Tinjauan Yuridis terhadap Catcalling sebagai Tindak Pidana Pelecehan Seksual Nonfisik dan Implikasinya terhadap Hak atas Rasa Aman Perempuan di Indonesia

Hasbi Maulana Hibrizi

doi:10.71417/jchi.v2i2.258

Authors

Hasbi Maulana Hibrizi Universitas Padjadjaran Author

DOI:

https://doi.org/10.71417/jchi.v2i2.258

Keywords:

Catcalling, CEDAW, Hak atas Rasa Aman, Pelecehan Seksual Nonfisik

Abstract

Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual verbal atau nonfisik yang berpotensi mengganggu hak atas rasa aman perempuan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum terhadap catcalling dalam perspektif hukum nasional dan internasional, serta implikasinya terhadap hak atas rasa aman perempuan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa catcalling dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual nonfisik berdasarkan Pasal 5 UU TPKS sepanjang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan. Dalam penegakan hukumnya, tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, kecuali apabila korbannya merupakan anak atau penyandang disabilitas. Dalam perspektif hukum internasional, catcalling yang mengandung kekerasan berbasis gender dapat dikaitkan dengan diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan CEDAW. Selain itu, catcalling berpotensi mengganggu hak atas rasa aman yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU HAM. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum, perlindungan korban, serta upaya pencegahan melalui edukasi dan perubahan pola perilaku sosial budaya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women. General Recommendation No. 19: Violence against Women. 1992.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women. General Recommendation No. 35 on Gender-based Violence against Women, Updating General Recommendation No. 19. CEDAW/C/GC/35, 2017.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 1979.

Komnas Perempuan. 15 Bentuk Kekerasan Seksual. Tanpa tahun tercantum dalam draft.

Komnas Perempuan. Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.

Marzuki, Suparman. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017.

Nurdin, Nurliah dan Astika Ummy Athahira. Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis). CV Sketsa Media, 2022.

Qila, Saffana Zahro, Rizki Nur Rahmadina, dan Fadhlin Azizah. “Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis.” Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik, Volume 1, Nomor 2, 2021.

Riyadi, Eko. Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Smith, Rhona K. M., dkk. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Utama, Candra Prawira, Dewi Nawang Wulan, dan Atmojo Nukmo Jati. “Humor Seksis: Bentuk Pelecehan dalam Sudut Pandang Perempuan.” Jurnal Kultur, Volume 2, Nomor 2, Juli 2023.