Pengawasan Perjanjian Kemitraan Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-K/2020)

Feony Yatmaristi

doi:10.71417/jchi.v2i2.255

Authors

Feony Yatmaristi Universitas Islam Sultan Agung Author

DOI:

https://doi.org/10.71417/jchi.v2i2.255

Keywords:

pengawasan kemitraan, penguasaan yuridis, inti-plasma, KPPU, sosiologi hukum

Abstract

Kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bertujuan memperluas kesempatan berusaha berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Namun, ketimpangan posisi para pihak berpotensi menimbulkan ketergantungan dalam hubungan usaha. Artikel ini menganalisis pengawasan perjanjian kemitraan berdasarkan perspektif sosiologi hukum serta pelaksanaannya oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 09/KPPU-K/2020 terhadap PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kemitraan memiliki fungsi preventif, korektif, dan penegakan dengan memperhatikan distribusi kendali, risiko, manfaat ekonomi, pembiayaan, serta partisipasi mitra. Dalam perkara PT STS, KPPU menyatakan adanya pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU UMKM terkait penguasaan yuridis terhadap peternak plasma, memerintahkan perbaikan perjanjian, dan menjatuhkan denda Rp10.000.000.000,00. Namun, objek penguasaan, dasar kewenangan perintah perbaikan, dan efektivitas sanksi masih menyisakan persoalan hukum. Penelitian ini merekomendasikan kejelasan makna frasa "memiliki" dan "menguasai", perumusan tindakan korektif yang spesifik, serta pedoman operasional bagi instansi terkait.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). Responsive regulation: Transcending the deregulation debate. Oxford, England: Oxford University Press.

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. New York, NY: Russell Sage Foundation.

Galanter, M. (1974). Why the “haves” come out ahead: Speculations on the limits of legal change. Law & Society Review, 9(1), 95–160.

Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Jakarta, Indonesia: PT Pustaka Cidesindo.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2019). Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2022). Putusan perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 (29 Juli 2022).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2024). Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2024 tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan.

Macaulay, S. (1963). Non-contractual relations in business: A preliminary study. American Sociological Review, 28(1), 55–67.

Macneil, I. R. (1980). The new social contract: An inquiry into modern contractual relations. New Haven, CT: Yale University Press.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 (6 Desember 2022).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1998). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2022). Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst (19 September 2022).

Pound, R. (1910). Law in books and law in action. American Law Review, 44, 12.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.