Rekonstruksi Pertanggungjawaban Bank atas Transaksi Tidak Sah: Relevansi Prinsip Kehati-hatian dalam Menghadapi Risiko Skimming

Abstract

Digitalisasi layanan perbankan yang pesat telah meningkatkan risiko skimming secara signifikan, namun kerangka hukum yang ada sering kali secara tidak adil membebankan nasabah dengan kewajiban membuktikan kelalaian bank pasca transaksi tidak sah. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi pertanggungjawaban bank atas insiden skimming yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian serta menetapkan standar pembuktian yang berkeadilan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, studi ini menganalisis secara kritis regulasi perbankan Indonesia sepanjang praktik terbaik global. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi alokasi tanggung jawab yang berlaku saat ini. Temuan menunjukkan bahwa perjanjian baku sering kali membebaskan bank dari tanggung jawab, mengabaikan asimetri informasi yang signifikan antara institusi dan konsumen. Prinsip kehati-hatian menuntut bank untuk menanggung risiko inheren teknologi daripada membebankannya kepada nasabah yang tidak curiga. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi pertanggungjawaban harus mengadopsi model berbasis risiko, yang secara efektif membalikkan beban pembuktian kepada bank untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar keamanan sistem. Amendemen regulasi sangat diperlukan untuk memperjelas standar keamanan minimum, guna memastikan perlindungan konsumen yang substantif dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.