Efektivitas Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Perumusan Kebijakan Ekonomi: Tinjauan Hierarki dan Asas Pembentukan UU

Abstract

Penerapan metode omnibus law di Indonesia melalui UU Cipta Kerja memunculkan perdebatan terkait efektifitasnya serta kesesuaiannya dengan hierarki perundang-undangan dan asas pembentukan regulasi yang ideal. Metode ini menyatukan berbagai aturan dari beragam sektor ke dalam satu undang-undang guna menyederhanakan sekaligus mempercepat reformasi kebijakan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas penerapan metode omnibus law dalam perumusan kebijakan ekonomi, ditinjau dari pespektif hierarki perundang-undangan serta asas-asas pembentukan undang-undang sebagaimana tercantum dalam UU No. 12 tahun 2011. Metode yang dipakai adalah kajian yuridis normative dengan metode perundang-undangan dan konseptual, yang menelaah kesesuaian omnibus law terhadap prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bhwa meskipun omnibus law mampu mempercepat proses deregulasi dan harmonisasi regulasi ekonomi, penerapannya masih menghadapi kendala dalam memenuhi asas kejelasan rumusan, keterbukaan, serta partisipasi public. Implikasi kajian ini menegaskan pentingnya perbaikan mekanisme penyusunan omnibus law agar tetap selaras dengan hierarki norma hukum dan asas penyusunan peraturan perundang-undangan, serta memastikan adanya keseimbangan antara penyerdehanaan regulasi dengan prinsip demokrasi dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.