Analisis Hukum Perdata Internasional terhadap Pengakuan Perkawinan Sesama Jenis yang Dilaksanakan di Jerman setelah Pasangan Kembali ke Indonesia

Abstract

Perbedaan sistem hukum antara negara dapat menyebabkan masalah dalam pengakuan status hukum yang dimiliki di luar negeri salah satu contohnya adalah perkawinan sesama jenis yang diakui secara hukum di Jerman ketika pasangan kembali ke Indonesia. Studi ini mengkaji hukum perdata internasional, penerapan kualifikasi dan titik pertalian, dan dampak ketertiban umum terhadap pengakuannya di Indonesia. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan hukum, dan kasus, serta mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Studi menunjukkan bahwa perkawinan yang diakui di Jerman tidak secara otomatis diakui di Indonesia. Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan di luar negeri harus mematuhi ketentuan hukum negara tempat perkawinan dilakukan dan tidak melanggar ketentuan hukum perkawinan Indonesia. Selain itu, ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta prinsip ketertiban umum merupakan pertimbangan penting dalam menentukan status perkawinan. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa menolak pengakuan status perkawinan tidak serta-merta menghilangkan semua konsekuensi hukum yang mungkin muncul, seperti masalah harta benda dan status anak, yang harus dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing. Oleh karena itu, untuk membuat penerapan hukum perdata internasional di Indonesia lebih jelas dan konsisten, diperlukan kerangka analisis yang membedakan keabsahan perkawinan, pengakuan status perkawinan, dan pengakuan akibat hukum tertentu.