, dimana konsumen dapat mengumpulkan berbagai informasi mengenai barang yang hendak dibeli dan membandingkan harga dari berbagai wilayah sehingga dapat memudahkan dalam pembelian barang tersebut. Dalam penerapannya, perniagaan elektronik atau e-commerce tidak harus bertatap muka atau bertemu pada saat melakukan transaksi tersebut. Perniagaan elektronik memiliki syarat dan ketentuan yang lebih rumit dibandingkan dengan perdagangan biasanya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang hak konsumen dalam menjalankan perniagaan/perdagangan. Permasalahan yang sering terjadi pada transaksi melalui media Instagram sangat beragam sehingga perlu perhatian khusus dalam memberikan kenyamanan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Konsumen dalan Transaksi Elektronik Melalui Instagram. Rumusan masalah dalam penulisan ini mengenai bentuk pelanggaran hak konsumen yang dialami oleh konsumen online shop, sertatransaksi elektronik melalui media Instagram dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.
subject: Articles
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Jual Beli; E-commerce; transaksi online
  topic: keywords
creator: Ita Erlita
creator: Fendi Satyawan
rights: Copyright (c) 2025 Ita Erlita, Fendi Satyawan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-04-26
publication date: 2026-04-26
starting page: 1046
ending page: 1056
doi: 10.71417/jchi.v2i1.211

Klausul Hardship dalam Instrumen Hukum Kontrak Internasional dan Implikasinya terhadap Praktik Hukum Kontrak di Indonesia
type: item
description: Salah satu fenomena yang muncul dalam lingkup hukum kontrak internasional adalah penggunaan hardship di saat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam kontrak. Penggunaan hardship ini berbeda dengan force majeure, baik dari penyebabnya maupun akibat hukumnya. Namun, saat ini di Indonesia, belum ada pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai hardship, sementara di ruang lingkup hukum internasional, sudah ada UPICC dan CISG yang mengaturnya. Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji dari bagaimana pengaturan hardship dalam berbagai instrumen hukum kontrak internasional dan implikasi penerapan hardship dalam praktik hukum kontrak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian, ditemukan perbedaan mendasar dari konsep hardship dengan force majeure dan pengaturannya berdasarkan UPICC dan CISG, beserta implementasi dari hardship di pengadilan Indonesia dan perkembangannya sejak pandemi Covid-19.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Hardship
  topic: keywords
subject: UPICC
  topic: keywords
subject: Force Majeure
  topic: keywords
creator: Revaldi Athalla Jacob Irawan
rights: Copyright (c) 2025 Revaldi Athalla Jacob Irawan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-04-28
publication date: 2026-04-28
starting page: 1063
ending page: 1068
doi: 10.71417/jchi.v2i1.210

Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) terhadap Barang yang Tidak Sesuai Deksripsi
type: item
description: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada meningkatnya aktivitas perdagangan melalui platform marketplace, termasuk penggunaan metode pembayaran Cash on Delivery (COD) yang dinilai lebih aman karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi permasalahan, seperti ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsi yang ditawarkan oleh penjual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi COD serta upaya penyelesaian apabila barang yang diterima tidak sesuai deksripsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk serta berhak mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi COD telah diatur secara normatif, namun masih diperlukan peningkatan kesadaran hukum, pengawasan, dan tanggung jawab dari para pihak agar hak-hak konsumen dapat terlindungi secara optimal.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Cash on Delivery (COD)
  topic: keywords
subject: Perlindungan Konsumen
  topic: keywords
subject: Transaksi Online
  topic: keywords
creator: Salsabila
creator: Tiara Puspa Ningtias
creator: Sri Handayani
rights: Copyright (c) 2025 Salsabila, Tiara Puspa Ningtias, Sri Handayani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
starting page: 1076
ending page: 1080
doi: 10.71417/jchi.v2i1.207

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa terhadap Risiko Gagal Bayar oleh Perusahaan Asuransi: Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa terhadap risiko gagal bayar oleh perusahaan asuransi serta mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus gagal bayar dalam industri asuransi yang menimbulkan kerugian bagi pemegang polis serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perasuransian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi pemegang polis telah diatur dalam berbagai regulasi, namun dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Risiko gagal bayar disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya tata kelola perusahaan, kesalahan investasi, dan kurangnya transparansi. OJK sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam perlindungan preventif dan represif, tetapi efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengawasan dan intervensi terhadap perusahaan bermasalah. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan efektivitas pengawasan oleh OJK, serta perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa guna menjamin perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pemegang polis asuransi jiwa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perasuransian serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di sektor jasa keuangan.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: perlindungan hukum, asuransi jiwa, gagal bayar, Otoritas Jasa Keuangan, pemegang polis.
  topic: keywords
creator: Aditya Yogi Kurniawan
creator: Fathur Rohman Dani Prasetyo
creator: Shodiq Abdul Lathif Majid
creator: Muhammad Ilham Fadhila
creator: Andika Rakaputra Purnomo Adi
creator: Danindra Arfian Putra Perdana
rights: Copyright (c) 2026 Aditya Yogi Kurniawan, Fathur Rohman Dani Prasetyo, Shodiq Abdul Lathif Majid, Muhammad Ilham Fadhila, Andika Rakaputra Purnomo Adi, Danindra Arfian Putra Perdana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-05-04
publication date: 2026-05-04
starting page: 1
ending page: 11
doi: 10.71417/jchi.v2i2.206

Perlindungan Hukum Nasabah Korban Pembobolan Rekening melalui Social Engineering di Era Open Banking
type: item
description: Perkembangan open banking di Indonesia membawa kemudahan akses layanan keuangan digital sekaligus meningkatkan risiko kejahatan siber, khususnya social engineering. Kejahatan ini memanfaatkan manipulasi psikologis untuk memperoleh informasi autentikasi nasabah seperti PIN, kata sandi, dan kode OTP, sehingga mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi nasabah korban pembobolan rekening melalui social engineering serta pertanggungjawaban hukum bank dalam era open banking berdasarkan regulasi perbankan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah bersifat dualistik, meliputi perlindungan preventif melalui kewajiban bank menerapkan sistem keamanan siber yang memadai berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023, serta perlindungan represif berupa mekanisme ganti rugi dan penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pertanggungjawaban bank dapat timbul dari tiga dasar hukum, yaitu wanprestasi kontraktual, kelalaian (negligence), dan prinsip perlindungan konsumen. Dalam ekosistem open banking yang melibatkan pihak ketiga, bank tetap memiliki kewajiban pengawasan (duty of oversight) sehingga tanggung jawab bank tidak serta merta gugur meskipun kerugian terjadi akibat kelemahan sistem mitra teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih tegas serta peningkatan literasi digital nasabah guna memperkuat perlindungan hukum secara komprehensif di era perbankan digital.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Era Open Banking
  topic: keywords
subject: Korban Pembobolan Rekening
  topic: keywords
subject: Perlindungan Hukum
  topic: keywords
subject: Social Engineering
  topic: keywords
creator: Imelda Fitria Labibah
creator: Nenden Zahwalia
creator: Dewi Gita Christine Lumbantoruan
creator: Sevi Dianasari
creator: Baidhow
rights: Copyright (c) 2025 Imelda Fitria Labibah, Nenden Zahwalia, Dewi Gita Christine Lumbantoruan, Sevi Dianasari, Baidhow (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-04-23
publication date: 2026-04-23
starting page: 1029
ending page: 1045
doi: 10.71417/jchi.v2i1.205

Implikasi Delik Aduan Kohabitasi terhadap Kewenangan Satpol PP: Analisis Batas Legalitas dalam Perspektif Pasal 412 KUHP
type: item
description: Artikel ini bertujuan menganalisis implikasi normatif Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap batas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani dugaan kohabitasi di masyarakat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kohabitasi sebagai delik aduan absolut menempatkan pengaduan sebagai syarat utama penegakan hukum, sehingga negara tidak dapat secara langsung melakukan intervensi tanpa adanya pihak yang berkepentingan. Implikasi dari konstruksi tersebut membatasi tindakan Satpol PP yang secara normatif hanya memiliki kewenangan administratif dalam penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum. Tindakan razia terhadap dugaan kohabitasi tanpa pengaduan berpotensi menimbulkan pelampauan kewenangan, bertentangan dengan asas legalitas dan due process of law, serta mengancam perlindungan hak atas privasi. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas kewenangan aparat agar penegakan hukum tetap selaras dengan prinsip negara hukum.
subject: Ilmu Hukum
  topic: section
subject: Hukum
  topic: category
subject: Delik Aduan
  topic: keywords
subject: Kewenangan Satpol PP
  topic: keywords
subject: Kohabitasi
  topic: keywords
subject: Legalitas
  topic: keywords
subject: Pasal 412 KUHP
  topic: keywords
creator: Armilda Marsya Eka Windria Ilahude
creator: Suwitno Yutye Imran
creator: Irlan Puluhulawa
rights: Copyright (c) 2025 Armilda Marsya Eka Windria Ilahude (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-04-26
publication date: 2026-04-26
starting page: 1057
ending page: 1062
doi: 10.71417/jchi.v2i1.204

Hambatan Struktural Integrasi Ekonomi ASEAN: Analisis Non-Tariff Barriers, Kesenjangan Pembangunan, dan Disfungsi ASEAN Way dalam ASEAN Economic Community (2015–2024)
type: item
description: Integrasi ekonomi kawasan tetap menjadi strategi sentral dalam meningkatkan daya saing global, sebagaimana diwujudkan melalui ASEAN Economic Community (AEC) yang bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi di Asia Tenggara. Namun, tingkat integrasi ASEAN masih sangat rendah dibandingkan kawasan lain, dengan perdagangan intra-ASEAN stagnan di angka 21,2% dari total perdagangan pada 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor struktural yang menghambat integrasi ekonomi ASEAN serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat AEC pasca-2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, berlandaskan Teori Konstruktivisme Sosial Amitav Acharya (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya integrasi disebabkan oleh proliferasi hambatan non-tarif, kesenjangan pembangunan yang ekstrem antarnegara anggota, serta disfungsi mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus (ASEAN Way). Kondisi-kondisi struktural tersebut menyebabkan implementasi kebijakan ekonomi regional berjalan tidak optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, percepatan transformasi digital, dan pengurangan kesenjangan pembangunan merupakan prasyarat utama untuk mendorong integrasi ekonomi yang lebih efektif dan inklusif di kawasan ASEAN.
subject: Articles
  topic: section
subject: Ilmu Politik
  topic: category
subject: ASEAN Economic Community
  topic: keywords
subject: integrasi ekonomi
  topic: keywords
subject: hambatan non-tarif
  topic: keywords
subject: kesenjangan pembangunan
  topic: keywords
subject: ASEAN Way
  topic: keywords
creator: Bagas M. Hutagalung
creator: Marcel Khairan
creator: Muhammad Uwais
creator: Otniel Widagdo
creator: Tita Syafira.S
rights: Copyright (c) 2025 Bagas M. Hutagalung, Marcel Khairan, Muhammad Uwais, Otniel Widagdo, Tita Syafira.S (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
date: 2026-04-16
publication date: 2026-04-16
starting page: 989
ending page: 1001
doi: 10.71417/jchi.v2i1.203